PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Suka Duka Penelaahan RKA-K/L





Jakarta - Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan publik masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) yang berlaku untuk satu tahun anggaran. RKA-KL Tahun 2013 telah ditelaah oleh penelaah dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) bersama penelaah dari masing-masing K/L pada tanggal 30 Oktober - 8 November 2012.

Dalam praktiknya, ditemukan berbagai permasalahan maupun kendala dalam proses penelaahan RKA-KL yang harus dihadapi para penelaah. Untuk mengetahui lebih dalam permasalahan dan suka duka para penelaah, Dirjen Anggaran mengumpulkan seluruh penelaah DJA di Auditorium Dhanapala (11/12). Acara ini dihadiri oleh para pejabat maupun pegawai yang terlibat dalam proses penelaahan.

Untuk penelaahan tahun 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Penelaahan dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian detil kegiatan yang dilaksanakan dengan output kegiatan dan sasaran program, kesesuaian besaran komponen input kegiatan dan output kegiatan dengan Standar Biaya (SB) yang terdiri dari Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan data dukung lainnya (konsep penganggaran berbasis kinerja).

Secara umum, keluhan dari para penelaah adalah ketidaksesuaian antara waktu penelahan dengan dokumen yang harus mereka teliti. Penelaahan juga tidak efektif untuk K/L yang terlambat menyampaikan RKA-KL sehingga dilematis bagi penelaah untuk tetap ditelaah atau diblokir. Dari hasil evaluasi selama ini penyebab pemblokiran itu adalah masalah-masalah administratif yaitu TOR dan RAB yang belum lengkap.

Penelaahan itu menentukan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan masing-masing K/L selama satu tahun. Kualitas RKA-KL sangat ditentukan oleh kemampuan penelaah-penelaah dari DJA maupun dari K/L. Sejauh ini, DJA lebih banyak menjalankan fungsi administrator daripada fungsi bugdet analysis. Kedepannya diharapkan DJA berfungsi sebagai bugdet analysis, demi mencapai tujuan itu perlu adanya perbaikan sistem maupun prosedur penelaahan di tubuh DJA, demikian arahan Sekretaris Ditjen Anggaran, Ari Wahyuni.

Di akhir acara Direktur Jenderal Anggaran Herry Purnomo menghimbau untuk bersama-sama mewujudkan pelaksanaan penelaahan secara online sehingga kendala-kendala yang selama ini muncul dapat diminimalisir. Penelaahan tidak hanya terkait masalah teknis saja tetapi juga masalah interpersonal sehingga perlu didesain training negosiasi yang aplikatif untuk para penelaah.
(RW)

17/12/2012 8:11:38




Liputan


Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas



DJA Menyapa : Misi Pemerataan Edukasi APBN



APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global



DJA Perkuat Kerangka Transparansi Fiskal



Focus Group Discussion Kerja Sama DJA dengan BPJS Kesehatan



Kesinambungan Program Pensiun dan Layanan Kesehatan



Kerangka Jaminan Sosial Seharusnya Efektif



Perdalam Ilmu Penganggaran, Mahasiswa UNTAG Cirebon Kunjungi DJA



Perencanaan yang Baik, Pelaksanaan yan Akuntabel, Pelaporan yang WTP



Selalu Siap Untuk Melakukan Perubahan



Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi DJA



DJA : Menuju Organisasi Modern



Dirjen Anggaran Lantik 44 Pejabat Eselon III dan IV






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011