Implementasi Sistem Penghargaan dan Sanksi Tahun 2014
Kesekretariatan - 12/16/2014 2:24:15 PM
Sesuai dengan amanat pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, pemerintah perlu menerapkan sistem penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L tahun anggaran 2013
 

 
Nota Keuangan dan APBNP 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, pada komponen-komponen utama APBN. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, baik pajak maupun bukan pajak; efisiensi dan pengendalian belanja negara; serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
 

 

 
 
   
First | Previous | Next | Last Halaman 38 dari 142 halaman
   
Apakah anda akan memberi saran/pertanyaan ?
FAQ : Helpdesk Aplikasi RKA-KL DIPA online : (021) 34357120. Permintaan user ID dan password, silahkan kirim permintaan resmi ke email helpdesk : aplikasidja@yahoo.com dengan melampirkan Nama User, NIP dan Unit Kerja
 
Abdul Bani
9/16/2011 2:42:42 PM - 202.162.217.50
Pertanyaan :
Mengapa RKAKL selalu berganti format setiap tahun? dan mengapa RKAKL setiap ada perubahan harus instal lagi dari awal? tidak seperti program yang lain yang bisa di update errormisal Aplikasi SPM dan GPP Gajierror. Terima kasih
Jawab :
Perubahan format data & aplikasi RKA-KL selalu mengikuti perubahan dalam pendekatan penyusunan anggaran dan perubahan sistem penganggaran yang dinamis setiap tahunnya.
 
nensy
9/15/2011 10:01:14 AM - 119.110.81.214
Pertanyaan :
slmt siang, sy mau tanya, kalo di Standar Biaya tahun 2011 uang harian perjadin untuk Propinsi NTT 350.000, trus di RKAKL juga 350.000. apakah itu bisa dibenarkan? karena ada pihak tertentu yang mengatakan kalau itu salah, katanya walaupun di SB itu 350.000 tapi di RKAKL harusnya dibuat paling tidak hanya 300.000. mohon bantuan penjelasan yang benar gmn. trima kasih.
Jawab :
Pada dasarnya, indeks yg terdapat dlm PMK Standar Biaya adalah pagu tertinggi. Dengan demikian, K/L dimungkinkan untuk mengalokasikan dengan indeks yang lebih rendah.
 
andi
9/12/2011 9:29:39 PM - 202.152.194.241
Pertanyaan :
Saya ingin menanyakan tentang PP No. 62.2007 ttg PNBP yg berlaku pada Badan Standarisasi Nasional. Dlm pasal 3 disebutkan bahwa Tarif Jasa Akreditasi ... tidak termasuk biaya konsumsi,transportasi, dan akomodasi ... biaya tsb dibebankan kpd Wajib Bayar. bagaimana mekanisme pembayarannya? apakah diberikan kpd instansi atau kpd individu errorpejabaterror ketika melakukan akreditasi? Terima kasih.
Jawab :
Menjawab pertanyaan Saudara tentang mekanisme pembayaran kepada individu atau pejabat ketika melakukan akreditasi, dapat kami jelaskan sebagai beikut : Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran kepada Instansi Pemerintah (Badan Standarisasi Nasional), namun dengan menyediakan konsumsi, transportasi dan akomodasi sesuai kebutuhan dan kepatutan sebagaimana umumnya, selama individu atau pejabat tersebut menjalankan tugas akreditasi. Misalnya, memberikan tidak pesawat atau tiket kereta api ataupun diantar jemput dengan kendaraan yang disediakan oleh Wajib Bayar.
 
hilman saptaaji
9/12/2011 10:22:45 AM - 118.96.14.33
Pertanyaan :
saya sudah dapat meng.instal aplikasi RKAKL 2012, namun ada kesulitan dalam proses inputing.nya. Apliksi RKAKL 2012 ini,ada manual book.nya tidak, dimana saya bisa mendapatkannya ! Tanks !
Jawab :
Manual book aplikasi RKA-KL sudah dirilis di website ini. Silahkan ke menu Download - Aplikasi untuk mengunduh file dimaksud.
 
Bambang Indarto
9/7/2011 4:00:03 PM - 125.167.89.171
Pertanyaan :
Kami merencanakan revisi ke. II pada DIPA 2011 pada "Lembar IV Catatan", untuk penarikan dana sisa pekerjaan tahun anggaran 2010 yang sudah terselesaikan. Pada aplikasi RKAKL DIPA 2011 Lembar IV . CATATAN, tidak dapat menghapus catatan.tulisan yang sdh terekam pada revisi kita yang pertama. Mohon petunjuk .... terima kasih.
Jawab :
Dari menu apa Catatan tsb sebelumnya di-entri? Apakah item dimaksud merupakan item yg diblokir? Bila item dimaksud merupakan item yang diblokir, maka catatan blokir akan otomatis hilang bila blokirnya sudah dilepas.
 
Agung Wim
9/1/2011 9:01:15 PM - 39.213.209.205
Pertanyaan :
Realisasi Penerimaan kami sudah melebihi target dan kami berencana akan merevisi Pagu PNBP. Kami ingin tanya tentang tata cara revisi PAGU PNBP gimana ya,...? trus harus kemana mengajukannya ?
Jawab :
Secara umum tata cara revisi pagu penggunaan PNBP TA 2011, dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. Revisi pagu PNBP dapat dilakukan akibat adanya kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN. 2. Permohononan revisi pagu PNBP disampaikan oleh Sekretaris atau Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran. 3. Surat permohonan revisi pagu PNBP dilampiri antara lain bukti setor SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang divalidasi oleh KPPN setempat. 4. Untuk lebih jelasnya mengenai tata cara revisi pagu PNBP dapat dibaca PMK No. 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2011. PMK dimaksud dapat didownload pada situs Ditjen Anggaran (www.anggaran.depkeu.go.id) Terima kasih, semoga dapat membantu.
 
Doni Andrianto
8/24/2011 10:10:16 AM - 180.247.51.49
Pertanyaan :
Selamat pagi...Kami dari satker Kantor Kesehatan Pelabuhan direktorat PP.PL Kemenkes. Kami selalu melakukan update RKA.KL 2012, tetapi kenapa sekarang indikator kinerja kegiatan untuk kegiatan [2063] kosong saat dicetak?Mohon bantuannya, terima kasih.
Jawab :
Harap dipastikan kembali pada form entrian indikator apakah data sudah dimasukkan. Bila sudah ada, lakukan penghapusan dan entri kembali indikator kinerja kegiatan dimaksud. Bila masih ditemukan permasalahan, kirimkan backup data dan rincian singkat permasalahan ke aplikasidja@yahoo.com
 
yosi syahroni
8/22/2011 11:48:32 AM - 202.65.124.240
Pertanyaan :
kami telah mengajukan 2 kali revisi, yang pertama karena untuk buka blokir tanda bintang krn terkait dengan anggaran yang menggunakan dana PNBP, kemudian direvisi lagi krn adanya penggantian pimpinan, kami akan mengajukan revisi yang ketiga dan nantinya adanya pergeseran anggaran.pembiayaan, namun setelah kami lakukan input data revisi dihitung dari 1, maksudnya dari 0 ke satu mestinya dari 2 ke tiga dan pada halaman II dipanya malah tidak ada perubahan....mohon solusinya
Jawab :
Mohon pertanyaan dirinci dan diperjelas dengan bahasa yang sederhana. Terutama yang menyangkut kalimat : "namun setelah kami lakukan input data revisi dihitung dari 1, maksudnya dari 0 ke satu mestinya dari 2 ke tiga dan pada halaman II dipanya malah tidak ada perubahan"
 
ridwan
8/16/2011 9:10:51 AM - 110.137.116.76
Pertanyaan :
Saya mau tanya mas, kenapa setelah di update terus menerus, record utk revisi anggarannya gak muncul2 juga, pada kita sudah buat history utk revisi tapi tetap tak muncul juga. Mohon dicek apakah ada file yg terhapus atau mungkin hilang, kami sangat membutuhkan jawabannya krn kmi mau revisi anggaran... Mohon jawabannya!!!
Jawab :
Record untuk revisi anggaran di mana yang dimaksudkan? Terkait aplikasi RKA-KL atau hal lain? Harap dirinci kembali pertanyaan Sdr.
 
Jayamuddin
8/15/2011 4:42:28 AM - 114.79.1.13
Pertanyaan :
saya ingin mendapatkan backup data RKA.KL dari masing masing kementerian. apakah kami bisa mendapatkan backup data RKAKL yang sudah valid. thanks
Jawab :
Terkait permintaan back up data RKA-KL, silahkan hubungi Direktorat Anggaran (I,II atau III) yang menjadi mitra kerja KL Saudara.
 
 
   
First | Previous | Next | Last Halaman 38 dari 142 halaman
   
 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->