Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Anggaran

Rancangan Model Baru Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil
Penerimaan Negara Bukan Pajak - 1/9/2007 5:29:30 PM
Back

Mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan pada PP nomor 55 tahun 2005 ternyata menyimpan beberapa persoalan. Hal ini terungkap dalam workshop nasional tentang peluang dan tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diadakan oleh Departemen Keuangan di Jakarta.

Permasalahan yang sering muncul dalam mekanisme penyaluran/pencairan DBH PPh adalah praktek pembagian triwulanan yang tidak tepat waktu merupakan keluhan bagi daerah penerima DBH PPh. Ketika sudah dibayarkanpun masih muncul persoalan yaitu kelebihan pembayaran untuk suatu daerah. Ini terjadi karena penetapan alokasi sementara yang berdasarkan prognosa penerimaan PPh lebih tinggi dari alokasi definitif yang berdasarkan realisasi penerimaan PPh sesungguhnya.

Demikian juga proses penyaluran DBH SDA, adanya keterlambatan atas penyaluran dalam setiap triwulannya sehingga mengganggu sistem perencanaan pembangunan di daerah. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh terhambatnya proses rekonsiliasi dan verifikasi data realisasi setoran/penerimaan dari masing-masing perusahaan wajib setor. Selama ini banyak perusahaan yang tidak lengkap mengisi berbagai kode anggaran pada Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), seperti kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan kode daerah kabupaten/kota padahal kode tersebut sangat diperlukan dalam menentukan daerah penghasil.

Penyaluran ke daerah yang tidak on time mengakibatkan seringnya keluhan daerah yang menganggap model serta mekanisme bagi hasil SDA tidak transparan. Daerah tidak dapat mengetahui bagaimana mekanisme produksi, biaya produksi dan penjualan dari hasil sumber daya alam.

Model Baru Penyaluran DBH

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu dicarikan solusi dalam mekanisme penyaluran DBH agar tepat waktu, transparan, sederhana, dan akuntable. Agar pembagian dan penyaluran DBH PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 WPOPDN bagian pemerintah daerah tidak mengalami keterlambatan, saat ini sedang dirancang konsep pembagian dan penyaluran DBH PPh seperti halnya penyaluran DBH PBB dan BPHTB bagian pemerintah daerah yang selama ini dianggap berhasil melalui Bank Operasional.

Rancangan pembagian dan pencairan/penyaluran DBH PPh dengan model atau mekanisme pencairan/penyaluran secara bulanan berdasarkan realisasi pada bulan berkenaan. Penerimaan atau setoran PPh akan ditampung dalam satu rekening pada Bank Operasional masing-masing KPPN. Untuk DBH PPh pasal 21 yang bersifat free restitution dapat langsung dibagikan kepada daerah di akhir bulan. Khusus DBH PPh pasal 25/29 WPOPDN, karena masih ada kemungkinan terjadinya restitusi kepada wajib pajak maka saldo rekening Bank Operasional sebagai nilai nominal bagian daerah yang dapat langsung dibagikan kepada daerah penerima DBH sekaligus pembagian porsi pusat.

Model ini diharapkan dapat memperpendek jalur penyaluran juga mempercepat proses penyaluran ke masing-masing rekening kas daerah bersangkutan sehingga daerah dapat menerima DBH PPh tepat waktu serta menghindari adanya kelebihan bayar sebagaimana saat ini lazim terjadi bagi daerah-daerah yang alokasi definitifnya lebih rendah dari alokasi sementaranya.

Sementara untuk penyempurnaan penyaluran DBH SDA, perlu penyederhanaan dan pembakuan format setoran PNBP SDA yang berbeda dengan format SSBP yang berlaku pada umumnya. Format tersebut telah mencantumkan secara baku misalnya kode MAP dan kode kabupaten/kota penghasil. Sehingga pengusaha wajib setor hanya perlu mengisi nilai setoran dan nama perusahaan penyetor. Cara ini akan memudahkan dalam melakukan rekonsiliasi dan verifikasi.
Untuk melaksanakan konsep tersebut perlu komitmen bersama dari instansi terkait sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dan kerugian bagi pemerintah daerah.