Implementasi Sistem Penghargaan dan Sanksi Tahun 2014
Kesekretariatan - 12/16/2014 2:24:15 PM
Sesuai dengan amanat pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, pemerintah perlu menerapkan sistem penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L tahun anggaran 2013
 

 
Nota Keuangan dan APBNP 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, pada komponen-komponen utama APBN. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, baik pajak maupun bukan pajak; efisiensi dan pengendalian belanja negara; serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
 

 

 
 
 
Ditjen Anggaran Kemenkeu paling transparan
Kesekretariatan
Printable View

JAKARTA - Direktorat Jendral Anggaran, Kementrian Keuangan menjadi lembaga paling tinggi nilainya dalam berupaya mencegah berkembangnya praktek korupsi dibanding lembaga lain setingkat eselon 1 di tingkat Kemenkeu seperti Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perbendaharaan serta dua unit utama dari Kementrian Pendidikan Nasional seperti Ditjen PMPTK dan Setjen. Lembaga tersebut memperoleh nilai Penilaian Inisiatif Anti Korupsi 2009 yaitu rata-rata 7,797.

Penilaian tersebut dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan mengacu pada pendapat internal instansi yang mengandalkan tingkat kejujuran pihak yang ditanya.

Hal itu disampaikan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bagian pencegahan, Muhammad Jasin, malam ini.

“Ditjen Anggaran mendapatkan nilai tertinggi yaitu 7,797, karena tingginya nilai tranparasi penyelenggara negara terutama karena adanya upaya membantuk pelaporan gratifikasi dan tingginya angka kepatuhan pelaporan harta kekayaan, kode etik, promosi anti korupsi, dan pelaksanaan rekomendasi KPK,” ujar Jasin.

Jasin menambahkan bahwa Ditjen Anggaran patut mendapatkan penghargaan karena berbagai inisiatif dalam membangun integritas internal. PIAK 2009 merupakan proyek percontohan yang diikuti oleh enam unit utama setingkat eselon 1 yang terdiri atas Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Anggaran, serta dua unit utama dari Kementrian Pendidikan Nasional seperti Ditjen PMPTK dan Setjen.

Ditambahkan Jasin yang patut dicatat dari PIAK 2009 adalah rendahnya nilai indikator kode etik dibandingkan indikator lain. Ini disebabkan beberapa unit utama tidak menyediakan kode etik khusus serta upaya penegakannya.

“Hendaknya faktor ini menjadi perhatian serius di masa mendatang, mengingat bobot terbesar penilaian justru ada pada indikator ini,” tambah dia.

Editor: AMIR SYARIF SIREGAR (http://www.waspada.co.id)


 
 
                   
Copyright © 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->