PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Pentingkah Standar Biaya ???





"Saya berharap acara sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap gambaran umum dan kebijakan standar biaya," ungkap Plh. Direktur Jenderal Anggaran, Boediarso Teguh Widodo, Kamis (11/4/2013).

Bertempat di Aula Gedung Dhanapala, Direktorat Jenderal Anggaran melaksanakan sosialisasi Standar Biaya Masukan 2014 dan Pedoman Standar Biaya, Struktur Standar Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L. Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh para perwakilan K/L di Indonesia.

Standar biaya sebagai salah satu pilar penganggaran berbasis kinerja disamping indikator kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana amanat PP 90/2010, memegang peranan yang sangat penting bagi peningkatan kualitas perencanaan penganggaran. Oleh karena itu pengembangan dan penerapan kebijakan standar biaya harus benar - benar mendapat perhatian yang maksimal.

Pengembangan standar biaya mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran di masa mendatang. Pengembangan standar biaya tersebut khususnya difokuskan pada standar biaya keluaran (SBK) sesuai dengan konsepsi penganggaran berbasis kinerja sebagai anggaran berbasis output. Namun peningkatan arti penting peran SBK tersebut tidak mengurangi arti penting peran standar biaya masukan (SBM) yang secara perlahan akan digeser menjadi tanggung jawab K/L dalam disiplin penggunaannya.

Dalam upaya pengembangan standar biaya, Menteri Keuangan telah menetapkan 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur standar biaya, yaitu PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksisasi dalam Penyusunan RKA-KL dan PMK Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

Penetapan PMK Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksisasi dalam Penyusunan RKA-KL dilatarbelakangi karena saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman penerapan standar biaya dalam penyusunan RKA-K/L yang bersifat lintas tahun anggaran sehingga penerapan standar biaya oleh kementerian negara/lembaga dalam penyusunan RKA-K/L cenderung menunggu PMK penetapan (besichking) jenis dan besaran standar biaya yang hanya berlaku setiap tahun anggaran. Hal-hal baru yang diatur dalam ini antara lain pembatasan pemberian honorarium, penegasan tanggung jawab dan pengawasan penggunaan standar biaya, penerapan Standar Biaya Keluaran yang bersifat lintas kementerian/lembaga (SBK Umum), penerapan standar struktur biaya, dan pengaturan penyusunan standar biaya pada Badan Layanan Umum (BLU).

Sedangkan hal-hal baru yang diatur dalam PMK Standar Biaya Masukan TA 2014 adalah penambahan item Satuan Biaya, yaitu Satuan biaya pengadaan Kendaraan Operasional Mikro Bus dan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota, dan penyempurnaan pengaturan, antara lain pembatasan penerimaan honorarium bagi pejabat/pegawai negeri dan pengenalan sewa kendaraan sebagai alternatif pengadaan kendaraan.

Seiring dengan penerapan prinsip let the managers manage, maka peran kementerian negara/lembaga harus didudukan sesuai dengan perannya yaitu sebagai penyusun anggaran yang diberikan fleksibilitas dalam penyusunan anggaran namun tetap bertanggung jawab atas apa yang telah disusunya melalui mekanisme sistem pengendalian intern yang terdapat pada masing-masing kementerian negara/lembaga.

klik di sini untuk mendownload materi presentasi
(RWS.I.kom)

16/04/2013 19:09:18




Liputan


Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas



DJA Menyapa : Misi Pemerataan Edukasi APBN



APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global



DJA Perkuat Kerangka Transparansi Fiskal



Focus Group Discussion Kerja Sama DJA dengan BPJS Kesehatan



Kesinambungan Program Pensiun dan Layanan Kesehatan



Kerangka Jaminan Sosial Seharusnya Efektif



Perdalam Ilmu Penganggaran, Mahasiswa UNTAG Cirebon Kunjungi DJA



Perencanaan yang Baik, Pelaksanaan yan Akuntabel, Pelaporan yang WTP



Selalu Siap Untuk Melakukan Perubahan



Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi DJA



DJA : Menuju Organisasi Modern



Dirjen Anggaran Lantik 44 Pejabat Eselon III dan IV






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011