Penyempurnaan PMK tentang Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi BA BUN
Kesekretariatan - 9/12/2014 4:45:24 PM
"Alokasi BA BUN yang sangat besar memberikan tantangan kepada kita agar proses bisnis sampai dengan penetapan alokasi BA BUN dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan alokasi anggaran tersebut dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat", ungkap Mariatul Aini.
 

 
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
Kesekretariatan
Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015-2019). Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan RPJMN kedua (2009-2014), RPJMN ketiga tersebut difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, baik domestik maupun global, maka disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP.
 

 

 
 
 
Belanja Departemen Di Bawah Normal
Perencanaan Anggaran
Printable View

BANDUNG: Bappenas melaporkan anggaran belanja kementerian dan lembaga negara (K/L) dalam APBN-P 2007 yang tidak terserap sekitar 9%, sekitar Rp 22 triliun dari Rp 244,6 triliun, lebih rendah di bawah batas normal.

Penyerapan anggaran belanja K/L tahun lalu, belum juga mencapai batas normal, padahal pemerintah terus menyampaikan komitmennya mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencegah pelebaran defisit.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kemeneg PPN/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan dari hasil perkiraan terakhir, anggaran yang tidak terserap K/L tahun lalu masih tergolong tinggi karena masih di atas batas normal, yaitu 3% - 5%.

Realisasi penyerapan belanja K/L 2007 diperkirakan Rp 202,59 triliun atau 91% dari total belanja pada APBN-P 2007 yang mencapai Rp 224,6 triliun. Dengan perhitungan itu, dana K/L yang tidak digunakan mencapai Rp 22 triliun atau sekitar 9% dari total anggaran.

"Anggaran 2007 yang tidak terserap sekitar 9%, idealnya 4% sampai 5%," kata Lukita di Bandung akhir pekan lalu.

Dia menyebutkan penyerapan anggaran pada 2007 yang rendah sebagian besar terjadi akibat proses pengadaan barang dan jasa yang lambat termasuk penundaan proses pengadaan (procurement) di beberapa proyek karena penyesuaian ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

Lambatnya proses pengadaan itu, kata Lukita, dipicu ketidaksiapan sumber daya manusia dan siklus penetapan dan pencairan APBN yang tidak sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan proyek.

Tidak siap

Meski demikian, Lukita menjelaskan anggaran yang tidak terserap tahun lalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penyerapan dua tahun terakhir.

Dia menyebutkan pada 2005 dari Rp 158 triliun belanja K/L, jumlah yang terserap hanya Rp 120,8 triliun atau 76,46% sehingga dana yang tidak digunakan sampai akhir anggaran mencapai Rp 25 triliun atau 23,5%.

Kondisi fiskal pada 2005, sambungnya, berbeda dibandingkan dengan 2007. Pada 2005, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menunda pelaksanaan sejumlah kegiatan pada pertengahan semester kedua.

Kebijakan itu diambil menyusul kenaikan harga BBM di dalam negeri untuk merespons lonjakan harga minyak mentah dunia.

Pada 2006 penyerapan anggaran juga masih rendah, yaitu mencapai 88,3% atau Rp 189,4 triliun dari total belanja K/L pada APBN 2007 (Rp 214,4 triliun). Pada 2006 anggaran K/L yang tidak terserap mencapai Rp 25 triliun atau 11,7%.

Menanggapi rendahnya penyerapan belanja K/L ini, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ramson Siagian mengatakan kondisi itu menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dari sisi perencanaan.

Dia meminta agar pemerintah mengubah kebiasaan tersebut, dan segera merealisasikan komitmennya mengoptimalkan penggunaan uang negara.

Apalagi, jelasnya, sebagian anggaran yang tidak digunakan itu berasal dari pinjaman luar negeri yang membutuhkan pembiayaan dari bunga maupun cicilan utang.

Lukita menyebutkan belanja K/L pada APBN 2008 dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial.

Hemat Rp 17 triliun

Wacana agar pemerintah menaikkan harga BBM mengemuka di Panja Panitia Anggaran. Kenaikan maksimal 15% dianggap masih dalam batas wajar dan pemerintah akan mendapatkan tambahan anggaran lebih dari Rp 17 trilliun.

Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Aziz menyatakan wacana tersebut mengemuka karena pandangan bahwa rencana pembatasan volume BBM bersubsidi dianggap tidak efektif.

Namun, anggota Panitia dari fraksi PDI Perjuangan Anggaran Hasto Kristiyanto mengatakan kenaikan harga BBM akan tetap membebani rakyat. "Kami melihat kenaikan harga BBM tidak rasional. Yang paling memungkinkan adalah efisiensi di tubuh PT Pertamina," katanya.

Dia menuturkan pembicaraan secara teknis mengenai kenaikan harga BBM itu belum dikaji mendalam. Menurutnya, pembicaraan masih dalam pencarian formula baru untuk menggantikan MOPS (Mid Oil Plats Singapore) sebagai pengolah minyak dalam negeri.

Seperti diketahui, tekanan faktor eksternal akibat lonjakan harga minyak mentah dunia membuka peluang perlebaran defisit dalam anggaran pemerintah tahun ini menjadi 2,2%.

Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengungkapkan lonjakan harga minyak mentah dunia memaksa pemerintah menyiapkan sejumlah skenario RAPBN-P 2008 yang saat ini sedang dibahas di DPR. (Bisnis Indonesia, 15 Maret)


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->