Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia
Kesekretariatan - 7/21/2014 2:20:08 PM
Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan I, berkesempatan untuk membuka acara yang diselenggarakan di Ballroom Dhanapala pada hari Selasa (15/7). Ia mengharapkan dengan adanya perubahan-perubahan besar tersebut dapat dimaknai untuk mewujudkan pembahasan APBN tahun 2015 menjadi lebih baik dari sisi good governance, transparansi, dan akuntabilitas.
 

 
Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
 

 

 
 
 
Standar Biaya : "Satu Ukuran Untuk Semua"
Sistem Penganggaran
Printable View

Untuk pertama kali standar biaya disusun pada tahun anggaran 2007, meskipun sudah diamanatkan sejak terbitnya UU No 17 tahun 2003 dan PP No. 21 tahun 2004. Suatu kelaziman, hal baru biasanya menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi hal baru tersebut merubah kebiasaan lama. Hal ini juga yang dialami oleh standar biaya tahun anggaran 2007. Standar biaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan perencanaan anggaran kementerian/lembaga sebagaimana tertuang dalam pasal 7 PP Nomor 21 tahun 2004 tentang RKA-KL.

Untuk mengetahui lebih jauh latar belakang terbitnya standar biaya dan bagaimana standar biaya perjalanan dinas, berikut petikan wawancara dengan Rakhmat, Direktur Penyusunan Asumsi Makro (baru). Berikut petikannya.

Apa yang melatarbelakangi terbitnya standar biaya tahun anggaran 2007?
Pada dasarnya penyusunan standar biaya sebagai instrumen penyusunan anggaran menjadi bagian dari kegiatan rutin Direktorat Jenderal Anggaran. Dalam menyusun standar biaya untuk APBN 2007 ada pertimbangan- pertimbangan khusus, diantaranya arahan Menteri Keuangan agar dalam melakukan penyesuaian besaran standar biaya dikaitkan dengan upaya untuk mendorong spirit kerja dan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi. Sejalan dengan arahan tersebut, perhitungan standar biaya 2007 untuk honorarium dan uang lembur/uang makan diupayakan lebih rasional, sedangkan komponen dan besaran biaya perjalanan dinas (dalam dan luar negeri) lebih disempurnakan guna menunjang pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, satu dan lain hal untuk menghindari praktek yang tidak sehat seperti menambah jumlah hari perjalanan untuk mengatasi kebutuhan riil.
Standar biaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan perencanaan anggaran kementerian/lembaga sebagaimana tertuang dalam pasal 7 PP Nomor 21 tahun 2004 tentang RKA-KL. Dalam praktek standar biaya yang bersifat umum seperti honorarium, uang lembur/uang makan, dan uang harian perjalanan dinas juga digunakan dalam pelaksanaan anggaran (batas tertinggi pembayaran), sedangkan standar biaya yang bersifat khusus(standar biaya kegiatan) hanya untuk keperluan penyusunan anggaran.

Apakah Standar Biaya berlaku juga untuk pemerintah daerah ?
Standar biaya 2007 disusun sebagai implementasi dari ketentuan pasal 7 PP Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA-KL. Dengan demikian standar biaya tersebut dirancang bagi penyusunan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN saja. Bagi Pemerintah Daerah standar biaya tersebut dapat dijadikan sebagai referensi sepanjang pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku bagi pengelolaan APBD.

Apakah malah tidak menimbulkan inefisiensi dengan diterbitkannya standar biaya ?
Seperti kami sebutkan diatas, penerbitan standar biaya adalah dalam rangka memenuhi amanah undang-undang (UU No 17/2003 cq. PP No 21/2004). Dalam pasal 3 UU Nomor 17 / 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Sejalan dengan hal tersebut, standar biaya yang disusun harus mampu merefleksikan apa yang dimaksudkan oleh undang-undang. Untuk itu dalam menyusun standar biaya harus betul-betul mempertimbangkan :
  • rasio antara harga dengan masukan (ekonomis),
  • rasio antara masukan dengan keluaran (efisien),
  • rasio antara keluaran dengan hasil (efektif),
  • kesepakatan pihak-pihak yang terkait sesuai kewenangan (tanggungjawab),
  • ditetapkan Menkeu, dipublikasikan (transparan & taat), dan
  • menjamin ketertiban penganggaran (tertib anggaran).
Memang standarisasi itu bisa diibaratkan "membuat baju untuk semua orang dengan satu ukuran" (One size fits to all) sehingga untuk sebagian bisa merasa kesempitan atau bahkan kelonggaran. . Namun kami yakin apabila dalam menyusun standar biaya sudah mempedomani pola diatas, mudah-mudahan inefisiensi dapat dihindari.

Bagaimana dengan standar biaya perjalanan dinas ?
Ada beberapa hal baru pada standar biaya perjalanan dinas dalam negeri tahun 2007. Pertama, adanya perbaikan yang signifikan atas uang harian yang meliputi uang saku, uang makan dan transport lokal yang besarannya disesuaikan dengan tingkat kemahalan propinsi yang dikunjungi, terendah sebesar Rp 300 ribu dan tertinggi Rp 450 ribu per hari. Standar uang harian ini bersifat umum. Kedua, adanya perbaikan struktur penggolongan tingkat perjalanan dinas dengan menempatkan pejabat negara dalam satu tingkat tersendiri terpisah dari tingkat perjalanan dinas PNS. Struktur ini menjamin kepastian hak atas penginapan sesuai kedudukan masing- masing (mulai yang tertinggi kamar hotel bintang 5 kelas suite untuk pejabat negara sampai yang terendah kamar hotel bintang 1 kelas standar). Dan yang ketiga, adanya perubahan cara pembayaran perjalanan dinas, yang mana biaya transportasi dan penginapan dihitung sesuai dengan kebutuhan riil. Semua perubahan tersebut dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, dalam hal ini untuk menghindari peluang terjadinya praktek yang tidak sehat seperti menambah jumlah hari perjalanan untuk mengatasi kebutuhan riil karena rendahnya tarif perjalanan dinas.
Adapun untuk standar biaya perjalanan dinas luar negeri (uang harian dan penginapan) yang sebelumnya mengacu pada standar biaya tahun 1994, setelah dikaji ulang melalui perbandingan dengan standar biaya yang digunakan oleh institusi lain (perwakilan Bank Dunia) ternyata untuk sebagian besar ibukota negara tujuan masih cukup valid sehingga penyesuaian hanya diperlukan bagi sebagian kecil ibukota negara tujuan saja.

Apa yang diharapkan Departemen Keuangan dengan adanya standar biaya ini?
Standar biaya tahun 2007 yang dituangkan dalam Permenkeu Nomor 96/PMK.02/2006 telah dipublikasikan dan mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Tangapan-tanggapan tersebut merupakan masukan yang sangat berharga bagi upaya penyempurnaan standar biaya di masa mendatang. Saat ini Departemen Keuangan dalam proses mereorganisasi Ditjen Anggaran dengan membentuk satu direktorat yang bertanggungjawab mengembangkan sistem penganggaran secara utuh sesuai amanat UU No 17 tahun 2003. Dengan terbentuknya direktorat yang baru, diharapkan penyusunan standar biaya yang semula dilakukan secara ad hoc dapat ditingkatkan sebagai tugas fungsional sehingga dengan penanganan yang lebih profesional tersebut ke depan dapat disusun standar biaya dengan mutu yang lebih baik dan diselesaikan tepat waktu guna mendukung implementasi penganggaran berbasis kinerja dengan lebih baik lagi.

(Imro dan Mujibuddawah)


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->