Peran Public Private Partnership dalam Pembangunan dalam Negeri
Kesekretariatan - 10/30/2014 2:52:39 PM
Public Private Partnership (PPP) atau yang juga dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) adalah suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, baik Perseroan Terbatas, maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
 

 
Nota Keuangan dan APBNP 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, pada komponen-komponen utama APBN. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, baik pajak maupun bukan pajak; efisiensi dan pengendalian belanja negara; serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
 

 

 
 
 
Lembur di Hari Libur, PNS Dapat 200% Uang Lembur
Sistem Penganggaran
Printable View

Jakarta - Menteri Keuangan menetapkan aturan baru pembayaran uang lembur untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana pemberian uang lembur di hari libur kerja adalah sebesar 200% dari besarnya uang lembur. Aturan ini berlaku surut sejak 1 Januari 2009.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.64 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Umum (SBU) tahun 2009, ditetapkan besaran uang lembur PNS (di luar jam kerja pada hari kerja) adalah sebagai berikut:

* Golongan I Rp 7.000 per jam
* Golongan II Rp 9.000 per jam
* Golongan III Rp 11.000 per jam
* Golongan IV Rp 13.000 per jam


Sementara untuk uang makan lembur PNS, ditetapkan Rp 15.000.

Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Z. Soeratin dalam siaran persnya, Jumat (11/9/2009) mengatakan, apabila kerja lembur dilakukan selama delapan jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal dua kali dari besaran yang ditetapkan dalam aturan Menteri Keuangan tersebut.

PNS yang melakukan kerja lembur selama paling sedikit 1 jam penuh dapat diberikan uang lembur yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menkeu tentang SBU dan dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya, sedangkan khusus untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan. (dnl/qom)

http://www.detikfinance.com/


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->