Kemenkeu Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP secara Online
Penerimaan Negara Bukan Pajak - 4/15/2014 12:03:47 PM
Dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara, Kementerian Keuangan menerapkan Sistem Penerimaan Negara secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi
 

 
Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
 

 

 
 
 
Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran
Kesekretariatan
Printable View



Pada tanggal 1 – 3 Mei 2009 telah dilaksanakan Rapat Pimpinan DJA yang bertempat di Hotel Nikko, Nusa Dua Bali. Acara dipimpin oleh Direktur Jenderal Anggaran, Dr. Anny Ratnawati dengan peserta rapat yang terdiri dari seluruh pejabat eselon II dan III DJA. Tema yang diusung adalah ”Menuju Penganggaran yang Transparan dan Kredibel.”

Rapim yang digelar membahas tentang Evaluasi Penganggaran DJA 2005-2009, rencana penghapusan SAPSK, progress report pelaksanaan PBB dan MTEF serta revisi PP 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL.

Di sela-sela kesibukannya sebagai tuan rumah acara Annual Meeting ADB ke 42, Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani Indrawati berkenan memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Pimpinan DJA. Beliau didampingi oleh Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, Dr. Mulia P. Nasution.

Dalam pengarahannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa dalam proses penelaahan penganggaran pejabat dan pegawai DJA bukan hanya memikirkan hal-hal yang bersifat teknis semata. Masalah teknis tidak boleh dijadikan alasan bagi seluruh jajaran DJA untuk tidak memikirkan policy dan antisipasi kedepan. Setiap pejabat dan pegawai DJA harus memiliki sense of magnitude dan dapat memikirkan apa yang akan dilakukan dalam sistem penganggaran 5 sampai 10 tahun kedepan. Oleh karena itu seluruh jajaran DJA dituntut untuk meningkatkan intelektualitasnya agar dapat memberikan analisis yang tajam dalam rangka penelaahan atas pengajuan rencana kerja dan anggaran dari Kementerian Negara/Lembaga.

Dirjen Anggaran kembali menegaskan, hal yang sangat penting untuk kemajuan DJA kedepan adalah tersedianya SDM yang berkualitas sehingga proses penganggaran kedepan dapat dikawal dengan baik oleh DJA. (RA)



 
 
                   
Copyright © 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->