Kamis, 23 Oktober 2014

Klik di sini untuk mengunduh Laporan Akhir Survei Opini Stakeholders Kementerian Keuangan RI Tahun 2013




Pentingkah Standar Biaya ???





"Saya berharap acara sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap gambaran umum dan kebijakan standar biaya," ungkap Plh. Direktur Jenderal Anggaran, Boediarso Teguh Widodo, Kamis (11/4/2013).

Bertempat di Aula Gedung Dhanapala, Direktorat Jenderal Anggaran melaksanakan sosialisasi Standar Biaya Masukan 2014 dan Pedoman Standar Biaya, Struktur Standar Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L. Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh para perwakilan K/L di Indonesia.

Standar biaya sebagai salah satu pilar penganggaran berbasis kinerja disamping indikator kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana amanat PP 90/2010, memegang peranan yang sangat penting bagi peningkatan kualitas perencanaan penganggaran. Oleh karena itu pengembangan dan penerapan kebijakan standar biaya harus benar - benar mendapat perhatian yang maksimal.

Pengembangan standar biaya mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran di masa mendatang. Pengembangan standar biaya tersebut khususnya difokuskan pada standar biaya keluaran (SBK) sesuai dengan konsepsi penganggaran berbasis kinerja sebagai anggaran berbasis output. Namun peningkatan arti penting peran SBK tersebut tidak mengurangi arti penting peran standar biaya masukan (SBM) yang secara perlahan akan digeser menjadi tanggung jawab K/L dalam disiplin penggunaannya.

Dalam upaya pengembangan standar biaya, Menteri Keuangan telah menetapkan 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur standar biaya, yaitu PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksisasi dalam Penyusunan RKA-KL dan PMK Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

Penetapan PMK Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksisasi dalam Penyusunan RKA-KL dilatarbelakangi karena saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman penerapan standar biaya dalam penyusunan RKA-K/L yang bersifat lintas tahun anggaran sehingga penerapan standar biaya oleh kementerian negara/lembaga dalam penyusunan RKA-K/L cenderung menunggu PMK penetapan (besichking) jenis dan besaran standar biaya yang hanya berlaku setiap tahun anggaran. Hal-hal baru yang diatur dalam ini antara lain pembatasan pemberian honorarium, penegasan tanggung jawab dan pengawasan penggunaan standar biaya, penerapan Standar Biaya Keluaran yang bersifat lintas kementerian/lembaga (SBK Umum), penerapan standar struktur biaya, dan pengaturan penyusunan standar biaya pada Badan Layanan Umum (BLU).

Sedangkan hal-hal baru yang diatur dalam PMK Standar Biaya Masukan TA 2014 adalah penambahan item Satuan Biaya, yaitu Satuan biaya pengadaan Kendaraan Operasional Mikro Bus dan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota, dan penyempurnaan pengaturan, antara lain pembatasan penerimaan honorarium bagi pejabat/pegawai negeri dan pengenalan sewa kendaraan sebagai alternatif pengadaan kendaraan.

Seiring dengan penerapan prinsip let the managers manage, maka peran kementerian negara/lembaga harus didudukan sesuai dengan perannya yaitu sebagai penyusun anggaran yang diberikan fleksibilitas dalam penyusunan anggaran namun tetap bertanggung jawab atas apa yang telah disusunya melalui mekanisme sistem pengendalian intern yang terdapat pada masing-masing kementerian negara/lembaga.

klik di sini untuk mendownload materi presentasi
(RWS.I.kom)

4/16/2013 7:09:18 PM




Liputan


Penyusunan RKA-K/L TA 2015 Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi



Meningkatkan Kualitas Analisis Laporan Keuangan



Penyempurnaan PMK tentang Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi BA BUN



Regulasi Terbaru Kegiatan Penyusunan Target dan Pagu PNBP



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2015



Fundamental Hyperion Workshop



Pemandangan Umum DPR RI atas Nota Keuangan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Nota Keuangan dan RAPBN 2015



Diskusi dan Bedah buku Praktik Penyusunan APBN di Indonesia



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan T.A 2014



Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015



Penyusunan RKA-K/L yang Mudah, Simple dan Akuntabel



Aplikasi RKA-K/L Online Demi Penelaahan Yang Lebih Efisien



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A 2014






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011