Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia
Kesekretariatan - 7/21/2014 2:20:08 PM
Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan I, berkesempatan untuk membuka acara yang diselenggarakan di Ballroom Dhanapala pada hari Selasa (15/7). Ia mengharapkan dengan adanya perubahan-perubahan besar tersebut dapat dimaknai untuk mewujudkan pembahasan APBN tahun 2015 menjadi lebih baik dari sisi good governance, transparansi, dan akuntabilitas.
 

 
Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
 

 

 
 
 
Nota Keuangan & Rancangan APBN Tahun Anggaran 2012
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Printable View

Presiden RI Susilo Bambang Yudhono telah menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2012 di depan sidang paripurna DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2012.

Sejalan dengan tema pembangunan nasional dalam RKP 2012, yaitu Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, kebijakan alokasi anggaran belanja Negara dalam RAPBN tahun 2012 diarahkan kepada upaya untuk mendorong pertumbuhan di daerah melalui pengembangan koridor ekonomi, membangun infrastruktur yang mendukung terwujudnya keterhubungan wilayah (globally connected dan domestically integrated), mendorong percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, memperluas partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk melibatkan unsur swasta, serta mendorong pelaksanaan program perlindungan sosial yang berpihak kepada masyarakat lemah dan tertinggal melalui 4 klaster penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja. Di samping itu, kebijakan alokasi anggaran juga tetap diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta mengoptimalkan pengelolaanpembiayaan secara hati-hati (prudent) dan meningkatkan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif.

Alokasi belanja Pemerintah Pusat 2012 difokuskan untuk memberikan dukungan terhadap :
  1. peningkatan belanja infrastruktur;
  2. pelaksanaan klaster 4, yang terdiri dari 6 program utama, dan 3 prioritas utama;
  3. program perlindungan sosial dalam bentuk program Jamkesmas, program keluarga harapan (PKH), program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), BOS, dan raskin;
  4. peningkatan belanja untuk bidang perekonomian yang ditujukan untuk perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas;
  5. implementasi anggaran berbasis kinerja oleh K/L dengan pendekatan pencapaian output dan outcome;
  6. peningkatan kemampuanpertahanan menuju minimum essential force;
  7. perbaikan kesejahteraan aparatur Negara dan perluasan kebijakan reformasi birokrasi;
  8. pengendalian pengangkatan PNS pusat dan daerah dengan mengarahkan kepada kebijakan zero growth;
  9. pengalokasian anggaran subsidi agar lebih tepat sasaran;
  10. peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara; serta
  11. pengalokasian anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan mengarahkan pemanfaatan anggarannya untuk meningkatkan aksesibilitas serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka postur RAPBN 2012 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut :
  1. Pendapatan negara dan penerimaan hibah direncanakan mencapai Rp1.292,9 triliun (15,9 persen terhadap PDB), yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp123,0 triliun (10,5 persen) dari target APBN-P tahun 2011. Kenaikan rencana pendapatan negara dan hibah tersebut diharapkan akan didukung oleh kenaikan penerimaan perpajakan.
  2. Total belanja negara direncanakan sebesar Rp1.418,5 triliun (17,5 persen terhadap PDB). Jumlah ini, berarti menunjukkan peningkatan sebesar Rp97,7 triliun atau 7,4 persen dari pagu anggaran belanja negara dalam APBN-P 2011 sebesar Rp1.320,8 triliun. Belanja pemerintah pusat dalam tahun 2012 direncanakan sebesar Rp954,1 triliun, yang berarti mengalami peningkatan Rp45,9 triliun atau 5,1 persen dari paguAPBN-P 2011. Sementara itu, anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN tahun 2012 direncanakan sebesar Rp464,4 triliun, yang berarti naik Rp51,9 triliun atau 12,6 persendari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp412,5 triliun.
  3. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp125,6 triliun (1,5 persen terhadap PDB).
  4. Pembiayaan defisit RAPBN 2012 direncanakan berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp125,9 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) yang diperkirakan sebesar negatif Rp0,3 triliun.
Selengkapnya (klik gambar untuk mengunduh file)...
{File dalam bentuk Portable Document Format (pdf)}.



 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->