Perumusan Output Dan Outcome Untuk Penguatan Anggaran Berbasis Kinerja
Kesekretariatan - 11/25/2014 4:16:43 PM
Untuk mendukung penerapan informasi kinerja, pada hari Kamis (20/11) dilaksanakan Workshop Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja di Dhanapala. Melalui workshop ini diharapkan penerapan informasi kinerja ini akan diterapkan pada penyusunan RKA-K/L 2016 bisa berjalan mulus.
 

 
Nota Keuangan dan APBNP 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, pada komponen-komponen utama APBN. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, baik pajak maupun bukan pajak; efisiensi dan pengendalian belanja negara; serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
 

 

 
 
 
Penerapan Manajemen Risiko Di Direktorat Jenderal Anggaran
Kesekretariatan
Printable View

Dalam mencapai tujuan, setiap organisasi pasti berhadapan dengan risiko. Manajemen risiko membantu organisasi dalam mengelola setiap risiko yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi.

Di sektor privat, khususnya Perbankan, Manajemen Risiko telah berkembang dengan pesat. Mengingat besarnya risiko yang dihadapi Perbankan, Bank Indonesia telah mewajibkan Bank-bank untuk menerapkan Manajemen Risiko, lengkap dengan sanksi yang cukup berat apabila tidak dilaksanakan. Hal ini jelas memacu perkembangan Manajemen Risiko dengan lebih pesat, baik dalam konsep maupun penerapannya.

Bagaimana dengan Sektor Publik? Departemen Keuangan telah merintis penerapan Manajemen Risiko di sektor publik sejak tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008. Inspektorat Jenderal Depkeu ditunjuk sebagai Compliance Office for Risk Management (CORM). Setiap unit Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan dapat meminta konsultasi dan pembimbingan dalam penerapan Manajemen Risiko kepada CORM.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sendiri telah memulai penerapan Manajemen Risiko (MR) pada pertengahan tahun 2009. Bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Depkeu sebagai Compliance Office for Risk Management (CORM), penerapan Manajemen Risiko dimulai dengan sosialisasi untuk menumbuhkan risk awareness para pejabat dan pegawai DJA. Sesuai dengan prinsip tone at the top, awareness para pengambil keputusan sangat penting dalam implementasi MR di DJA khususnya dan di sektor publik pada umumnya.

Penerapan MR di DJA diarahkan pada pengelolaan risiko-risiko yang dapat menunda, menghambat dan menurunkan pencapaian sasaran organisasi.

Sosialisasi dilanjutkan dengan Training of Trainer (TOT) untuk memulai atau merintis penerapan Manajemen Risiko di DJA. TOT diikuti oleh para pegawai yang terpilih mewakili seluruh Direktorat dan Bagian yang ada di DJA. Dalam TOT ini, awareness yang telah mulai tumbuh ditingkatkan lagi dengan berbagai teori dan proses MR, baik yang mengacu pada standar internasional maupun PMK 191/PMK.09/2008. TOT juga difokuskan pada simulasi pengisian formulir MR sesuai PMK 191. Untuk lebih mendekati situasi yang sebenarnya, bahan simulasi diambil dari Balance Scorecard Unit Pemilik Risiko (UPR) masing-masing, yaitu Direktorat dan Sekretariat pada DJA.

Para peserta TOT yang sudah lebih aware dan lebih memahami MR kemudian melakukan sosialisasi hasil-hasil TOT di unit masing-masing. Dengan demikian diharapkan risk awareness dapat terus meningkat sehingga memudahkan dalam penerapan MR di DJA.

Menjelang triwulan terakhir tahun 2009, dimulailah pemetaan risiko yang sesungguhnya di DJA. Proses pemetaan yang mengacu pada PMK 191 ini melibatkan hampir seluruh unsur organisasi di DJA.

1. Penetapan konteks
Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis DJA sebagai lingkungan tempat MR akan diterapkan. Dalam proses ini diidentifikasi pihak-pihak yang paling berkepentingan dengan proses penerapan manajemen risiko, ruang lingkup dan tujuan proses, kondisi yang membatasi, serta hasil yang diharapkan dari penerapan manajemen risiko. Sebagai bagian dari penetapan konteks, disusunlah kriteria untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko.

2. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran Unit Pemilik Risiko yang ada di DJA. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran DJA.

3. Analisis Risiko
Analisis risiko bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada di DJA dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko. Proses analisis risiko dilakukan dengan cara mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada serta dilanjutkan dengan menilai risiko dari sisi konsekuensi dan kemungkinan terjadinya.

4. Evaluasi Risiko
Evaluasi risiko bertujuan untuk menetapkan prioritas risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis. Evaluasi risiko dilakukan agar para pengambil keputusan di DJA bisa mempertimbangkan perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

5. Penanganan Risiko
Proses penanganan risiko bertujuan menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko. Penanganan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko yang terbaik yang dilanjutkan dengan pengembangan rencana mitigasi risiko.

6. Monitoring dan Reviu
Monitoring dan reviu bertujuan mengantisipasi perubahan risiko yang bersifat mendadak dan persistent baik pada tingkat risiko maupun arah risiko yang berdampak negatif pada profil risiko. Proses Monitoring dan Reviu dilakukan dengan cara memantau efektivitas rencana penanganan risiko, strategi, dan sistem manajemen risiko.

7. Komunikasi dan Konsultasi
Proses komunikasi dan konsultasi bertujuan memperoleh informasi yang relevan serta mengkomunikasikan setiap tahapan proses Manajemen Risiko sehingga pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik. Proses yang melekat pada seluruh proses manajemen risiko ini dilakukan dengan cara mengembangkan komunikasi dengan stakeholder internal maupun eksternal.

Seluruh proses manajemen risiko dituangkan dan didokumentasikan dalam form 1 sampai dengan form 7 sebagaimana terlampir dalam PMK Nomor 191/PMK.09/2008. Tanggungjawab proses MR ini ada pada para Pemilik Risiko dibantu oleh Koordinator dan Administrator MR, serta tim yang terdiri dari para pejabat/pegawai yang menguasai business procces di UPR masing-masing. Peta risiko yang telah tersusun menggambarkan berbagai risiko yang mungkin dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi DJA sekaligus upaya untuk mitigasinya. Dengan demikian diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai. Sumber : Itjen Depkeu


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->