Minggu, 30 Agustus 2015

Nota Keuangan dan RAPBN 2016, Rancangan Undang-Undang APBN 2016 , Pemandangan Umum DPR RI tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2016, serta Pedoman Pengerjaan Jawaban Pemerintah dan Himpunan RKA-K/L TA 2016




Sederhana Tapi Akuntabel






Perbaikan berkelanjutan. Demikian pameo yang menggambar upaya Direktorat Jenderal Anggaran yang tak kenal henti melakukan evaluasi dan perbaikan sistem penganggaran. Upaya menjaring masukan dan penyempurnaan terus dilakukan sepanjang tahun. Ikhtiar tersebut dimaksudkan agar sistem penganggaran bisa lebih sederhana dan efektif tanpa meninggalkan governance. Salah satunya, sosialisasi draft Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Revisi TA 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2013 di Ballroom Dhanapala.

Perwakilan Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) diundang dalam acara tersebut untuk memberikan masukan atas draft PMK tentang Tata Cara Revisi TA 2014. Acara yang dibuat model workshop tersebut menghasilkan banyak poin penting guna penyempurnaan pasal-pasal dalam draf PMK yang akan ditetapkan Menteri Keuangan.

Alhasil, PMK akhirnya ditetapkan Menteri Keuangan dan perlu disosialisasikan ke K/L. Bertempat di Ballroom Dhanapala tanggal 15-16 Januari 2014 dilangsungkan sosialisasi PMK tersebut. PMK yang memiliki Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 tersebut bisa dianggap kerja bareng banyak pihak.

Kiranya patut diacungi jempol bila PMK ini bisa diselesaikan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Biasanya PMK tata cara revisi diterbitkan pada bulan Februari. Namun untuk tahun 2014, PMK bisa ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2014. "Terbitnya PMK ini adalah sebuah rekor karena PMK tersebut telah siap pada awal tahun", demikian sambutan Sekretaris Ditjen Anggaran pada pembukaan acara sosialisasi.

Dalam PMK itu diatur banyak perubahan yang signifikan dibanding ketentuan revisi sebelumnya. Adanya beberapa tambahan dan perubahan baru yang perlu diperhatikan antara lain :
  1. Ruang lingkup pengaturan revisi yang diperluas (termasuk untuk BA 999 BUN)
  2. Tambahan pengaturan revisi terkait revisi anggaran yang mengakibatkan pagu anggaran berubah
  3. Tambahan/perubahan pengaturan terkait revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
  4. Tambahan pengaturan terkait revisi anggaran karena kesalahan administratif
  5. Perubahan pengaturan terkait batas akhir penerimaan usul revisi anggaran
  6. Tambahan pengaturan terkait ketentuan lain-lain untuk revisi anggaran yang bersifat khusus
  7. Kewajiban satker mendownload ADK RKAKL dari database RKAKL/DIPA Kementerian Keuangan pada saat pengajuan usul revisi anggaran
  8. Tambahan pengaturan terkait revisi anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan


Disamping itu, manariknya PMK tersebut juga mengatur penyederhanaan persyaratan usul revisi anggaran (baik di Ditjen Anggaran maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan) serta penyederhanaan mekanisme revisi anggaran (baik di Ditjen Anggaran maupun revisi yang memerlukan persetujuan DPR RI). Selanjutnya, hal-hal lain yang perlu diperhatikan satker adalah adanya batas akhir penerimaan usul revisi anggaran meliputi revisi anggaran yang bersifat reguler, revisi yang dikecualikan, dan revisi yang sampai dengan akhir Desember 2014.

Berbagai perubahan di atas menunjukan proses transformasi tengah terjadi. Kewenangan yang diberikan semakin besar kepada K/L seiring dengan pergeseran tanggung jawab yang diembannya. "Di dalam PMK ini kami membuat simplifikasi dalam proses revisi agar lebih mudah dan lebih cepat. Tapi akuntabilitas tetap ditegakkan", ungkap Askolani, Direktur Jenderal Anggaran, menggarisbawahi terbitnya PMK ini.

klik di sini untuk mendownload Peraturan Menteri Keuangan tersebut.
(sms)


1/21/2014 3:20:12 PM




Liputan


Babak Baru Pembahasan Rancangan Undang-Undang PNBP



Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi DJA 2015



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2016



Pameran Foto, Poster, dan Tagline DJA Anti-Korupsi



Kompetisi Inovasi Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2015



Pemandangan Umum DPR RI Tentang Nota Keuangan dan RAPBN T.A. 2016



Peresmian Pojok Transformasi DJA



Overview Transformasi Kelembagaan DJA



Nota Keuangan dan RAPBN 2016



Artikel : Perbandingan Komponen dan Struktur Pajak



Koordinasi Gugus Tugas Pembangunan Kapasitas K/L di Bidang Penganggaran



DJA Luncurkan Buku Pedoman Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan APBN



Surat Menkeu Ingatkan Pengelolaan PNBP



Memahami Gratifikasi



Penyerahan Bingkisan Lebaran DJA 2015






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011