Klik di sini untuk mengunduh Materi Workshop Aplikasi Penataan ADIK TA 2017 (DJA, 11-13 Mei 2016)




Sederhana Tapi Akuntabel






Perbaikan berkelanjutan. Demikian pameo yang menggambar upaya Direktorat Jenderal Anggaran yang tak kenal henti melakukan evaluasi dan perbaikan sistem penganggaran. Upaya menjaring masukan dan penyempurnaan terus dilakukan sepanjang tahun. Ikhtiar tersebut dimaksudkan agar sistem penganggaran bisa lebih sederhana dan efektif tanpa meninggalkan governance. Salah satunya, sosialisasi draft Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Revisi TA 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2013 di Ballroom Dhanapala.

Perwakilan Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) diundang dalam acara tersebut untuk memberikan masukan atas draft PMK tentang Tata Cara Revisi TA 2014. Acara yang dibuat model workshop tersebut menghasilkan banyak poin penting guna penyempurnaan pasal-pasal dalam draf PMK yang akan ditetapkan Menteri Keuangan.

Alhasil, PMK akhirnya ditetapkan Menteri Keuangan dan perlu disosialisasikan ke K/L. Bertempat di Ballroom Dhanapala tanggal 15-16 Januari 2014 dilangsungkan sosialisasi PMK tersebut. PMK yang memiliki Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 tersebut bisa dianggap kerja bareng banyak pihak.

Kiranya patut diacungi jempol bila PMK ini bisa diselesaikan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Biasanya PMK tata cara revisi diterbitkan pada bulan Februari. Namun untuk tahun 2014, PMK bisa ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2014. "Terbitnya PMK ini adalah sebuah rekor karena PMK tersebut telah siap pada awal tahun", demikian sambutan Sekretaris Ditjen Anggaran pada pembukaan acara sosialisasi.

Dalam PMK itu diatur banyak perubahan yang signifikan dibanding ketentuan revisi sebelumnya. Adanya beberapa tambahan dan perubahan baru yang perlu diperhatikan antara lain :
  1. Ruang lingkup pengaturan revisi yang diperluas (termasuk untuk BA 999 BUN)
  2. Tambahan pengaturan revisi terkait revisi anggaran yang mengakibatkan pagu anggaran berubah
  3. Tambahan/perubahan pengaturan terkait revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
  4. Tambahan pengaturan terkait revisi anggaran karena kesalahan administratif
  5. Perubahan pengaturan terkait batas akhir penerimaan usul revisi anggaran
  6. Tambahan pengaturan terkait ketentuan lain-lain untuk revisi anggaran yang bersifat khusus
  7. Kewajiban satker mendownload ADK RKAKL dari database RKAKL/DIPA Kementerian Keuangan pada saat pengajuan usul revisi anggaran
  8. Tambahan pengaturan terkait revisi anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan


Disamping itu, manariknya PMK tersebut juga mengatur penyederhanaan persyaratan usul revisi anggaran (baik di Ditjen Anggaran maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan) serta penyederhanaan mekanisme revisi anggaran (baik di Ditjen Anggaran maupun revisi yang memerlukan persetujuan DPR RI). Selanjutnya, hal-hal lain yang perlu diperhatikan satker adalah adanya batas akhir penerimaan usul revisi anggaran meliputi revisi anggaran yang bersifat reguler, revisi yang dikecualikan, dan revisi yang sampai dengan akhir Desember 2014.

Berbagai perubahan di atas menunjukan proses transformasi tengah terjadi. Kewenangan yang diberikan semakin besar kepada K/L seiring dengan pergeseran tanggung jawab yang diembannya. "Di dalam PMK ini kami membuat simplifikasi dalam proses revisi agar lebih mudah dan lebih cepat. Tapi akuntabilitas tetap ditegakkan", ungkap Askolani, Direktur Jenderal Anggaran, menggarisbawahi terbitnya PMK ini.

klik di sini untuk mendownload Peraturan Menteri Keuangan tersebut.
(sms)


1/21/2014 3:20:12 PM




Liputan


Dari The 5th Asian Regional Roundtable



Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016



Penelaahan RKA-K/L APBN Perubahan Tahun 2016



DJA Sampaikan "ADIK" Dalam Seminar Internasional di Seoul, Korea



PEMNA Plenary Conference : Fiscal Transparency and Citizen Participation



Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2016



Bantuan Pendidikan dan Bingkisan Hari Raya untuk Pegawai Tenaga Pendukung



Advertorial Rancangan APBN Perubahan 2016



FGD : Penyusunan RPP JKK dan JKM bagi PPBASN



RUU APBNP T.A. 2016 dan Nota Keuangan serta RAPBNP T.A. 2016



Kenali lebih Dekat Tugas dan Fungsi, Mahasiswa PKN STAN kunjungi DJA



RUU APBNP T.A. 2016 dan Nota Keuangan serta RAPBNP T.A. 2016



Apa Itu Review Baseline



Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-3/AG/2016



DJA Selenggarakan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai






 





Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011