Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia
Kesekretariatan - 7/21/2014 2:20:08 PM
Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan I, berkesempatan untuk membuka acara yang diselenggarakan di Ballroom Dhanapala pada hari Selasa (15/7). Ia mengharapkan dengan adanya perubahan-perubahan besar tersebut dapat dimaknai untuk mewujudkan pembahasan APBN tahun 2015 menjadi lebih baik dari sisi good governance, transparansi, dan akuntabilitas.
 

 
Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
 

 

 
 
 
Pemerintah Janji Naikkan Gaji PNS Standar Depkeu
Kesekretariatan
Printable View

JAKARTA. Angin surga buat para pegawai negeri sipil (PNS) diembuskan dari Bappenas. Saat ini lembaga perencanaan itu sedang menyiapkan kerangka reformasi pegawai, PNS, TNI dan Polri. Salah satu program reformasi yang disiapkan adalah pemberian remunerasi kepada seluruh pengawai pemerintah.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta mengatakan hal tersebut usai penyampaian pedoman penyusunan rencana strategis kementrian dan lembaga.

"Pada 2010 kita sudah menyiapkan kerangka reformasi pegawai, PNS, TNI/ polri. Di dalamnya ada konten peningkatan kesejahteraan pegawai dan ini akan memberikan dampak pada penghasilan PNS, TNI/ polri," katanya.

Ia menambahkan, salah satu upaya peningkatan kesejahteraan yang dijanjikan pemerintah adalah pemberian remunerasi yang diharapkan bisa dilakukan secara bertahap pada 2010, 2011 dan 2012. "Jadi pasti ada peningkatan pendapatan kesejahteraan PNS," katanya.

Besaran remunerasi yang akan diberikan akan didasarkan (baseline) remunerasi yang diberikan kepada pegawai Departemen Keuangan. Sampai saat ini beberapa lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) belum memenuhi baseline depkeu.

Uji Agung Santosa (www.kontan.co.id)


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->