Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Persiapan Pengalihan Pengesahan DIPA ke DJA





Langkah sinergis antara Ditjen Perbendaharaan (DJPB) dan Ditjen Anggaran (DJA) semakin digalakkan. Terlebih terkait rencana pengalihan pengesahan DIPA dari DJPB ke DJA.mulai tahun anggaran 2013. Bagian terpenting dalam proses pengalihan tersebut adalah penyesuaian proses bisnis (alur kerja) penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, yang semula berada pada 2 unit eselon I (DJA dan DJPB) menjadi satu kesatuan proses bisnis di DJA.

Beberapa pertimbangan pengalihan fungsi tersebut antara lain adalah penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas layanan serta perubahan fokus peran DJPB. DJPB akan semakin fokus menjalankan peran dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara yang meliputi treasury/cash management, budget execution dan spending review.

Tidak kalah penting dalam proses pengalihan tersebut adalah adanya sistem teknologi yang handal dan terintegrasi yang dinamakan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Secara menyeluruh, nilai tambah yang diharapkan dari pengalihan fungsi ini antara lain adalah: Adanya efisiensi biaya (cost effective), Peningkatan kualitas layanan (better quality of service), Percepatan waktu layanan (quick service time).

Pengalihan fungsi ini menyebabkan beberapa perubahan/penyesuian proses bisnis dan penyesuaian aplikasi. Perubahan/penyesuaian proses bisnis yang terjadi di DJA meliputi proses penerimaan RKA-KL, mekanisme penelaahan, penerbitan Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) RKA-KL serta diperkenalkannya istilah DIPA Induk dan DIPA Petikan. Di DJPB terjadi penyesuaian proses bisnis di Kantor Wilayah dan KPPN serta satuan kerja Kementerian/Lembaga.

Dari sisi penggunaan sistem aplikasi, DJA akan mengembangkan Aplikasi RKAKL-DIPA 2013 Satker, Aplikasi SP-DIPA dan Aplikasi RKAKL-DIPA secara Online. Sedangkan DJPB akan melakukan penyesuaian terhadap Aplikasi SP2D pada KPPN, Aplikasi SPM pada Satker dan Aplikasi Revisi DIPA Internal Kanwil.

Salah satu tahap yang harus dilalui dalam pengalihan pengesahan DIPA tersebut adalah langkah uji coba. Untuk itu, hari Jum'at (12 Oktober 2012) yang lalu bertempat di Kantor Wilayah DJPB Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah dilakukan ujicoba atas proses penerimaan RKA-KL dan mekanisme penelaahan. Pada tahun 2013 kedua proses tersebut akan menggunakan sarana teknologi informasi. Uji coba tersebut dimaksudkan juga untuk melihat keterkaitan alur data yang diterima DJPB sebagai lanjutan dari pengesahan DIPA yang telah dilaksanakan DJA.

Kegiatan uji coba dihadiri oleh Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Staff Khusus Menteri Keuangan Bidang TI, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, beberapa pejabat eselon II dan III serta perwakilan dari DJA dan DJPB yang terlibat dalam proses pengalihan DIPA. Ujicoba berlangsung sangat lancar. Peserta memberikan masukan serta tanggapan sebagai bahan perbaikan sebelum sistem digunakan sepenuhnya pada bulan November nanti.

Kegiatan uji coba tersebut merupakan salah satu langkah awal yang ditempuh DJA untuk mempersiapkan proses pengalihan DIPA. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi dan pelatihan, baik untuk para pegawai DJA, DJPB dan kementerian/lembaga akan segera dilaksanakan. Semua langkah tersebut dimaksudkan untuk lebih menunjang keberhasilan proses pengalihan DIPA.
(megia)

16/10/2012 13:19:49




Liputan


BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita



Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN



Pembiayaan Anggaran, Bukan Sekedar Defisit dan Utang



Mahasiswa FISIP UMM Pelajari Proses Penyusunan APBN



ADBI Workshop 2018 : Designing Effective Social Health Security System



SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.02/2017



Internalisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017



Kerjasama Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai DJA



DJA Perkenalkan APBN Pada Kunjungan SMPN 1 Kota Bogor



"best effort untuk kinerja yang lebih tinggi"



sosialisasi peraturan menteri keuangan nomor 193/pmk.02/2017



EFEKTIVITAS PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL



Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 2, Tahun 2017



Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik Volume 1, Tahun 2017






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011