Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Sederhana Tapi Akuntabel






Perbaikan berkelanjutan. Demikian pameo yang menggambar upaya Direktorat Jenderal Anggaran yang tak kenal henti melakukan evaluasi dan perbaikan sistem penganggaran. Upaya menjaring masukan dan penyempurnaan terus dilakukan sepanjang tahun. Ikhtiar tersebut dimaksudkan agar sistem penganggaran bisa lebih sederhana dan efektif tanpa meninggalkan governance. Salah satunya, sosialisasi draft Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Revisi TA 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2013 di Ballroom Dhanapala.

Perwakilan Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) diundang dalam acara tersebut untuk memberikan masukan atas draft PMK tentang Tata Cara Revisi TA 2014. Acara yang dibuat model workshop tersebut menghasilkan banyak poin penting guna penyempurnaan pasal-pasal dalam draf PMK yang akan ditetapkan Menteri Keuangan.

Alhasil, PMK akhirnya ditetapkan Menteri Keuangan dan perlu disosialisasikan ke K/L. Bertempat di Ballroom Dhanapala tanggal 15-16 Januari 2014 dilangsungkan sosialisasi PMK tersebut. PMK yang memiliki Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 tersebut bisa dianggap kerja bareng banyak pihak.

Kiranya patut diacungi jempol bila PMK ini bisa diselesaikan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Biasanya PMK tata cara revisi diterbitkan pada bulan Februari. Namun untuk tahun 2014, PMK bisa ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2014. "Terbitnya PMK ini adalah sebuah rekor karena PMK tersebut telah siap pada awal tahun", demikian sambutan Sekretaris Ditjen Anggaran pada pembukaan acara sosialisasi.

Dalam PMK itu diatur banyak perubahan yang signifikan dibanding ketentuan revisi sebelumnya. Adanya beberapa tambahan dan perubahan baru yang perlu diperhatikan antara lain :
  1. Ruang lingkup pengaturan revisi yang diperluas (termasuk untuk BA 999 BUN)
  2. Tambahan pengaturan revisi terkait revisi anggaran yang mengakibatkan pagu anggaran berubah
  3. Tambahan/perubahan pengaturan terkait revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
  4. Tambahan pengaturan terkait revisi anggaran karena kesalahan administratif
  5. Perubahan pengaturan terkait batas akhir penerimaan usul revisi anggaran
  6. Tambahan pengaturan terkait ketentuan lain-lain untuk revisi anggaran yang bersifat khusus
  7. Kewajiban satker mendownload ADK RKAKL dari database RKAKL/DIPA Kementerian Keuangan pada saat pengajuan usul revisi anggaran
  8. Tambahan pengaturan terkait revisi anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan


Disamping itu, manariknya PMK tersebut juga mengatur penyederhanaan persyaratan usul revisi anggaran (baik di Ditjen Anggaran maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan) serta penyederhanaan mekanisme revisi anggaran (baik di Ditjen Anggaran maupun revisi yang memerlukan persetujuan DPR RI). Selanjutnya, hal-hal lain yang perlu diperhatikan satker adalah adanya batas akhir penerimaan usul revisi anggaran meliputi revisi anggaran yang bersifat reguler, revisi yang dikecualikan, dan revisi yang sampai dengan akhir Desember 2014.

Berbagai perubahan di atas menunjukan proses transformasi tengah terjadi. Kewenangan yang diberikan semakin besar kepada K/L seiring dengan pergeseran tanggung jawab yang diembannya. "Di dalam PMK ini kami membuat simplifikasi dalam proses revisi agar lebih mudah dan lebih cepat. Tapi akuntabilitas tetap ditegakkan", ungkap Askolani, Direktur Jenderal Anggaran, menggarisbawahi terbitnya PMK ini.

klik di sini untuk mendownload Peraturan Menteri Keuangan tersebut.
(sms)


21/01/2014 15:20:12




Liputan


Realisasi Semester I Pelaksanaan APBN 2017



Semester I 2017, PNBP Mencapai Rp146,1 Triliun



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2017



RAPBN Perubahan Tahun 2017



Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL



Bimbingan Teknis Penelaahan RKAK/L Online demi Peningkatan Partisipasi K/L



Kunjungan PKN STAN ke DJA



Status Badan Hukum Publik BPJS dan Penerapannya dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Oleh BPJS



Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan BPJS melalui SIMPONI



Perlindungan Jaminan Kesehatan pada PPNPN



Komitmen Pengendalian Gratifikasi



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan April 2017



Sosialisasi APBN di Waingapu: Sinergi 3 Instansi



Perubahan Batas Waktu Penyampaian Usulan Standar Biaya Keluaran TA 2018



Upaya DJA Mendukung Tata Kelola Pengawasan Intern






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011