Implementasi Sistem Penghargaan dan Sanksi Tahun 2014
Kesekretariatan - 12/16/2014 2:24:15 PM
Sesuai dengan amanat pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, pemerintah perlu menerapkan sistem penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L tahun anggaran 2013
 

 
Nota Keuangan dan APBNP 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, pada komponen-komponen utama APBN. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, baik pajak maupun bukan pajak; efisiensi dan pengendalian belanja negara; serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
 

 

 
 
 
Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran
Kesekretariatan
Printable View



Pada tanggal 1 – 3 Mei 2009 telah dilaksanakan Rapat Pimpinan DJA yang bertempat di Hotel Nikko, Nusa Dua Bali. Acara dipimpin oleh Direktur Jenderal Anggaran, Dr. Anny Ratnawati dengan peserta rapat yang terdiri dari seluruh pejabat eselon II dan III DJA. Tema yang diusung adalah ”Menuju Penganggaran yang Transparan dan Kredibel.”

Rapim yang digelar membahas tentang Evaluasi Penganggaran DJA 2005-2009, rencana penghapusan SAPSK, progress report pelaksanaan PBB dan MTEF serta revisi PP 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL.

Di sela-sela kesibukannya sebagai tuan rumah acara Annual Meeting ADB ke 42, Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani Indrawati berkenan memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Pimpinan DJA. Beliau didampingi oleh Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, Dr. Mulia P. Nasution.

Dalam pengarahannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa dalam proses penelaahan penganggaran pejabat dan pegawai DJA bukan hanya memikirkan hal-hal yang bersifat teknis semata. Masalah teknis tidak boleh dijadikan alasan bagi seluruh jajaran DJA untuk tidak memikirkan policy dan antisipasi kedepan. Setiap pejabat dan pegawai DJA harus memiliki sense of magnitude dan dapat memikirkan apa yang akan dilakukan dalam sistem penganggaran 5 sampai 10 tahun kedepan. Oleh karena itu seluruh jajaran DJA dituntut untuk meningkatkan intelektualitasnya agar dapat memberikan analisis yang tajam dalam rangka penelaahan atas pengajuan rencana kerja dan anggaran dari Kementerian Negara/Lembaga.

Dirjen Anggaran kembali menegaskan, hal yang sangat penting untuk kemajuan DJA kedepan adalah tersedianya SDM yang berkualitas sehingga proses penganggaran kedepan dapat dikawal dengan baik oleh DJA. (RA)



 
 
                   
Copyright © 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->