Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia
Kesekretariatan - 7/21/2014 2:20:08 PM
Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan I, berkesempatan untuk membuka acara yang diselenggarakan di Ballroom Dhanapala pada hari Selasa (15/7). Ia mengharapkan dengan adanya perubahan-perubahan besar tersebut dapat dimaknai untuk mewujudkan pembahasan APBN tahun 2015 menjadi lebih baik dari sisi good governance, transparansi, dan akuntabilitas.
 

 
Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
 

 

 
 
 
Lembur di Hari Libur, PNS Dapat 200% Uang Lembur
Sistem Penganggaran
Printable View

Jakarta - Menteri Keuangan menetapkan aturan baru pembayaran uang lembur untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana pemberian uang lembur di hari libur kerja adalah sebesar 200% dari besarnya uang lembur. Aturan ini berlaku surut sejak 1 Januari 2009.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.64 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Umum (SBU) tahun 2009, ditetapkan besaran uang lembur PNS (di luar jam kerja pada hari kerja) adalah sebagai berikut:

* Golongan I Rp 7.000 per jam
* Golongan II Rp 9.000 per jam
* Golongan III Rp 11.000 per jam
* Golongan IV Rp 13.000 per jam


Sementara untuk uang makan lembur PNS, ditetapkan Rp 15.000.

Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Z. Soeratin dalam siaran persnya, Jumat (11/9/2009) mengatakan, apabila kerja lembur dilakukan selama delapan jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal dua kali dari besaran yang ditetapkan dalam aturan Menteri Keuangan tersebut.

PNS yang melakukan kerja lembur selama paling sedikit 1 jam penuh dapat diberikan uang lembur yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menkeu tentang SBU dan dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya, sedangkan khusus untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan. (dnl/qom)

http://www.detikfinance.com/


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->