Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Rakor DJA - DJPB: Persiapan Penyerahan/Distribusi DIPA Tahun 2013





Jakarta - Dalam rangka persiapan penyerahan DIPA 2013 di daerah, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) mengundang beberapa perwakilan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) seluruh Indonesia untuk melaksanakan rapat koordinasi. Bertempat di Gedung Dhanapala, Jalan Wahidin Raya, Senin (19/11/2012), Tim Kanwil DJPb dan Tim DJA yang akan bertugas dalam penyerahan DIPA dipertemukan sebagai upaya menyatukan persepsi. Acara yang bertema Rapat Koordinasi Persiapan Penyerahan DIPA tahun 2013 tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Ditjen Anggaran, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan Direktur Sistem Penganggaran.

Sekretaris DJA, Ari Wahyuni dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi seluruh Tim Pengalihan DIPA baik mengenai teknis pelaksanaan acara penyerahan DIPA maupun pertanggungjawaban keuangannya. Selain itu, kendala yang selama ini dihadapai oleh Kanwil DJPB saat pelaksanaan penyerahan DIPA di daerah diharapkan dapat dicari solusinya bersama-sama. Ari Wahyuni menekankan perlunya sinergi yang baik antara DJA dan DJPb mulai dari penelaahan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pendistribusian DIPA ke daerah.

"Keberhasilan penyelesaian DIPA hingga bisa dilakukan pencairan dananya merupakan performance kita semua karena Menteri Keuangan telah menginstrtuksikan tidak boleh ada masalah akibat dari peralihan pengesahan DIPA ke DJA", demikian yang disampaikan Sekretaris DJPB kepada para peserta rakor. Beberapa permasalahan yang cukup kruisial dan perlu mendapat perhatian panitia pusat adalah keberadaan panitia lokal yang wilayahnya membawahi 2 provinsi (Prov. Riau dan Prov.Kep.Riau, Prov. Sulawesi Selatan dan Prov. Sulawesi Barat, serta Prov. Papua dan Prov. Papua Barat) serta keberadaan ibukota provinsi yang lokasinya terpisahkan oleh laut, seperti di Maluku Utara.

Demi memperlancar proses penyerahan DIPA maka perlu dibentuk tim baik di tingkat pusat (pegawai DJA/kantor pusat DJPB/Setjen) maupun daerah (pegawai pada Kanwil DJPB dan pegawai Pemda di tingkat provinsi) dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun jadwal penyerahan DIPA di daerah dilaksanakan setelah acara penyerahan DIPA di Istana Negara tanggal 14 Desember 2012.
(masjon)

22/11/2012 14:27:34




Liputan


Menkeu Sampaikan Pendapat Akhir RUU APBNP 2017 pada Rapat Paripurna DPR-RI



Konsep Dasar Avaibility Payment dan Implikasinya terhadap Penganggaran



Realisasi Semester I Pelaksanaan APBN 2017



Semester I 2017, PNBP Mencapai Rp146,1 Triliun



Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2017



RAPBN Perubahan Tahun 2017



Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL



Bimbingan Teknis Penelaahan RKAK/L Online demi Peningkatan Partisipasi K/L



Kunjungan PKN STAN ke DJA



Status Badan Hukum Publik BPJS dan Penerapannya dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Oleh BPJS



Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan BPJS melalui SIMPONI



Perlindungan Jaminan Kesehatan pada PPNPN



Komitmen Pengendalian Gratifikasi



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan April 2017



Sosialisasi APBN di Waingapu: Sinergi 3 Instansi






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011