Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia
Kesekretariatan - 7/21/2014 2:20:08 PM
Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan I, berkesempatan untuk membuka acara yang diselenggarakan di Ballroom Dhanapala pada hari Selasa (15/7). Ia mengharapkan dengan adanya perubahan-perubahan besar tersebut dapat dimaknai untuk mewujudkan pembahasan APBN tahun 2015 menjadi lebih baik dari sisi good governance, transparansi, dan akuntabilitas.
 

 
Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
 

 

 
 
   
First | Previous | Next | Last Halaman 52 dari 142 halaman
   
Apakah anda akan memberi saran/pertanyaan ?
FAQ : Helpdesk Aplikasi RKA-KL DIPA online : (021) 34357120. Permintaan user ID dan password, silahkan kirim permintaan resmi ke email helpdesk : aplikasidja@yahoo.com dengan melampirkan Nama User, NIP dan Unit Kerja
 
adrian
1/19/2010 6:03:14 PM - 114.123.23.170
Pertanyaan :
yth admin, DIPA 2010 kami perlu direvisi mengingat DIPA 2010 merupakan copy.an dari DIPA tahun sebelumnya errorkementerian mengirimkan data DIPA tahun 2009 ke Departemen Keuangan dikarenakan kami tidak dapat hadir pada saat penyusunan RKAKL 2010 di Jakarta tanggal 5.6 Oktober 2009 sehubungan dengan musibah gempa bumi 30 September yang melanda daerah kamierror. Akibatnya DIPA tahun 2010 sama persis dengan DIPA 2009, sementara kegiatannya sudah jauh berubah. Bagaimana solusinya ini Pak? kami sudah ke kantor DJPBN errorKanwil IIIerror, dan katanya harus revisi ke pusat...
Jawab :
Tata cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.02/2009. Silahkan lihat kebutuhan revisi dan keterangannya pd PMK dimaksud, apakah akan melakukan perubahan terhadap ABPP/SAPSK (revisi di DJA) atau akan melakukan perubahan pada level DIPA satker Saudara (revisi di DJPb).
 
mohammad khotib
1/19/2010 4:59:54 PM - 125.166.207.20
Pertanyaan :
kami mau bertanya tentang anggaran hibah penelitian. dalam panduan anggaran depkeu, kita tidak menemukan standar biaya untuk bahan kimia dan sewa alat yang kita pakai. kami minta informasi tentang hal tersebut? terima kasih
Jawab :
Bila acuan standar biaya belum terdapat di PMK Standar Biaya Umum, silahkan gunakan TOR/RAB yang disusun berdasarkan kondisi riil saat itu.
 
titin
1/19/2010 4:09:33 PM - 124.81.94.110
Pertanyaan :
bagaimana aturan pembayaran honor tidak tetap untuk pegawai yang rangkap jabatan? apakah dapat dua2nya, atau honornya hanya salah satu dr 2 jabatan tersebut? misal : pak A sebagai kuasa pengguna anggaran sekaligus sebagai peneliti... mohon jawabannya dikirim ke email : titinhsn@yahoo.com. Terimakasih
Jawab :
Bisa diberikan kedua-duanya, dengan menyesuaikan terhadap tanggungjawab yang diberikan serta memperhatikan aspek kewajaran.
 
ruddy hidayat
1/19/2010 3:19:22 PM - 116.66.203.247
Pertanyaan :
Mohon penjelasan singkat mengenai istilah "Paket" dan "Kegiatan" pada : . Pengadaan B.J 1 Paketerror5 itemerror . Pengadaan B.J 1 kegiatanerror5 itemerror apakah untuk pengadaannya bisa dipecah per item B.J atau harus sekaligus? Tks.
Jawab :
Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan per paket kegiatan pengadaan. Contoh kasus, bila jenis pengadaan akan melelang pekerjaan yang berbeda misalnya pelelangan Alat Pengolah Data (Komputer) dan Meubelair maka dapat dijadikan dalam 2 paket pelelangan (dengan 2 tim pengadaan) walaupun dalam waktu bersamaan.
 
dimas
1/19/2010 2:38:12 PM - 125.160.93.38
Pertanyaan :
Bagaimana cara merestore data rkakl 2010 versi 5.0 ke versi 6.0?
Jawab :
Terlebih dahulu update aplikasi ke versi 5.1. Gunakan aplikasi ver 5.1 per tanggal 29 September atau sesudahnya, karena adanya perubahan struktur data pada versi sebelumnya (aplikasi sebelum versi tgl 29 September). Lakukan restore data dari menu Utility.
 
Uus Sulaeman
1/18/2010 2:42:25 PM - 202.65.118.205
Pertanyaan :
Ass.wr.wb. Mas Admin, dalam RKA.KL 2010, saya ingin ngeprint POK tapi dalam alokasi penarikan perbulannya di kolon jan, feb, mar dst masing kosong errornolerror padalah jadwal penarikanya sdh saya isi. Trims Wassalam erroruuserror
Jawab :
Coba update aplikasi Saudara dengan aplikasi versi terakhir. Bila masih terdapat permasalahan, silahkan kirim file backup dari aplikasi dan ringkasan permasalahan saudara ke : aplikasidja@yahoo.com
 
Darius
1/16/2010 7:24:48 AM - 125.167.123.224
Pertanyaan :
apakah sudah ada tabel gaji guru.PNS tahun 2010 pak.
Jawab :
Tabel gaji terbaru PNS-Polri-TNI ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Sampai saat ini PP gaji terbaru masih belum dirilis.
 
Kunkun
1/15/2010 11:15:07 PM - 110.136.129.96
Pertanyaan :
Dalam Pelaksanaan Anggaran tahun 2010,untuk penerbitan POK.nya apakah POK model lama atau model baru Peran POK? mohon penjelasannya.
Jawab :
Untuk TA 2010 gunakan versi POK model baru (Peran POK)
 
Awie Hioda
1/15/2010 3:53:10 PM - 125.167.114.146
Pertanyaan :
As.Al.Wr Mengapa pada petunjuk penggunaan POK.Peran tidak sesuai dengan apa yang kita temui di aplikasi RKAKL 2010, karena tampilan yang ada pada panduan tersebut hanya terdapa pad Aplikasi DIPA 2010, mohon penjelasannya
Jawab :
Memang ada perubahan pada form Jadwal Penarikan. Form dimaksud untuk aplikasi terbaru berada pada tab "Detil" pada Submenu Kertas Kerja-Rincian Belanja (Rencana Penarikan dibuat per Detil Belanja). Silahkan mencoba untuk diakses kembali.
 
Indra Susanti
1/15/2010 6:37:19 AM - 202.152.170.243
Pertanyaan :
Yth. Bapak Admin Ada beberapa permasalahan tentang Revisi DIPA APBN TA 2010, mohon bantuan Bapak. 1. Apakah ada format surat yang baku untuk pengajuan revisi? 2. Bila ada catatan tanda bintang *.Blokir pengadaan alat pengolah data, bagaimana cara merevisinya? Terima kasih atas bantuannya.
Jawab :
1. Contoh format surat pengajuan revisi dapat dilihat di aplikasi DIPA. 2. Harap dilihat terlebih dahulu jenis blokir, apakah blokir dari DJA atau DJPb. Kemudian buat surat permintaan pembukaan tanda blokir beserta data pendukung pembukaan tanda blokir sesuai jenis blokir (ke DJA atau ke Kanwil DJPb setempat)
 
 
   
First | Previous | Next | Last Halaman 52 dari 142 halaman
   
 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->