Sejak ditetapkannya UU APBN 2013, terjadi perkembangan yang signifikan pada berbagai indikator ekonomi makro, terutama pertumbuhan ekonomi, harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting, dan nilai tukar, yang menjauh dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2013, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, secara simbolik menyerahkan Peraturan Menteri Keuangan dan Sistem Aplikasi kepada Kementerian Pertahanan Sebagai Kementerian Negara/Lembaga yang menerima alokasi anggaran terbesar Tahun Anggaran 2012. Penyerahan dilakukan dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L. Acara tersebut dilaksanakan pada 6 Juli 2011, bertempat di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.

Pada sektor pertahanan dan keamanan untuk mempercepat realisasi minimum essential force (MEF), anggaran untuk Tahun 2012 mengalami kenaikan terbesar. Alokasi pagu indikatif RAPBN 2012 sebesar Rp 449,2 triliun, tercatat anggaran untuk Kementerian Pertahanan melonjak hingga 29,5% menjadi Rp 61,5 triliun.

Selain Kementerian Pertahanan, penyerahan secara simbolik tersebut juga diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai K/L penerima reward terbesar TA 2011, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai K/L dengan penyerapan anggaran tertinggi semester I TA 2011 yaitu sebesar 42,5 persen, dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris sebagai K/L pendatang baru TA 2012.