Kamis, 2 April 2015




Persiapan Penyusunan RKA-K/L 2013




JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo membuka secara resmi acara Sosialisasi Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013, Kamis (12/07), selain itu juga menyampaikan paparan terkait rencana pengalihan pengesahan DIPA dari Direkrorat Jenderal Perbendaharaan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada tahun 2013.

Tujuan diadakan sosialisasi ini adalah agar para petugas perencanaan seluruh Kementerian Negara/Lembaga dapat memahami dengan baik dan benar petunjuk teknis penyusunan RKA-KL tahun 2013 sehingga dapat menyusun dan melaksanakan APBN dengan berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar Hukum Penyusunan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2013 adalah PP No. 90 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (3).

Dalam rangka penyusunan RKA-KL tahun 2013 diharapkan dapat mengurangi tanda bintang atau blokir pada dokumen DIPA dan RKA-KL. Dari hasil evaluasi selama ini penyebab bintang itu adalah masalah-masalah administratif yaitu TOR dan RAB yang belum lengkap, yang sebenarnya bisa diselesaikan sebelum dilakukannya pembahasan dengan komisi terkait di DPR, pembahasan dan penelaahan dengan Kementerian Keuangan dan juga Bappenas. Kemudian Interaksi K/L dengan komisi terkait di DPR juga diperlukan, diupayakan setelah dilakukan pembahasan dengan komisi di DPR agar langsung mendapatkan persetujuan.

Herry Purnomo mengharapkan agar segera setelah APBN disahkan, maka semua persetujuan DPR sudah harus diterima oleh DJA untuk mencegah terjadinya pembintangan di dokumen DIPA. Dan juga masalah administratif lainnya yaitu keputusan-keputusan dan aturan-aturan yang mendasari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Terkait pengalihan pengesahan DIPA, Herry menjelaskan bahwa tujuan pengalihan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada stakeholder dalam proses penyusunan dokumen penganggaran. Hal ini terkait keluhan dari stakeholder atau K/L yang merasa keberatan karena harus 2 kali mendatangi Kementerian Keuangan yaitu pertama ke Ditjen Anggaran, kemudian ke Ditjen Perbendaharaan untuk menyelesaikan 1 dokumen yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh 1 unit.

Keluhan tersebut juga berkaitan dengan penyelesaian revisi, bahwa revisi dari DJA sudah dikeluarkan berupa SP-RKAKL namun kemudian masih harus datang ke Ditjen Perbendaharaan untuk menyelesaikan pengesahan DIPAnya. Jadi dengan pengalihan ini maka akan terjadi pemotongan proses penyelesaian DIPA, sehingga K/L tidak perlu lagi mendatangi 2 unit di Kementerian Keuangan.
(RW)

7/23/2012 11:29:12 AM




Liputan


3 April 2015: Batas Akhir Pengajuan Penggunaan Output Cadangan



Sosialisasi SIMPONI PNBP Minerba



Sosialisasi Standar Biaya TA 2016 Dalam Rangka Peningkatan Penganggaran



Beberapa Hal Baru Dalam Kebijakan Standar Biaya



Bedah Buku "Postur APBN Indonesia"



Pusat Layanan DJA Sebagai Help Desk SIMPONI



Undang-Undang APBNP Tahun Anggaran 2015



Artikel : What Is Risk Management?



Karakteristik Penganggaran BA BUN Dalam Mekanisme APBN



Buku Pokok-pokok Proses Penyusunan Anggaran Belanja K/L



Buku Postur APBN Indonesia



Budget Goes To Campus 2015



Peningkatan Kemampuan Akademis



Kajian Hukum Proses Perubahan APBN



Internalisasi Reviu Angka Dasar






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011