Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Anggaran

Sosialisasi PMK Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2010
Kesekretariatan - 5/5/2010 4:56:54 PM
Back

Tata Cara Revisi Anggaran 2010 dan Pengajuan Persetujuan Multi Years Contract

Pada tanggal 3 Mei 2010 bertempat di Gedung Dhanapala, dilaksanakan Sosialisasi PMK Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010 dan PMK Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Diharapkan, kedua PMK ini dapat menjadi rujukan dan pedoman dasar bagi K/L dalam penyusunan anggaran, sehingga tetap terjaga akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi penganggaran,” kata Anny Ratnawati, Direktur Jenderal Anggaran dalam sambutan pembukaan acara sosialisasi tersebut.

Direktur Anggaran I berkesempatan memberikan paparan mengenai PMK tentang tata cara pengajuan multi years contract. Dalam PMK tersebut diatur bahwa setiap multi years contract yang didanai dari APBN harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Multi years contract hanya dapat disetujui oleh Menteri Keuangan jika memenuhi 4 kriteria, yaitu sumber dana berasal dari rupiah murni, substansi pekerjaan merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output, secara teknis pekerjaan tidak dapat dipecah-pecah, dan secara teknis waktu pelaksanaan lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pemaparan PMK tentang tata cara revisi anggaran dilakukan oleh Direktur Sistem Penganggaran. Dalam PMK disebutkan bahwa revisi bisa dilaksanakan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap kebutuhan biaya operasional satuan kerja, pembayaran berbagai tunggakan, kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan, rupiah murni pendamping PHLN, dan kegiatan multi years. Selain itu, revisi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja dengan ketentuan tidak mengubah sasaran program, tidak mengubah jenis dan satuan keluaran kegiatan, dan tidak mengurangi volume keluaran kegiatan prioritas nasional.

Sementara itu, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan memaparkan tata cara revisi pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Menurut PMK, revisi anggaran yang dapat diaksanakan di Kantor Pusat/Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan diantaranya adalah perubahan/ralat karena kesalahan administrasi, perubahan kantor bayar (KPPN), perubahan nomenklatur satuan kerja, dan pergeseran antar jenis belanja dalam satu kegiatan. (Arfan Udi Winasis)