Peran Public Private Partnership dalam Pembangunan dalam Negeri
Kesekretariatan - 10/30/2014 2:52:39 PM
Public Private Partnership (PPP) atau yang juga dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) adalah suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, baik Perseroan Terbatas, maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
 

 
Nota Keuangan dan APBNP 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, pada komponen-komponen utama APBN. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, baik pajak maupun bukan pajak; efisiensi dan pengendalian belanja negara; serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
 

 

 
 
 
PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN MODUS LATEN KORUPSI
Perencanaan Anggaran
Printable View

Praktek penggelembungan anggaran masih saja dilanggengkan di negeri ini. Padahal, mark up jelas-jelas merupakan modus laten korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pejabat pemerintah sepertinya tidak pernah mau belajar dari kesalahan pengelolaan anggaran masa lalu.

Lebih dari 20 tahun silam, Begawam ekonomi Indonesia almarhum Profesor Soemitro Djojohadikusumo sudah mengisyaratkan bahwa sekitar 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bocor akibat praktik KKN yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Memang, kenyataannya hingga kini kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih berpotensi menjadi ladang subur korupsi.

Bahkan, temuan Tim Indonesia Bangkit lebih mencengangkan lagi, yaitu pengajuan anggaran belanja dan modal dari seluruh kementrian dan lembaga sarat dengan penggelembungan 200% hingga 300%. Tim Indonesia Bangkit yang beranggotakan ekonom independen itu meneliti efisiensi anggaran pemerintah. Penelitian dilakukan melalui analisis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang diajukan kementrian dan lembaga pada kurun waktu 2004 sampai 2006, serta difokuskan pada proyek-proyek infrastruktur dan belanja barang. Hasilnya terdapat perbedaan mencolok antara harga pasar dan anggaran yang diajukan.

Temuan itu memang belum sampai pada kesimpulan ada unsur korupsi. Namun, sudah menjadi rahasia umum, proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur korupsi.

Analisis kecenderungan korupsi 2006 yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) memperlihatkan kasus korupsi bermoduskan penggelembungan anggaran, dan aparat pemerintah daerah menduduki posisi teratas yaitu 30%. Penggelembungan anggaran dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak orang yang bermuara pada KKN.

Korupsi sepertinya sudah menjelma sebagai sebuah industri di negeri ini. Jangan heran, Indonesia saban tahun masuk peringkat atas urutan negara terkorup. Potensi korupsi dalam penggelembungan anggaran muncul justru karena terbuka lebar celah aturan proyek pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Celah itu berupa diperbolehkannya penunjukan langsung tanpa tender. Hasil penelitian Indonesia Indonesia Procurement Watch (IPW) membuktikan 83% dari proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah selalu berakhir dengan praktik penggelembungan harga.

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah memang membuka kemungkinan penunjukan langsung.

Namun, itu hanya diperbolehkan untuk barang yang nilainya di bawah Rp 50 juta, dalam situasi darurat seperti bencana alam, untuk pengadaan yang menyangkut rahasia negara dan hanya dapat disediakan perusahaan tertentu.

Para pejabat pemerintah selalu berlindung di balik alasan situasi darurat untuk melakukan penunjukan langsung. Padahal berdasarkan hasil pengusutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi pengadaan barang dan jasa tanpa tender ditemukan fakta penunjukan panitia pengadaan dan pimpinan proyek mayoritas berdasarkan adanya faktor kedekatan, seperti hubungan kekeluargaan antara pemimpin lembaga dan pegawai yang bersangkutan.


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->