Kemenkeu Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP secara Online
Penerimaan Negara Bukan Pajak - 4/15/2014 12:03:47 PM
Dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara, Kementerian Keuangan menerapkan Sistem Penerimaan Negara secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi
 

 
Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
 

 

 
 
 
Depkeu Sudah Terbitkan DIPA 3 Kementerian
Perencanaan Anggaran
Printable View

JAKARTA (Suara Karya): Departemen Keuangan (Depkeu) sudah menerbitkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk tiga kementerian/lembaga (K/L).

Dirjen Anggaran Depkeu Anny Ratnawati menyebutkan, tiga kementerian itu meliputi Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemennegpera). Sementara dana stimulus fiskal untuk Departemen Pertanian (Deptan), Departemen Perhubungan (Dephub), Departemen Perdagangan (Depperdag), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) masih dalam pembahasan dengan Panitia Anggaran DPR. "Kami akan cek perkembangan pembahasannya segera," kata Anny di Jakarta, kemarin (30/3).

Sementara untuk K/L lain yang mendapat alokasi dana stimulus fiskal 2009, menurut Anny, saat ini masih dalam proses pembentukan satuan anggaran per satuan kerja (SAPSK) di Ditjen Anggaran Depkeu. Ini dilakukan untuk kelengkapan dokumennya.

Seperti diketahui, pemerintah dan DPR menetapkan stimulus fiskal tahun 2009 yang berupa tambahan belanja negara mencapai Rp 12,2 triliun. Sebagian besar stimulus tambahan belanja negara itu untuk proyek infrastruktur dan disalurkan melalui Departemen PU sebesar Rp 6,6 triliun, Dephub Rp 2,19 triliun, Departemen ESDM Rp 500 miliar, dan Kemennegpera Rp 400 miliar. Selain itu, Departemen Kelautan dan Perikanan Rp 100 miliar, Kementerian Koperasi dan UKM Rp 100 miliar, Deptan Rp 650 miliar, dan Depperdag Rp 335 miliar.

Dana stimulus fiskal melalui Departemen PU akan digunakan antara lain untuk penanganan bencana banjir Bengawan Solo, pembangunan instalasi air minum, percepatan pembangunan infrastruktur, rehabilitasi jalan untuk ketahanan pangan serta perbaikan infrastruktur permukiman.

Sementara itu, di Dephub antara lain akan digunakan untuk proyek rehabilitasi dan revitalisasi kereta api, perpanjangan landasan pacu (runway) bandara, serta pembangunan dan rehabilitasi dermaga penyeberangan. Sedangkan dana stimulus fiskal di Deptan ditujukan antara lain untuk membangun, memperbaiki, dan meningkatkan fungsi serta kapasitas infrastruktur pertanian dan perdesaan.

Dana ini juga ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi pertanian, menciptakan lapangan kerja di perdesaan melalui program padat karya, serta percepatan perputaran roda perkonomian desa. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan pertanian. Kegiatan dimaksud meliputi membangun dan memperbaiki jalan produksi pada sentra produksi perkebunan (Rp 68,6 miliar), jalan usaha tani dan irigasi sentra produksi peternakan, perkebunan dan hortikultura (Rp 158,35 miliar), jalan usaha tani dan irigasi sentra produksi tanaman pangan (Rp 402,61 miliar), serta administrasi, pembinaan, persiapan, dan lainnya sebesar Rp 20,45 miliar.

Konsumsi

Di lain pihak, Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi mengatakan, tingkat konsumsi nasional masih tetap tinggi sehingga dapat menyerap penurunan konsumsi dari sektor ekspor. "Konsumsi secara nasional tidak ada masalah. Dalam hal ini konsumsi secara nasional masih tetap tinggi," kata Edy Putra.

Menurut dia, dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa maka pasar dalam negeri tergolong besar, apalagi dengan adanya pemilu pada 2009. "Di kawasan ini kita merupakan pasar besar, kita lebih baik dari kawasan lain," katanya.

Dia menyebutkan, kontribusi produk Indonesia terhadap konsumsi internasional mencapai sekitar 3 persen dari total konsumsi internasional. "Nilai produk kita yang `dimakan` (dikonsumsi) internasional hanya sekitar 3 persen atau sekitar 1,8 triliun dolar AS dalam setahun," kata Edy.

Menurut dia, selama ini Indonesia melakukan ekspor tidak secara langsung, tetapi melalui perusahaan-perusahaan perdagangan, terutama di Singapura. Permintaan internasional terhadap produk-produk utama Indonesia, khususnya produk primer, sebenarnya masih besar. Hanya saja, perusahaan-perusahaan dagang yang selama ini membeli produk Indonesia mengalami kebangkrutan.

"Saat ini perusahaan-perusahaan dagang, khususnya di Singapura, banyak yang collaps karena dampak krisis global, sehingga Indonesia harus berani melakukan ekspor secara langsung. Perusahaan-perusahaan dagang, khususnya BUMN, perlu diberdayakan lagi sehingga Indonesia dapat melakukan ekspor secara langsung tanpa harus bergantung pada Singapura atau negara lainnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan/Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani mengatakan, departemen/kementerian tetap bertanggung jawab atas dana stimulus fiskal, khususnya dari tambahan belanja negara untuk pembangunan infrastruktur, meskipun proyek tersebut dilaksanakan oleh daerah. (Indra/Bayu)



 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->