Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia
Kesekretariatan - 7/21/2014 2:20:08 PM
Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan I, berkesempatan untuk membuka acara yang diselenggarakan di Ballroom Dhanapala pada hari Selasa (15/7). Ia mengharapkan dengan adanya perubahan-perubahan besar tersebut dapat dimaknai untuk mewujudkan pembahasan APBN tahun 2015 menjadi lebih baik dari sisi good governance, transparansi, dan akuntabilitas.
 

 
Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
 

 

 
 
 
Standar Biaya Keluaran 2012
Sistem Penganggaran
Printable View

Sebagai aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA 2012, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2012 melalui PMK Nomor 120/PMK.02/2011 tanggal 1 Agustus 2011.

SBK Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan RKA-KL 2012. SBK juga digunakan sebagai estimasi dalam pelaksanaan kegiatannya.

Selengkapnya (klik gambar untuk mengunduh file)...
{File dalam bentuk Portable Document Format (pdf)}.

PMK No. 120/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2012


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->