Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Anggaran
Kesekretariatan - 1/30/2015 5:16:10 PM
Dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, pada hari ini (Jum'at, 30/1) telah dilaksanakan penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
 

 
Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga
Kesekretariatan
Menteri Keuangan melalui S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga meminta K/L agar menunda pembangunan gedung kantor baru pemerintah yang dimulai tahun 2015. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Sidang Kabinet tanggal 3 Desember 2014.
 

 

 
 
 
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Dipertanyakan
Kesekretariatan
Printable View

Jakarta : Komisi Keuangan DPR RI mempertanyakan sistem akuntasi keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Standar akuntasi dalam BLU adalah standar akuntasi keuangan komersial. Padahal laporan keuangan dan kinerja BLU terintegrasi dengan laporan keuangan kementerian/lembaga teknis terkait.

"Standar akuntansi yang digunakan BLU harus jelas. Standar akuntansi komersial atau pemerintah," kata anggota Komisi Keuangan DPR RI dari Fraksi PKS Rama Pratama dalam rapat dengar pendapat dengan tentang pengelolaan Badan Layanan Umum di gedung DPR/MPR RI, Kamis malam (22/3).

Dia khawatir hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan kembali beropini disclaimer dengan adanya ketidakjelasan tersebut. BPK, kata dia, selama ini mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat dengan standar akuntasi keuangan pemerintah. "Nanti BPK menyatakan disclaimer lagi dan harus melakukan investigasi untuk itu," ujarnya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Herry Purnomo menyatakan Rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan kinerja BLU masuk dalam laporan keuangan dan kinerja kementerian/lembaga terkait. Namun, dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) BLU lebih fleksibel dibandingkan kementerian/lembaga.

Dia mengatakan pada akhir tahun anggaran pengelola keuangan BLU wajib mempertanggungjawabkan melalui laporan keungan perdasarkan standar akuntasi perusahaan dan bisa diaudit akuntan publik.

Finalisasinya, ujar dia, laporan keuangan tersebut akan diintegrasikan dengan laporan keuangan kementerian/lembaga. "Sehingga pemeriksaan bisa diperluas oleh BPK dan Irjen departemen," kata Herry dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Keuangan DPR RI tentang pengelolaan Badan Layanan UMum di gedung DPR/MPR RI, Kamis malam (22/3).

Herry menegaskan, standar akuntasi keuangan komersial yang digunakan BLU dikonsolidasikan dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. "Konversi-konversinya sedang disiapkan rambu-rambunya. Pemerintah masih butuh masukan untuk penyempurnaan," katanya.

(KURNIASIH BUDI) (http://www.tempointeraktif.com/Kamis, 22 Maret 2007 )


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->