Peran Public Private Partnership dalam Pembangunan dalam Negeri
Kesekretariatan - 10/30/2014 2:52:39 PM
Public Private Partnership (PPP) atau yang juga dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) adalah suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, baik Perseroan Terbatas, maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
 

 
Nota Keuangan dan APBNP 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, pada komponen-komponen utama APBN. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, baik pajak maupun bukan pajak; efisiensi dan pengendalian belanja negara; serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
 

 

 
 
 
Penyelesaian RUU APBN 2012
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Printable View

Saat ini pembahasan dan penyelesaian RAPBN 2012 memasuki tahap krusial, yaitu alokasi pemanfaatan anggaran hasil optimalisasi pembahasan RAPBN 2012. Tercapainya tambahan anggaran hasil optimalisasi tersebut bukan merupakan penggelembungan anggaran atau maksud-maksud lain, namun merupakan pelaksanaan tugas konstitusi oleh Pemerintah dan DPR. Pemerintah dan DPR tetap menjaga governance proses penyusunan dan pembahasan RAPBN 2012, sehingga terjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi proses penyelesaian RAPBN 2012.

Untuk itu, pada tanggal 17 Oktober 2011 diadakan rapat koordinasi Penyelesaian RUU APBN 2012 di auditorium Dhanapala Gedung Sutikno Slamet Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Kementerian/Lembaga dan diisi dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Acara dibuka dengan laporan Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo yang menyampaikan laporan progress pembahasan dan penyelesaian RUU APBN 2012 dengan DPR.


“Jangan memaksakan sesuatu karena ada bagian dari optimalisasi, kalau belum siap jangan dipaksakan apalagi dengan proyek yang tidak nyambung” demikian pesan Hatta Rajasa ketika menyampaikan arahannya.

Selanjutnya Hatta Rajasa meminta kepada seluruh K/L untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan tapi tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi, jangan hanya melakukan bussiness as usual. Dana optimalisasi bukanlah akal-akalan tapi merupakan proses yang akuntabel dan dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat.


Selanjutnya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menyampaikan Pokok-pokok Hasil Pembahasan RAPBN 2012 dan penyelesaiannya.


klik disini untuk mendowload slide Arahan Menteri Keuangan
(RA)


 
 
                   
Copyright © 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->