Penerapan Moratorium PNS Disertai Sanksi Anggaran
Perencanaan Anggaran - 8/25/2011 2:13:28 PM
PEMERINTAH akhirnya menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS). SKB ditandatangani Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan Rebiro), serta Menteri Dalam Negeri, disaksikan Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.
 
Penerimaan Negara Dipacu
Penerimaan Negara Bukan Pajak - 8/19/2011 1:39:40 PM
JAKARTA– Pemerintah berupaya mengelola defisit APBN menuju anggaran berimbang. Salah satunya dengan menggenjot penerimaan negara.
 

 

 

 
 
   

METAMORFOSIS PENGANGGARAN


Metamorfosis berarti perubahan atau peralihan bentuk dari satu wujud ke wujud lainnya, misalnya dari ulat menjadi kupu-kupu. Istilah ini biasanya dipakai dalam ilmu biologi. Istilah metamorfosis menurut penulis tepat untuk menggambarkan perubahan sistem penganggaran yang sedang terjadi di Indonesia.

Metamorfosis penganggaran adalah perubahan dari Line Item Budgeting atau tradisional –-memakai cara incremental(1) dalam pengalokasian anggarannya-- menjadi penganggaran berdasarkan kinerja. Perubahan inilah yang paling mendasar : berupa perubahan pola pikir. Semula penyusunan anggaran masih berkutat pada bagaimana merinci program dalam kegiatan dan biayanya sehingga terbentuk alokasi anggaran secara menyeluruh atas program. Sistem penganggaran yang baru memberi fokus pada hasil, bagaimanapun cara melaksanakan kegiatan tersebut. Pola pikir seperti inilah yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan pola pikir dimaksud sebagaimana gambar di bawah ini.

Dalam rangka metamorfosis penganggaran tersebut, saat ini Ditjen Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran bersama Bappenas c.q. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan sedang mengembangkan suatu jembatan antara sistem perencanaan dan penganggaran yang selama ini dirasakan kurang terintegrasi. Jembatan ini diharapkan menghubungkan secara operasional kedua sistem.

Berkaca pada sistem penganggaran yang sedang kita laksanankan saat ini (yang menghasilkan produk dokumen anggaran/RKA-KL) dan sistem perencanaan (yang menghasilkan produk dokumen perencanaan/RKP) maka, kedua produk tersebut harusnya ada benang merah secara substansi. Apa yang tertuang dalam dokumen perencanaan beserta informasi di dalamnya (outcome dan indikator kinerja pada tingkat program/kegiatan) dioperasionalkan dalam dokumen penganggaran. Hal tersebut tidak terlihat selama ini. Jadi dapat dikatakan bahwa keterkaitan yang ada pada kedua dokumen tersebut hanya sebatas pada nama program dan kegiatan.

Kerangka penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang dikembangkan berupa tingkat kinerja apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam rangka mendukung pencapaian outcome (baik outcome program maupun outcome nasional(2) ). Pelaksanaan pencapaian outcome ini dilekatkan pada tugas dan fungsi suatu organisasi agar jelas akuntabilitasnya. Kerangka PBK dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.

Sebenarnya konsep tersebut di atas sering diungkapkan dalam berbagai sosialisasi dan workshop mengenai penganggaran pemerintah. Namun demikian konsep tersebut sulit dicerna dan dihubungkan kenyataan yang ada saat ini. Contoh sederhanya adalah penyusunan anggaran untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pada suatu satuan kerja dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain pelatihan, workshop, seminar, Focus Group Discussion (FGD). Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti apa yang dinginkan bukan cara mencapai/melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas tersebut beserta biayanya. Namun demikian, cara pelaksanaan kegiatan beserta alokasi anggarannya tetap harus dicermati sebagai bahan evaluasi untuk melihat sisi efisiensi dan efetivitasnya suatu kegiatan.

Langkah awal yang ditempuh dalam rangka penerapan PBK secara serius adalah merestrukturisasi program dan kegiatan. Pada awal penerapan UU No. 17 tahun 2003, yaitu penganggaran tahun 2005 yang menjadi fokus adalah penganggaran terpadu. Sedangkan pendekatan penganggaran lainnya(3) belum menjadi perhatian penuh. Dan struktur program yang ada masih kuat aroma sektoralnya, bukan fungsional seperti yang dikehendaki oleh UU dimaksud. Oleh karena itu, nantinya strukur program dan kegiatan melekat secara erat pada organisasi yang melaksanakan program/kegiatan.

Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, disadari bahwa format RKA-KL yang digunakan sampai dengan penganggaran tahun 2009 masih kurang memadai dalam memberikan informasi kinerja suatu K/L. Oleh karena itu langkah selanjuntnya adalah mengubah format RKA-KL menjadi lebih informatif dan lebih sederhana. Perubahan format RKA-KL yang lama dengan yang baru dapat digambarkan diagram di bawah ini.

Perlu disadari oleh berbagai pihak yang berkepentingan (K/L, parlemen, dan masyarakat luas) bahwa perubahan sistem penganggaran menjadi PBK membawa konsekuensi terhadap perilaku pimpinan dan organisasi dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu pada tahap awal, penerapan PBK, Departemen Keuangan dan Bappenas memilih 6 (enam) K/L yang besar secara organisasi dan alokasi anggarannya sebagai pilot project : Departemen Keuangan; Bappenas; Departemen Pertanian; Departemen Kesehatan; Departemen Pekerjaan Umum; dan Departemen Pendidikan Nasional. Dasar pertimbangannya adalah jika keenam K/L tersebut dapat menerapkan PBK maka, K/L yang lain akan lebih mudah melaksanakannya karena oraganisasinya lebih kecil dan alokasai anggarannya tidak besar. Secara lebih rinci time frame atau kerangka waktu penerapan PBK pada enam K/L tersebut sebagaimana di bawah ini.



(1) Pengalokasian anggaran dengan cara menaikkan/menurunkan alokasi anggaran yang direncanakan dengan dasar alokasi anggaran tahun sebelumnya. Contoh: Alokasi anggaran pendidikan tahun yang sedang berjalan sebesar Rp. 10 triliun. Dan alokasi anggaran pendidikan pada tahun yang akan datang direncanakan naik sebesar 20 % dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp 12 triliun.
(2) Sasaran strategis merupakan outcome nasional
(3) Pendekatan penganggaran sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 17 tahun 2003 terdiri dari pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

(A.Zunaidi)
   
 
 
                   
Copyright © 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->