Penyusunan RKA-K/L TA 2015 Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Kesekretariatan - 9/30/2014 6:18:34 PM
"Acara sosialisasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan konstitusi dalam rangka penyusunan Keppres tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat", ungkap Dwi Pudjiastuti Handayani
 

 
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
Kesekretariatan
Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015-2019). Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan RPJMN kedua (2009-2014), RPJMN ketiga tersebut difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, baik domestik maupun global, maka disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP.
 

 

 
 
 
LKPP Desak Daerah Percepat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran
Perencanaan Anggaran
Printable View

JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mendesak DPRD dan pemerintah daerah segera menuntaskan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) pada bulan ini, sehingga proses pengadaan barang/jasa tahun depan bisa dilakukan sebelum akhir tahun 2008.

"Sehingga pengerjaan proyek-proyeknya sudah bisa berjalan pada awal tahun anggaran," ujar Sekretaris Utama LKPP Agus Rahardjo di Jakarta, Rabu (5/11/2008).

Agus mengungkapkan, permintaan ini telah dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Kepala LKPP yang ditujukan baik kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, Gubernur, dan walikota seluruh Indonesia. Di tingkat kementerian/lembaga, jelasnya, penyelesaian Rencana Verja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) sudah banyak mendapat persetujuan dari DPR.

"Masalahnya terjadi di daerah, banyak yang lama sekali menyelesaikan APBD-nya. Seharusnya daerah meniru Pemda Jawa Timur yang bisa menyelesaikan pada 10 November 2008 ini," katanya.

Terkait keterbatasan panitia pengadaan yang bersertifikasi, jelas Agus, pihaknya telah meminta K/L maupun pemda untuk membentuk Unit Pelayanan Pengadaan. Hal ini untuk lebih memudahkan pihak-pihak terkait dalam melakukan proses pengadaannya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, permintaan LKPP ini merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang percepatan proses pengadaan barang/jasa Oktober lalu. Dalam surat edaran menteri tersebut dinyatakan, percepatan ini merupakan bagian dari penguatan ekonomi dalam negeri dari pengaruh gejolak perekonomian global. (Zaenal Muttaqin /Sindo/ade)

http://economy.okezone.com/


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->