Implementasi Sistem Penghargaan dan Sanksi Tahun 2014
Kesekretariatan - 12/16/2014 2:24:15 PM
Sesuai dengan amanat pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, pemerintah perlu menerapkan sistem penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L tahun anggaran 2013
 

 
Nota Keuangan dan APBNP 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, pada komponen-komponen utama APBN. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, baik pajak maupun bukan pajak; efisiensi dan pengendalian belanja negara; serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
 

 

 
 
 
Anggaran Kementerian/Lembaga 2009 Direncanakan Rp313 Triliun
Perencanaan Anggaran
Printable View

JAKARTA (SINDO) – Anggaran belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2009 direncanakan mencapai Rp313 triliun.

Angka tersebut meningkat sebesar Rp25 triliun atau 8,6% dibandingkan anggaran 2008 yang mencapai Rp288 triliun. “Tidak ada penurunan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seusai Rakornas Musrenbangpus 2009 di Gedung Bappenas Jakarta kemarin.

Selain anggaran pusat, Menkeu menyebutkan, anggaran belanja di tingkat daerah juga dimungkinkan untuk mengalami kenaikan. “Daerah baik-baik saja,” kata dia. Sementara itu, Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta membenarkan anggaran belanja kementerian/lembaga 2009 bakal meningkat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

Menurut dia, hal ini terjadi karena adanya upaya pemerintah mengejar target penurunan angka kemiskinan dan pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. “Mulanya kita memahami itu akan mengalami penurunan, tapi ternyata ada keinginan supaya angka kemiskinan menurun. Jadi, ya anggaran itu membengkak,” ujar dia.

Namun, jelas Paskah, anggaran belanja kementerian/lembaga diproyeksikan akan lebih kecil dibanding anggaran belanja pemerintah yang dialokasikan di daerah. Menurut dia, anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2009, selain lebih besar dibanding belanja, akan meningkat lebih besar dibanding belanja daerah tahun anggaran 2008.

Paskah menjelaskan, kenaikan anggaran belanja daerah terdorong kenaikan alokasi dana bagi hasil (DBH) seiring kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah pusat hanya menginginkan daerah untuk betul-betul mengefisienkan penggunaan dana tersebut. Terkait belanja daerah, tambah Paskah, pemerintah pusat akan mencairkannya secara bertahap.

Selain karena pertimbangan kemampuan penyerapan anggaran di daerah, pemerintah pusat juga memerlukan dana-dana tersebut untuk menutup defisit APBN, terutama ketika menerbitkan surat utang negara (SUN) dan pengembalian pinjaman luar negeri.

"Kita akan kompromikan nanti," jelas dia. Di sisi lain, Bappenas memproyeksikan penerimaan hibah luar negeri untuk penyelenggaraan pemilu 2009 mencapai USD20 juta–30 juta. Sumber dana diperoleh dari berbagai negara atau lembaga donor yang berkomitmen dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas RM Dewo Broto Joko Putranto mengatakan, penggunaan dana hibah luar negeri hanya bersifat dukungan (support). Sementara untuk pengadaan berbagai kotak suara akan tetap menggunakan anggaran yang dialokasikan melalui mekanisme APBN.

“Dana ini (hibah) lebih diperuntukkan untuk pendanaan pendidikan pemilih, membangun monitoring pengawasan,” ujar dia. Dewo menuturkan, hingga saat ini dana yang terkumpul baru mencapai sekitar USD10 juta. Angka ini bersumber dari hibah USAID sebesar USD5 juta yang sudah ditandatangani persetujuannya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan sisanya berasal dari UNDP.


 
 
                   
Copyright © 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->