Peran Public Private Partnership dalam Pembangunan dalam Negeri
Kesekretariatan - 10/30/2014 2:52:39 PM
Public Private Partnership (PPP) atau yang juga dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) adalah suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, baik Perseroan Terbatas, maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
 

 
Nota Keuangan dan APBNP 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, pada komponen-komponen utama APBN. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, baik pajak maupun bukan pajak; efisiensi dan pengendalian belanja negara; serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
 

 

 
 
 
Besarnya Alokasi Anggaran ke Daerah Terancam Sia-sia
Perencanaan Anggaran
Printable View

JAKARTA (Suara Karya): Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ke daerah yang begitu besar dikhawatirkan sia-sia karena rendahnya penyerapan anggaran di daerah.

Bahkan hingga saat ini masih banyak pemerintah daerah (pemda) hanya menempatkan anggaran pembangunan daerahnya pada instrumen sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Ekonom Cides Umar Juoro kepada Suara Karya di Jakarta, Minggu (24/8), mengatakan, selama ini belum ada korelasi signifikan antara besarnya anggaran yang dikelola pemda dan progres pembangunan. Sebab, anggaran untuk sejumlah program pembangunan di daerah justru tidak direalisasikan pemda.

"Sangat disayangkan. Seharusnya pemerintah daerah bisa memanfaatkan anggaran yang diberikan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan daerah mereka. Jangan mau enaknya saja dengan menempatkan di SBI atau obligasi negara," kata Umar.

Dia menambahkan, ketatnya peraturan dan pengawasan penggunaan anggaran dari berbagai instansi pemerintah juga menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran di daerah. "Ketatnya pengawasan membuat pemerintah daerah takut untuk menggunakan anggaran. Daripada berbuat kesalahan, lebih baik mereka tidak melakukan pembangunan dan membiarkan anggaran itu tersimpan yang kemudian dikembalikan lagi ke pusat bila tidak digunakan," tuturnya.

Selain itu, keterlambatan pencairan anggaran juga menjadi penyebab rendahnya penyerapan. "Biasanya anggaran baru disetujui pada April atau Mei dan dikucurkan Juni. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak bisa memulainya dari awal tahun. Itu juga yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran," katanya.

Umar menjelaskan, pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kapasitasnya dalam penggunaan anggaran. Jika tidak ada peningkatan kapasitas, bisa dipastikan penyerapan anggaran di daerah tidak akan pernah bisa maksimal.

"Seiring dengan meningkatnya pengawasan penggunaan anggaran, baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga harus diikuti oleh peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Jika tidak demikian, berapa pun besarnya anggaran yang disalurkan, akan sia-sia saja," ucapnya.

Menurut dia, ketakutan menyerap anggaran untuk pembangunan, mendorong pemerintah daerah hanya memakai anggaran rutin. Sedangkan anggaran yang dikhususkan untuk pembangunan proyek dan belanja modal dibiarkan saja.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, menyelaraskan fungsi-fungsi desentralisasi di era otonomi daerah merupakan pekerjaan sulit. Kendati begitu, ini mutlak dilakukan agar kebijakan antara pusat dan daerah bisa sinkron. Sebab, desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih cepat untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Namun, hal itu hanya bisa terwujud jika daerah bisa efisien dan efektif mengelola anggaran. "Faktor utama dalam persaingan ekonomi antar-daerah adalah efisiensi, reformasi perekonomian lokal, dan inovasi kebijakan ekonomi daerah," kata Menkeu. Dalam hal investasi di daerah, pemerintah pusat memberi dukungan penuh dengan memperlonggar iklim investasi. Namun, lanjut Menkeu, pada beberapa bagian terjadi penolakan di daerah. Praktik seperti ini mengakibatkan daya saing daerah terpuruk karena investor berpikir panjang untuk masuk ke sektor tertentu karena tidak adanya kepastian berusaha. (Bayu/Indra)


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->