Budget In Brief APBN 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - 10/31/2014 4:06:38 PM
Informasi ringkas dalam Budget In Brief (BIB) ini memuat pokok-pokok APBN 2015 dengan isu-isu terkini seperti Baseline Budget, Dana Desa, dan format rincian Belanja Negara
 

 
Nota Keuangan dan APBNP 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, pada komponen-komponen utama APBN. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, baik pajak maupun bukan pajak; efisiensi dan pengendalian belanja negara; serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
 

 

 
 
 
Anggaran Pemilu Keterlaluan
Perencanaan Anggaran
Printable View

JAKARTA (SINDO) – Wapres Jusuf Kalla memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan efisiensi biaya dalam penyelenggaraan Pemilu 2009. Permintaan itu merupakan respons atas usulan KPU tentang anggaran penyelenggaraan Pemilu 2009 yang mencapai Rp47,9 triliun.

"Dalam rapat tadi, Wapres minta ongkos pemilu agar ditekan seefisien mungkin. Untuk itu akan dibentuk tim kecil di bawah koordinasi Mendagri," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary seusai rapat tentang anggaran KPU dengan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Hadir dalam rapat itu antara lain Menko Polhukam Widodo AS, Mendagri Mardiyanto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Paskah Suzetta serta anggota KPU Abdul Aziz dan Andi Nurpati. Pada rapat tersebut, KPU mengusulkan anggaran pemilu untuk 2008 dan 2009 sebesar Rp 47,9 triliun. Dengan rincian sumber dana dari APBN 2008 sebesar Rp 18,6 triliun, sedangkan dari APBN 2009 sebesar Rp 29,3 triliun.

Hafiz mengatakan, anggaran pelaksanaan Pemilu 2009 lebih besar bila dibandingkan dengan Pemilu 2004 lalu. Kenaikan anggaran itu sedikitnya dipicu adanya 9 komponen mata anggaran. Selain itu, kenaikan disebabkan pula oleh perbedaan sumber pendanaan. Secara keseluruhan, Pemilu 2009 bersumber dari APBN, sedangkan pendanaan Pemilu 2004 sebagian diambil dari APBD. Pemicu kenaikan anggaran itu antara lain sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh semua elemen penyelenggara pemilu hingga tingkat kelompok petugas pemungutan suara (KPPS) serta pemutakhiran data pemilih oleh KPPS.

Jika jumlah parpol peserta pemilu bertambah, akan membuat biaya pemilu membengkak. "Jika jumlah parpol peserta pemilu sampai 50, salinan data hasil perhitungan suara yang diserahkan ke saksi-saksi partai juga akan meningkat," kata Ketua KPU. Pemicu lain, Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu akan dijadikan lembaga permanen yang dibentuk lima bulan setelah KPU terbentuk untuk masa kerja lima tahun. Padahal, dulu keberadaan Panwas bersifat ad hoc.

Pembengkakan juga dimungkinkan dengan adanya pemekaran wilayah sehingga dibutuhkan tambahan jumlah KPU daerah (KPUD) dari sebelumnya. Pemekaran itu tentu akan meningkatkan daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD, komponen pertambahan jumlah penduduk yang berhak memilih, serta meningkatnya standar harga berbagai peralatan pemilu. Anggota KPU Andi Nurpati menyatakan, anggaran yang bernilai besar itu nantinya masih bisa dikurangi. Namun, hal itu sangat tergantung pada materi UU Pemilu yang saat ini masih dibahas di DPR. "Jadi, itu hanya usulan awal KPU. Masih bisa diefisienkan sesuai UU Pemilu," tandasnya.

Mendagri Mardiyanto mengaku setuju terhadap usulan Wapres Jusuf Kalla tentang perlunya efisiensi dana pemilu. Karena itu, melalui tim kecil nantinya akan dibahas soal pos-pos yang bisa diefisienkan. Mardiyanto mencontohkan dalam pembuatan tempat pemungutan suara (TPS). Selama ini satu TPS digunakan untuk 300 pemilih. "Bagaimana kalau nanti 1 TPS untuk 600 pemilih, atau 1.000 pemilih saat pilpres,” katanya. Selain itu, jelas Mardiyanto, anggaran bisa dihemat melalui pengurangan jumlah petugas panitia pemungutan suara (PPS). Namun, usulan-usulan itu sangat tergantung pada langkah DPR dalam penyusunan RUU Pemilu.

Berdasarkan dinamika yang berkembang, DPR justru mengusulkan penambahan daerah pemilihan (dapil) dan pengurangan kursi dalam satu dapil. "Kalau Pemilu 2004 satu dapil 3–12 kursi, saat ini ada usulan 3–7 kursi. Jadi, kembali lagi sangat tergantung UU Pemilu nanti," tandasnya. Meski ada efisiensi, mantan Gubernur Jateng ini menegaskan target dan pencapaian pelaksanaan pemilu tetap menjadi prioritas. Ketua Pansus RUU Parpol Ganjar Pranowo menyatakan sependapat dengan rencana efisiensi anggaran pemilu mendatang, tetapi pihaknya tidak sepakat dengan rencana pengurangan jumlah TPS. Sebab, kata Ganjar, pengurangan jumlah TPS tidak menyelesaikan persoalan, justru menambah permasalahan.

"Kalau TPS dikurangi, dikhawatirkan mengurangi representasi warga," kata dia. Selain itu, lanjut Ganjar, banyaknya jumlah TPS akan mempercepat penghitungan suara. Menurut Ganjar, berdasarkan pengalaman Pemilu 2004, penghitungan suara terbilang agak tersendat. Jika jumlah TPS dikurangi, justru akan menambah rumit proses penghitungan suara. Sekretaris FPDIP ini menambahkan, dalam pelaksanaan pemilu, letak geografis harus dipertimbangkan. Pihaknya tidak ingin rakyat kehilangan hak pilih hanya gara-gara letak TPS tidak terjangkau. Kalau itu yang terjadi, ujar dia, justru mengurangi makna demokrasi. “Sewaktu kami berkunjung ke Papua, ada dua kabupaten yang berdekatan tidak mempunyai akses jalan.

Bisa dibayangkan susahnya mereka kalau jumlah TPS masih dikurangi,” terang Ganjar. Alumnus UGM ini menyatakan, untuk bisa melakukan efisiensi seharusnya pemerintah terlebih dulu menghitung secara teknis, misalnya metode distribusi logistik dan jumlah daerah pemilihan (dapil). "Kalau jarak antar-TPS berjauhan, justru ongkos distribusi logistik melonjak,” ujar Ganjar. Menurut dia, mekanisme kerja KPU pun kini sudah berubah. KPU murni mengurusi masalah politik,urusan pengadaan barang menjadi urusan Sekretariat Jenderal KPU.

Pemborosan

Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai usulan anggaran Pemilu 2009 sebesar Rp 47,9 triliun sebagai bentuk pemborosan. Jika memang ada peningkatan anggaran pada Pemilu 2009,dia menaksir tidak akan sampai sejumlah Rp 47,9 triliun. "Dalam persepsi saya, paling tinggi Rp7–8 triliun," kata Ray saat dihubungi SINDO kemarin. Jika sudah demikian, KPU harus membeberkan secara detail berkas anggaran yang diajukan ke pemerintah. Hal ini agar masyarakat ikut kritis terhadap kebutuhan anggaran KPU untuk Pemilu 2009. "Ini sangat besar, sangat boros. KPU harus beberkan ke publik anggaran yang dibutuhkan secara detail," tandasnya.

Sementara Direktur Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay mengatakan, KPU harus bisa mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan. Sebab, jika memang anggaran yang diajukan ternyata tersisa, akan memunculkan kekhawatiran terjadi penyimpangan. Untuk itu, Hadar hanya bisa berharap agar KPU bisa melakukan efisiensi dalam penggunaan keuangan, misalnya dengan menekan jumlah petugas di TPS. Dari yang semula 7 orang, ditekan menjadi 5 orang. "Saya pikir lima orang sudah cukup, tak perlu tujuh orang. Dengan menekan jumlah petugas, saya pikir akan jauh lebih efisien," tandasnya. (chamad h/ahmad baidowi/sofian dwi)

www.seputar-indonesia.com


 
 
                   
Copyright © 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->