Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia
Kesekretariatan - 7/21/2014 2:20:08 PM
Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan I, berkesempatan untuk membuka acara yang diselenggarakan di Ballroom Dhanapala pada hari Selasa (15/7). Ia mengharapkan dengan adanya perubahan-perubahan besar tersebut dapat dimaknai untuk mewujudkan pembahasan APBN tahun 2015 menjadi lebih baik dari sisi good governance, transparansi, dan akuntabilitas.
 

 
Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
 

 

 
 
 
PMK Revisi Rincian ABPP & Perubahan DIPA TA 2008 Telah Terbit
Perencanaan Anggaran
Printable View

Revisi DIPA TA 2008 saat ini telah memiliki payung hukum. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan akhirnya tuntas juga penyusunan PMK Revisi DIPA 2008. Pada tangga 31 Maret 2008 Menteri Keuangan telah menandatangani PMK revisi Nomor 46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2008.

Lahirnya PMK ini merupakan langkah maju dalam upaya penyusunan dasar hukum revisi DIPA. Sebagaimana diketahui pada TA sebelumnya bahwa PMK revisi mendasarkan pada 2 dasar hukum Nomor 137/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2007 dan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi DIPA TA 2007. Dengan lahirnya PMK ini maka dasar hukum dalam melakukan revisi DIPA hanya satu.

Hal-hal mendasar yang tertuang dalam revisi ini diantaranya :
Lingkup Revisi Rincian ABPP :
  1. Pergeseran Anggaran belanja (antar unit/bagian anggaran, antar kegiatan, sub kegiatan);
  2. Perubahan sumber dana yang berasal dari PNBP;
  3. Perubahan pagu PHLN akibat luncuran dan percepatan penyelesaian pekerjaan;
  4. Perubahan pagu dana pada PT Non BHMN yang bersumber dari PNBP;
  5. Perubahan sepanjang masih dalam satu provinsi/Kab/Kota sepanjang bukan Dekon/TP;
  6. Perubahan antar provinsi/Kab/Kota untuk kegiatan operasional;
  7. Perubahan pagu PHLN akibat perubahan kurs sepanjang kontrak telah ditandatangani.
Sedangkan beberapa hal yang tidak diperkenankan untuk dilakukan revisi diantaranya :
A) Pengurangan untuk
  1. belanja mengikat (0001 dan 0002) kecuali memenuhi kegiatan operasional;
  2. alokasi dana untuk membayar tunggakan;
  3. RM pendamping PHLN;
  4. dana kegiatan multi years;
  5. alokasi dana pada rincian kelompok pengeluaran/Sub Kegiatan/Kegiatan yang telah dikontrakkan dan atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
B) Penggunaan dana hasil optimalsisasi untuk pengadaan kendaraan operasional, pembangunan gedung kantor dan pembayaran honor-honor.

Dalam PMK ini diatur pula kewenangan pelaksanaan revisi yaitu DJA, Ditjen Perbendaharaan dan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan PMK ini diharapkan pelaksanaan/mekanisme revisi anggaran dapat berjalan dengan baik, tidak terjadi tumpang tindih dan yang jelas memiliki dasar hukum yang kuat. (TS)

Lampiran File :
Peraturan Menteri Keuangan No.46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->