Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Anggaran
Kesekretariatan - 1/30/2015 5:16:10 PM
Dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, pada hari ini (Jum'at, 30/1) telah dilaksanakan penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
 

 
Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga
Kesekretariatan
Menteri Keuangan melalui S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga meminta K/L agar menunda pembangunan gedung kantor baru pemerintah yang dimulai tahun 2015. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Sidang Kabinet tanggal 3 Desember 2014.
 

 

 
 
 
Mendagri Pastikan Anggaran Pilkada Tetap Dari APBD
Perencanaan Anggaran
Printable View

JAKARTA. Pemerintah memastikan biaya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tetap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, tidak ada biaya penyelenggaraan Pilkada yang mengucur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pasal 112 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan biaya pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dibebankan kepada APBD. "Jadi tanggungjawab pemerintah daerah," ujar Gamawan akhir pekan lalu.

Dengan demikian, jika biaya penyelenggaraan Pilkada mesti mengucur dari APBN, maka harus merevisi aturan tersebut dan memakan waktu cukup lama. Di sisi lain, kata Gamawan, Pilkada berbeda dengan pemilu legislatif yang dilakukan secara serentak.

Sebab, menurut Gamawan, dalam setahun bisa saja dilakukan sebanyak 50 pilkada, lalu tahun berikutnya 200 pilkada. "Repot juga mengalokasikan dana setiap tahunnya untuk pilkada yang berbeda-beda," kata Gamawan.

Selain itu, kalau mengandalkan APBN juga mesti memikirkan bagaimana mekanisme pencairannya, seperti melalui dana alokasi khusus (DAK) atau bantuan program oleh pemerintah pusat. "Jadi ide biaya pilkada dari APBN tidak mudah dilakukan," terang Gamawan.

Gamawan mengakui memang selama ini beberapa KPUD yang mengeluh kekurangan dana. Tapi, dana yang mengucur dari APBD selama ini masih sesuai dengan standar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dana pilkada.

Hans Henricus (http://www.kontan.co.id)


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->