Senin, 21 April 2014

Kementerian Keuangan Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP Secara Online




Alokasi Anggaran 2013 dan Integrasi RKAKL DIPA





Proses penyusunan Rancangan APBN 2013 telah memasuki tahap akhir yang ditandai dengan pengesahan RUU APBN 2013 oleh Pemerintah dan DPR tanggal 23 Oktober 2012. Untuk mensosialisasikan alokasi anggaran 2013 kepada Kementerian Lembaga (K/L), bertempat di auditorium Dhanapala Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) mengumpulkan seluruh K/L dalam acara sosialisasi Alokasi Anggaran dan Integrasi Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL) dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 .

Acara sosialisasi dihadiri oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai Keynote Speaker, Direktur Jenderal Anggaran, dan perwakilan seluruh K/L. Menteri Keuangan menilai bahwa acara sosialisasi yang diselenggarakan DJA merupakan hal yang strategis dalam tahapan siklus penganggaran yaitu tahap penetapan alokasi anggaran dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.

Menteri Keuangan meminta kepada seluruh K/L untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran tahun 2013. Menteri Keuangan menekankan beberapa hal yang harus dibatasi dalam pelaksanaan APBN 2013 yaitu kegiatan pejalanan dinas, pembentukan tim yang mensyaratkan honor, pelaksanaan rapat dinas, rapat kerja, seminar, pengadaan kendaraan dinas dan pembangunan gedung baru.

Hal lain yang disampaikan Menteri Keuangan adalah tentang pengalihan kewenangan pengesahan DIPA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Maksud dari pengalihan ini adalah untuk menyederhanakan proses pengurusan RKA-KL dan DIPA sehingga memudahkan stakeholders dalam pengurusan RKA-KL dan DIPA nya. Dengan adanya integrasi RKA-KL dan DIPA diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya pengurusan kedua dokumen tersebut.

Terakhir Menteri Keuangan memberi arahan mengenai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Menteri mengharapkan agar APIP dapat berperan secara aktif dalam penghitungan dan penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang direncanakan. Dalam pelaksanaannya APIP diharapkan dapat melakukan pengawasan secara intens terkait pemungutan, penyetoran, dan penggunaan atas PNBP yang dihasilkan. Menurut Menteri Keuangan hal ini penting dilakukan mengingat Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan berbagai permasalahan pengelolaan PNBP K/L.

Mendukung penjelasan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran Herry Purnomo menyampaikan berbagai kebijakan terkait alokasi anggaran tahun 2013. Sesi kedua acara sosialisasi diisi dengan pemaparan mengenai penyelesaian DIPA 2013 oleh Direktur Sistem Penganggaran Rakhmat.
(RA)

10/30/2012 10:28:54 AM




Liputan


Kemenkeu Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP secara Online



Perbaikan Kualitas Penganggaran Melalui Implementasi Standar Biaya



Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya



Tim Baru Untuk Kinerja Lebih Baik



Mudahnya Pembayaran/Penyetoran PNBP secara Elektronik



Pembekalan Aplikasi Modul Custom Web (Revisi Anggaran)



Lebih Mudah, Murah dan Cepat



Hal-Hal Yang Baru dalam Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014



Sederhana Tapi Akuntabel



Sistem Baru Yang Memberikan Harapan Baru



Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2014



Menyongsong Sistem Baru untuk Penyetoran Penerimaan Negara



Momentum Perubahan untuk Mewujudkan Penganggaran yang Efisien



Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2014



Tambahan/Perubahan Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011