Web Service Rampung, Integrasi SIMPONI-BARANTAN Sukses Dilakukan
Penerimaan Negara Bukan Pajak - 1/23/2015 3:15:21 PM
Setelah pembicaraan awal pada Desember 2014, dalam waktu satu bulan saja project tersebut dapat diwujudkan. Project dimaksud adalah sistem pembayaran PNBP terintegrasi SIMPONI-BARANTAN, dan sudah aktif digunakan per Januari 2015
 

 
Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga
Kesekretariatan
Menteri Keuangan melalui S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga meminta K/L agar menunda pembangunan gedung kantor baru pemerintah yang dimulai tahun 2015. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Sidang Kabinet tanggal 3 Desember 2014.
 

 

 
 
 
BPK : 6 Langkah Perbaiki Sistem Keuangan Negara
Sistem Penganggaran
Printable View

JAKARTA, KOMPAS.com Dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengharapkan pemerintah dan DPD memperbaiki kelemahan sistem keuangan negara, terutama untuk bagian transparasi dan akuntabilitas fiskal.

"Ini merupakan kunci pokok bagi suksesnya pembangunan nasional dan reformasi nasional kita dalam mewujudkan demokrasi politik, otonomi daerah, dan globalisasi perekonomian nasional," kata Ketua BPK Anwar Nasution ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2008 kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6).

Menurut Anwar, ada 6 langkah yang bisa dilakukan dalam usaha memperbaiki kelemahan tersebut. Pertama, perlunya menerapkan treasury single account secara utuh menyeluruh. Kedua, perlunya penerapan anggaran berbasis kinerja dan akrual. Ketiga, perlunya sistem aplikasi penyusunan laporan keuangan pemerintah yang terintegrasi dan andal.

Keempat, perlunya kebijakan tentang pengadaan sumber daya manusia di bidang akuntansi. Kelima, perlunya quality assurance berupa penataan kembali fungsi pengawasan internal, seperti BPKP, inspektorat jenderal/satuan pengendali intern, dan badan pengawasan daerah.

Keenam, BPK juga menyarankan kepada DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota untuk membentuk Panitia Akuntabilitas Publik agar dapat mendorong pemerintah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan memantau pelaksanaan APBN dan APBD secara keseluruhan.

Selain itu, Anwar berharap kepada DPD untuk menyikapi secara serius LKPP. "Kami berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2008 ini dapat membantu DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pengambilan keputusan atas rancangan UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008," kata Anwar kepada Ketua DPD Ginanjar Kartasamita.

Di acara ini juga ada penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK dan DPD tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia kepada DPD RI. Menurut Anwar, tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas hubungan kerja antara BPK dan DPD sesuai dengan kewenangannya. www.kompas.com


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->