Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia
Kesekretariatan - 7/21/2014 2:20:08 PM
Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan I, berkesempatan untuk membuka acara yang diselenggarakan di Ballroom Dhanapala pada hari Selasa (15/7). Ia mengharapkan dengan adanya perubahan-perubahan besar tersebut dapat dimaknai untuk mewujudkan pembahasan APBN tahun 2015 menjadi lebih baik dari sisi good governance, transparansi, dan akuntabilitas.
 

 
Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
 

 

 
 
 
Sosialisasi PMK Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2010
Kesekretariatan
Printable View

Tata Cara Revisi Anggaran 2010 dan Pengajuan Persetujuan Multi Years Contract

Pada tanggal 3 Mei 2010 bertempat di Gedung Dhanapala, dilaksanakan Sosialisasi PMK Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010 dan PMK Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Diharapkan, kedua PMK ini dapat menjadi rujukan dan pedoman dasar bagi K/L dalam penyusunan anggaran, sehingga tetap terjaga akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi penganggaran,” kata Anny Ratnawati, Direktur Jenderal Anggaran dalam sambutan pembukaan acara sosialisasi tersebut.

Direktur Anggaran I berkesempatan memberikan paparan mengenai PMK tentang tata cara pengajuan multi years contract. Dalam PMK tersebut diatur bahwa setiap multi years contract yang didanai dari APBN harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Multi years contract hanya dapat disetujui oleh Menteri Keuangan jika memenuhi 4 kriteria, yaitu sumber dana berasal dari rupiah murni, substansi pekerjaan merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output, secara teknis pekerjaan tidak dapat dipecah-pecah, dan secara teknis waktu pelaksanaan lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pemaparan PMK tentang tata cara revisi anggaran dilakukan oleh Direktur Sistem Penganggaran. Dalam PMK disebutkan bahwa revisi bisa dilaksanakan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap kebutuhan biaya operasional satuan kerja, pembayaran berbagai tunggakan, kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan, rupiah murni pendamping PHLN, dan kegiatan multi years. Selain itu, revisi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja dengan ketentuan tidak mengubah sasaran program, tidak mengubah jenis dan satuan keluaran kegiatan, dan tidak mengurangi volume keluaran kegiatan prioritas nasional.

Sementara itu, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan memaparkan tata cara revisi pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Menurut PMK, revisi anggaran yang dapat diaksanakan di Kantor Pusat/Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan diantaranya adalah perubahan/ralat karena kesalahan administrasi, perubahan kantor bayar (KPPN), perubahan nomenklatur satuan kerja, dan pergeseran antar jenis belanja dalam satu kegiatan. (Arfan Udi Winasis)



 
 
                   
Copyright © 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->