Penyusunan RKA-K/L TA 2015 Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Kesekretariatan - 9/30/2014 6:18:34 PM
"Acara sosialisasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan konstitusi dalam rangka penyusunan Keppres tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat", ungkap Dwi Pudjiastuti Handayani
 

 
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
Kesekretariatan
Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015-2019). Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan RPJMN kedua (2009-2014), RPJMN ketiga tersebut difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, baik domestik maupun global, maka disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP.
 

 

 
 
 
BPK : 6 Langkah Perbaiki Sistem Keuangan Negara
Sistem Penganggaran
Printable View

JAKARTA, KOMPAS.com Dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengharapkan pemerintah dan DPD memperbaiki kelemahan sistem keuangan negara, terutama untuk bagian transparasi dan akuntabilitas fiskal.

"Ini merupakan kunci pokok bagi suksesnya pembangunan nasional dan reformasi nasional kita dalam mewujudkan demokrasi politik, otonomi daerah, dan globalisasi perekonomian nasional," kata Ketua BPK Anwar Nasution ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2008 kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6).

Menurut Anwar, ada 6 langkah yang bisa dilakukan dalam usaha memperbaiki kelemahan tersebut. Pertama, perlunya menerapkan treasury single account secara utuh menyeluruh. Kedua, perlunya penerapan anggaran berbasis kinerja dan akrual. Ketiga, perlunya sistem aplikasi penyusunan laporan keuangan pemerintah yang terintegrasi dan andal.

Keempat, perlunya kebijakan tentang pengadaan sumber daya manusia di bidang akuntansi. Kelima, perlunya quality assurance berupa penataan kembali fungsi pengawasan internal, seperti BPKP, inspektorat jenderal/satuan pengendali intern, dan badan pengawasan daerah.

Keenam, BPK juga menyarankan kepada DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota untuk membentuk Panitia Akuntabilitas Publik agar dapat mendorong pemerintah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan memantau pelaksanaan APBN dan APBD secara keseluruhan.

Selain itu, Anwar berharap kepada DPD untuk menyikapi secara serius LKPP. "Kami berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2008 ini dapat membantu DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pengambilan keputusan atas rancangan UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008," kata Anwar kepada Ketua DPD Ginanjar Kartasamita.

Di acara ini juga ada penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK dan DPD tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia kepada DPD RI. Menurut Anwar, tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas hubungan kerja antara BPK dan DPD sesuai dengan kewenangannya. www.kompas.com


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->