Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - 8/25/2014 1:33:48 PM
Menteri Keuangan telah menyampaikan pidato Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR-RI Terhadap RUU Tentang APBN 2015 Beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014
 

 
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
Kesekretariatan
Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015-2019). Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan RPJMN kedua (2009-2014), RPJMN ketiga tersebut difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, baik domestik maupun global, maka disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP.
 

 

 
 
 
Anggaran Pendidikan Disanggupi 20%
Perencanaan Anggaran
Printable View

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengintruksikan agar anggaran pendidikan 20 persen pada APBN 2009 dipenuhi, meski dalam suasana anggaran yang sangat ketat.

"Oleh karena itu, kita akan hitung dalam RAPBN 2009 yang akan dibahas dengan DPR. Presiden telah instruksikan supaya kita berusaha (memenuhi 20 persen) walaupun dengan suasana anggaran yang sangat ketat. Kita akan coba penuhi 20 persen ini," kata Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perekonomian/ Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (14/8).

Sesuai putusan MK pada Rabu 13 Agustus 2008, Sri Mulyani mengatakan, anggaran pendidikan sebesar 15,6 persen dari APBNP 2008 tetap berjalan. Selain itu, dia telah menyatakan APBNP 2008 menggelembung karena besarnya subsidi yang harus dikeluarkan akibat melonjaknya harga minyak dunia.

"Anggaran pendidikan kan berarti harus mengikuti harga minyak. Itu yang secara anggaran kita tidak mungkin penuhi pada tahun ini," ujarnya. Sri Mulyani mengatakan, formula perhitungan anggaran pendidikan untuk RAPBN 2009 tetap mengacu pada APBNP 2008. Namun, besarannya ditambah menjadi 20 persen. Untuk itu, ada beberapa pos harus dikurangi dalam RAPBN 2009 guna memenuhi anggaran pendidikan 20 persen. Defisit anggaran, lanjut dia, juga harus dinaikkan sehingga pemerintah mesti menambah utang.

"Anggaran yang dikurangi nanti disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan. Kemudian defisit harus dinaikkan, berarti harus nambah utang. Kita lihatlah nanti," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, Presiden Yudhoyono pada prinsipnya berkehendak memenuhi amanat konstitusi untuk menentukan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

MK memutuskan UU No 16 Tahun 2008 tentang APBN 2008 bertentangan dengan UUD 1945. Anggaran pendidikan 15,6 persen dalam APBN 2008 dinilai tidak memenuhi amanat konstitusi sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Pemerintah diberi waktu hingga 2009 untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. "Tentu pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya tentang apa dan bagaimana, Presiden yang akan mengambil kebijakan itu," kata Bambang.

Dia menambahkan, pihaknya optimis persentase 20 persen untuk anggaran pendidikan pada APBN dapat dicapai. "Kalau urusan optimistis saya optimistis, dikasih anggaran 11 persen saja optimistis kok," ucapnya.

Bambang meminta semua pihak untuk bersabar menunggu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah yang akan disampaikan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan pada Jumat ini (15/8).

Sedangkan untuk menyesuaikan anggaran tahun depan, pemerintah memastikan pos belanja akan lebih dihemat lagi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu menambahkan, pihaknya segera membuat desain APBN sesuai dengan keputusan MK.

"Buat kita bagus saja karena dengan demikian kita bisa menaikkan gaji guru dan menaikkan investasi di bidang pendidikan yang sangat signifikan. Pesan-pesannya nanti di nota keuangan itu penghematan belanja dan ada kelonggaran di defisitdefisit," ujarnya.

Di sisi lain, Sekjen Depdiknas Dodi Nandika menanggapi positif keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun kenaikan anggaran pendidikan itu tidak memengaruhi anggaran di Depdiknas secara signifikan.

"Karena ada 6 komponen lain yang masuk dalam anggaran pendidikan, selain anggaran di Depdiknas," kata Dodi Nandika usai menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Menurut Dodi, tujuh komponen yang masuk dalam anggaran pendidikan adalah Depdiknas, Departemen Agama, program pelatihan dan pendidikan di lembaga negara lain, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil dan Otsus Pendidikan. "Depdiknas biasanya hanya mendapat sekitar 50 persen dari total anggaran pendidikan. Sisanya dibagikan ke 6 komponen lain," ucap Dodi, seraya menambahkan bahwa anggaran Depdiknas untuk tahun anggaran 2007/2008 dialokasikan sebesar Rp 48 triliun.

Disinggung soal pagu anggaran Depdiknas untuk tahun 2009, Dodi mengaku, pihaknya belum mengetahui secara pasti. Pasalnya, anggaran yang diajukan terus direvisi seiring dengan turun naiknya harga minyak di pasar dunia. Sebab, hal itu terkait dengan besaran anggaran yang disediakan pemerintah untuk program beasiswa sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak.

Menanggapi hal itu, kalangan DPR menyatakan siap menindaklanjuti komitmen pemerintah untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan 20 persen pada tahun anggaran 2009, namun hal itu tergantung pada usulan RAPBN pemerintah sendiri. (Indra/Tri Wahyuni)


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->