Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - 8/25/2014 1:33:48 PM
Menteri Keuangan telah menyampaikan pidato Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR-RI Terhadap RUU Tentang APBN 2015 Beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014
 

 
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
Kesekretariatan
Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015-2019). Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan RPJMN kedua (2009-2014), RPJMN ketiga tersebut difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, baik domestik maupun global, maka disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP.
 

 

 
 
 
(ANGGARAN PENDIDIKAN) Menkeu : Tak terjadi Pelanggaran Konstitusi
Perencanaan Anggaran
Printable View

Jakarta : Belum tercapainya alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari total APBN 2007 bukan berarti pemerintah dan DPR melanggar konstitusi. Itu semata-mata karena adanya berbagai persoalan yang harus dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara.

"Dalam realitas, kita harus melaksanakan fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang proporsional," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keterangan pada sidang judicial review (uji materi) UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007 terhadap UUD 1945 di Jakarta, Rabu (7/3).

Di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, selama ini pemerintah pun selalu menaruh prioritas pada pendidikan dan kesehatan. Namun, harus diakui bahwa sektor lain juga memerlukan dukungan anggaran, termasuk infrastruktur.

Menurut Sri Mulyani, setiap kali rapat kerja antara DPR dan pemerintah, pengalokasian anggaran ke sektor-sektor lain tetap memperhatikan dan mempertimbangkan anggaran untuk sektor pendidikan.

Senada dengan itu, Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, negara sebenarnya tetap memprioritaskan anggaran pendidikan dengan memberi porsi terbesar dalam alokasi APBN, bahkan APBD. "Namun, amanat konstitusi juga menginginkan negara memperhatikan hal-hal lainnya", jelas Paskah.

Paskah mengingatkan perlunya dibangun kesadaran bersama bahwa sektor-sektor pembangunan lainnya seperti kesehatan, pertahanan-keamanan dan infrastruktur juga penting.

Ia lalu mengusulkan supaya gaji pendidik yang setara dengan biaya operasional pendidikan digabung dalam anggaran pendidikan 20 persen yang diamanahkan konstitusi.

Anggota Panitia Anggaran, Wayan Koster mengatakan bahwa DPR sebenarnya telah berjuang untuk memenuhi anggaran pendidikan 20 persen. "Namun karena rancangan APBN adalah inisiatif pemerintah, sudah seharusnya bila pemerintah lebih punya komitmen untuk memenuhi amanat konstitusi," katanya.

Menanggapi pernyataan Paskah untuk menggabungkan gaji pendidik dalam anggaran pendidikan, Wayan menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap dalam pengertian tidak termasuk gaji guru dan anggaran pendidikan kedinasan.


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->