Bahan Paparan PMK Revisi 2019 dapat di-unduh di sini




Statistik Akses Informasi Publik




Dalam rangka memberikan kemudahan akses dalam pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008, Kementerian Keuangan sebagai Badan Publik telah menyediakan beberapa media yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi, diantaranya melalui:
  1. Website : www.anggaran.kemenkeu.go.id
  2. Call Center : (021) 3868085 dan (021) 3868075
  3. e-Mail : pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
  4. PPID DJA Kementerian Keuangan


Rincian layanan informasi Publik DJA Tahun 2018

Pada tahun 2018, PPID Tingkat I DJA menerima 20 (Dua Puluh) permohonan Informasi Publik. Ditinjau dari perihal informasi yang diajukan Pemohon Informasi Publik pada tahun 2018, jumlah permohonan Informasi Publik terdiri dari:
  1. 13 (tiga belas) permintaan Informasi Publik mengenai Anggaran dan Realisasi APBN;
  2. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai DIPA;
  3. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Makro Ekonomi;
  4. 2 (dua) permintaan Informasi Publik mengenai Subsidi dan Dana Bos;
  5. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Perjalanan Dinas;
  6. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai UU APBN dan Nota Keuangan;
  7. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Dana Tugas Pembantuan.


Dari jumlah permohonan informasi publik di atas dapat dirinci kembali berdasarkan pemenuhan datanya sebagaimana berikut :

  1. 17 (tujuh belas) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya diberikan seluruhnya;
  2. 1 (satu) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya diberikan sebagian;
  3. 2 (dua) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya diarahkan ke PPID Tingkat I lain dengan alasan informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan Direktorat Jenderal Anggaran;
  4. 2 (dua) permintaan Informasi Publik mengenai Subsidi dan Dana Bos;
  5. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Perjalanan Dinas;
  6. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai UU APBN dan Nota Keuangan;
  7. 1 (satu) permintaan Informasi Publik mengenai Dana Tugas Pembantuan.


Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2018 ada 1 (satu) penyampaian keberatan dari Pemohon informasi publik namun tidak berimplikasi pada sengketa informasi publik.



Liputan


SERI #5: BELANJA PERLINDUNGAN SOSIAL
NEGARA HADIR MENSEJAHTERAKAN KELUARGA MISKIN



BUDGET GOES TO CAMPUS INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR



DATAQUEST FOR BETTER BUDGET



SERI #4: Kepoin #Anggaran Kita:
Jembatan Keren dari Aceh sampai Papua



TINGKATKAN PEMAHAMAN ANGGARAN MELALUI BIMTEK SEKTORAL



IMPLEMENTASI COWORKING SPACE DI MERCEDES-BENZ DISTRIBUTION INDONESIA



SERI #3: BELANJA KETAHANAN PANGAN PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN)



SERI #2: BELANJA KETAHANAN PANGAN
MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045



THE 2ND KIPF-OECD-ADB ROUNDTABLE OF THE NETWORK ON FISCAL RELATIONS IN ASIA



SOSIALISASI TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2019



HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEPADA YAYASAN DARUL QUR'AN WAL IRSYAD



SOSIALISASI REVIEW ANGKA DASAR PAGU INDIKATIF TA 2020



OPEN DATA DAY 2019 : DATA QUEST UNTUK APBN YANG LEBIH BAIK



BUDGET GOES TO CAMPUS DI TANAH BORNEO



Menanamkan Rasa Ikut Memiliki APBN kepada Generasi Penerus






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung Sutikno Slamet Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 telepon 021-3868085 email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id
Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru




Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011