Peran Public Private Partnership dalam Pembangunan dalam Negeri
Kesekretariatan - 10/30/2014 2:52:39 PM
Public Private Partnership (PPP) atau yang juga dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) adalah suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, baik Perseroan Terbatas, maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
 
APBN Masuk Kampus
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - 10/27/2014 8:45:20 AM
Sosialisasi APBN 2015 ini dibuka oleh Rabindhra Aldy, perwakilan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan mendapat sambutan hangat dari peserta yang sebagian besar dihadiri oleh dosen dan mahasiswa Surabaya
 

 
Nota Keuangan dan APBNP 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, pada komponen-komponen utama APBN. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, baik pajak maupun bukan pajak; efisiensi dan pengendalian belanja negara; serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
 
Wawancara Dengan Direktur Penyusunan APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Beberapa tahun belakangan ini APBN mengalami perubahan. Beradsarkan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perubahan atau penyesuaian terhadap APBN dimungkinkan untuk dilakukan.
 

 

 
 
   
Lihat Seluruh Peraturan atau sortir berdasarkan hierarki :
  1. Undang-Undang
  2. Peraturan Pemerintah
  3. Keputusan Presiden
  4. Peraturan Presiden
  5. Keputusan Menteri Keuangan
  6. Peraturan Menteri Keuangan
  7. Surat Edaran Menteri Keuangan
  8. Keputusan Dirjen Anggaran
  9. Peraturan Dirjen Anggaran
  10. Surat Edaran Dirjen Anggaran
  11. Petunjuk Teknis Lainnya
 
   
First | Previous | Next | Last Halaman 1 dari 7 halaman
   
   
First | Previous | Next | Last Halaman 1 dari 7 halaman
   
 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->