PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Sosialisasi Penyelesaian DIPA 2013 (plus Materi Sosialisasi)





"Profesionalisme Ditjen Anggaran Menuju Anggaran yang Berkulitas". Demikian bunyi tema utama sosialisasi penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013. Sosialisasi berlangsung di Gedung Dhanapala hari Senin, 15 Oktober 2013 dan dihadiri oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Ini merupakan sosialisasi DIPA yang pertama kali diselenggarakan oleh DJA dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan DJA.

Mulai tahun anggaran 2013 proses penyelesaian DIPA telah beralih dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) ke DJA. Peralihan ini merupakan instruksi Menteri Keuangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada kementerian/lembaga (K/L). Sebelumnya,sejak tahun 2005, persetujuan pengajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L dilayani oleh DJA dan penyelesaian DIPA-nya dilaksanakan oleh DJPB. Pemisahan pelayanan ini sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan terkait dengan pemisahan fungsi perencanaan anggaran dan fungsi pelaksanaan anggaran. Kini, para Pengguna Anggaran (PA) cukup dilayani oleh DJA mulai dari pengajuan RKA K/L hingga pengesahan DIPA-nya.

Acara sosialisasi dibuka oleh Rakhmat, Direktur Sistem Penganggaran mewakili Dirjen Angaran. Dalam sambutannya Direktur Sistem Penganggaran mengatakan bahwa sesungguhnya pengesahan RKAKL itu merupakan 'ruh' nya DIPA atau sesuatu hal yang sangat penting dari pengesahan/ penerbitan DIPA. Sebagai 'ruh' tentu tidak bisa dipisahkan dengan jasadnya. Oleh karenanya, instruksi Menteri Keuangan mengenai pengintegrasian antara proses bisnis pengesahan RKAKL dengan pengesahan DIPA merupakan langkah yang tepat guna peningkatan kualitas pelayanan kepada K/L. Salah satu manfaatnya adalah adanya optimalisasi waktu dalam pengesahan DIPA. Sehingga untuk proses pengesahan DIPA K/L tidak lagi menempuh dua jalur birokrasi unit eselon I yaitu pengesahan RKAKL dengan DJA dan pengesahan DIPA dengan DJPB. Dengan pelayanan birokrasi satu atap (di DJA) diharapkan akan tercipta efisiensi biaya/waktu, percepatan waktu layanan yang selanjutnya akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan.

Untuk menjamin keberlangsungan akuntabilitas laporan keuangan di DJPB maka format DIPA tahun 2013 tidak mengalami perubahan. Namun demikian, dari segi wujudnya DIPA tahun 2013 mengalami penyesuaian. Karena pada tahun anggaran 2013, DIPA akan terdiri atas DIPA Induk dan DIPA Petikan. DIPA Induk merupakan akumulasi/rangkuman dari DIPA milik satuan kerja (satker) yang disusun oleh PA untuk satu unit eselon I. Nantinya DIPA Induk akan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sestama/Sekretaris/Pejabat eselon I sebagai penanggungjawab program dan memiliki alokasi anggaran. Di DIPA Induk inilah nantinya Dirjen Anggaran membubuhkan tanda tangan sebagai tanda pengesahan atas dokumen DIPA. Pada DIPA Petikan yang diperuntukan bagi satker tidak diperlukan tanda tangan basah. Namun keabsahan DIPA Petikan tetap dapat terjamin karena melalui otomatisasi sistem, nantinya pada setiap DIPA Petikan akan diberikan digital stamp.

Pada sosialisasi ini juga disampaikan materi mengenai penyesuaian proses bisnis pengelolaan RKA K/L dan DIPA oleh Kasubdit Trasformasi Sistem Pengangaran Made Arya Wijaya dan materi sistem aplikasi RKA K/L - DIPA 2013 oleh Kasubdit Teknologi Informasi Penganggaran Gede Ginarya. Nantinya aplikasi yang dipakai oleh setiap kementerian akan meliputi aplikasi RKAKL DIPA Satker, aplikasi DIPA dan aplikasi RKAKL DIPA Online yang akan dipakai dalam kaitannya penelaahan RKAKL secara online.

Terkait pengelolaan RKAKL dan DIPA di DJA, setidaknya terdapat 7 proses bisnis yang perlu disesuaikan yaitu proses penerimaan RKAKL Final, proses penelaahan (online dan tatap muka), proses penerbitan Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RKAKL dan pencetakan Keppres Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP), proses pencetakan DIPA Induk, proses pengesahan DIPA Induk, proses pencetakan dan penggandaan DIPA Petikan dan proses pendistribusian DIPA Petikan. Kesemua proses bisnis tersebut perlu dipahami oleh seluruh pegawai DJA sebagai konsekwensi dari proses pengesahan DIPA oleh DJA.

Secara umum pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir acara. Sosialisasi ini merupakan salah satu kegiatan awal yang dilaksanakan DJA dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan penambahan tugas baru. Sebelumnya, hari Jum'at 12 Oktober 2012 yang lalu telah dilaksanakan uji coba proses upload RKAKL secara online dari Kanwil DJPB Propinsi Yogyakarta. Lebih lanjut guna lebih memantapkan pemahaman mengenai proses bisnis pengelolaan RKAKL - DIPA maka secara marathon akan dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh K/L dan para pegawai di lingkungan DJPB. Tak terkecuali pelatihan aplikasi RKA KL - DIPA untuk seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Anggaran I, II, III, dan Pusat Layanan DJA. Menyusul setelah itu juga akan dilaksanakan pelatihan serupa untuk para pegawai Biro Perencanaan/Keuangan di seluruh K/L.

Akhirnya, seperti kepompong yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Perlu usaha dan perjuangan yang sungguh-sungguh dari seekor ulat menjadi kepompong menuju kesempurnaanya menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Maka begitupun yang seharusnya dilakukan oleh seluruh pegawai dan jajaran pejabat di lingkungan DJA. Sukses selalu DJA-ku.
***(masjon) ============================================================================================

Materi Sosialisasi :
Klik di sini untuk download materi. Judul : Kebijakan dan Proses Bisnis Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2013 (PMK No. 160/PMK.02/2012)




19/10/2012 11:13:47




Liputan


DJA : Menuju Organisasi Modern



Dirjen Anggaran Lantik 44 Pejabat Eselon III dan IV



Dirjen Anggaran : Pola Belanja Menjadi Lebih Produktif



Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017



Realisasi PNBP Melampaui Target Dalam APBN-P 2016



Workshop Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017



DJA Selenggarakan Workshop Tingkatkan Skill Analis Anggaran



Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017



DJA Ajak Masyarakat Wujudkan Anggaran tanpa Pelanggaran



Penyerahan DIPA 2017 di Istana Negara



Buku Informasi APBN T. A. 2017



PNBP Awards, Apresiasi Bagi Pengelola PNBP 2016



Undang-Undang APBN 2017



Kemiskinan dan Ketimpangan dalam Skema Fiscal Incidence



Bimtek Penganggaran Kepada Satker Daerah






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011