Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Sosialisasi PMK Revisi Anggaran TA 2013





Jakarta - "Pemberian tambahan kewenangan kepada pemerintah atas perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menyesuaikan prioritas kebijakan belanja sesuai keadaan/kebutuhan sehingga dapat mempercepat pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan meningkatkan kinerja pemerintah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas belanja APBN tahun 2013", demikian harapan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo kepada para peserta dalam acara Sosialisasi PMK tentang Revisi DIPA TA 2013. Acara yang diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2013 di Ballroom Dhanapala tersebut dihadiri tak kurang 650 orang yaitu pejabat eselon I dari K/L beserta operator, seluruh Kepala Kanwil DJPb dan Kabid Pembinaan Anggaran I Kanwil DJPb, dan seluruh pejabat eselon II/III DJA.

Serangkaian pembahasan dalam beberapa kali workshop yang melibatkan seluruh jajaran Kemenkeu dan perwakilan dari seluruh K/L telah dilaksanakan untuk melahirkan PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013 ini. Melalui pembahasan yang cukup panjang tersebut diharapkan substansi PMK dimaksud dapat memberikan solusi yang komprehensif terkait pelaksanaan revisi TA 2013.

Selanjutnya, pasca sosialisasi akan dilakukan rangkaian sosialisasi di beberapa daerah yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Makasar. Pemilihan titik-titik penyelenggaraan sosialisasi tersebut berdasarkan pertimbangan daerah/regional dimaksud memiliki konsentrasi satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang cukup besar. Adapun penyelenggaraan sosialisasi nantinya akan melibatkan secara penuh pejabat/pegawai pada Kanwil DJPb pada wilayah kerja berkenaan.

Direktur Jenderal Anggaran dalam kesempatan sosialisasi tesebut juga menyampaikan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), auditor, dan penegak hukum akan diberikan sosialisasi PMK ini. Adapun tujuan pemberian sosialisasi kepada aparat pengawas dan penegak hukum adalah perlunya kesamaan pandang atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam PMK No. 32/PMK.02/2013 khususnya dalam rangka menjaga quality assurance dan compliance dalam penegakan peraturan.

Beberapa hal penting yang diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2013 menghapus ketentuan dalam peraturan sebelumnya (PMK Nomor 49/PMK.02/2012) antara lain penghapusan ralat pencantuman sumber dana, pencantuman volume keluaran yang berbeda dengan penjumlahan volume subkeluaran, serta pencantuman volume, jenis, dan satuan keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan DIPA.

Namun demikian, dalam PMK tersebut juga mengatur penambahan beberapa ketentuan baru antara lain penambahan peraturan terkait penggunaan sisa anggaran swakelola, penambahan pengaturan penyelesaian inkracht, revisi anggaran yang dapat dilakukan antar provinsi/kabupaten/kota (untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah selain biaya operasional kecuali terkait satker BLU atau dalam rangka Dekon TP dan UB), serta antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN). Hal baru lainnya adalah pengesahan revisi anggaran yang selama ini ditindaklanjuti dengan pencetakan revisi DIPA, maka nantinya pengesahan revisi tidak akan diikuti dengan pencetakan DIPA revisi (hard copy) melainkan akan diterbitkan surat pengesahan revisi yang dilampiri notifikasi dari sistem.
(sms)

13/03/2013 17:40:56




Liputan


Menkeu Sampaikan Pendapat Akhir RUU APBNP 2017 pada Rapat Paripurna DPR-RI



Konsep Dasar Avaibility Payment dan Implikasinya terhadap Penganggaran



Realisasi Semester I Pelaksanaan APBN 2017



Semester I 2017, PNBP Mencapai Rp146,1 Triliun



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2017



RAPBN Perubahan Tahun 2017



Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL



Bimbingan Teknis Penelaahan RKAK/L Online demi Peningkatan Partisipasi K/L



Kunjungan PKN STAN ke DJA



Status Badan Hukum Publik BPJS dan Penerapannya dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Oleh BPJS



Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan BPJS melalui SIMPONI



Perlindungan Jaminan Kesehatan pada PPNPN



Komitmen Pengendalian Gratifikasi



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan April 2017



Sosialisasi APBN di Waingapu: Sinergi 3 Instansi






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011