Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Persiapan Penyusunan RKA-K/L 2013




JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo membuka secara resmi acara Sosialisasi Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013, Kamis (12/07), selain itu juga menyampaikan paparan terkait rencana pengalihan pengesahan DIPA dari Direkrorat Jenderal Perbendaharaan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada tahun 2013.

Tujuan diadakan sosialisasi ini adalah agar para petugas perencanaan seluruh Kementerian Negara/Lembaga dapat memahami dengan baik dan benar petunjuk teknis penyusunan RKA-KL tahun 2013 sehingga dapat menyusun dan melaksanakan APBN dengan berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar Hukum Penyusunan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2013 adalah PP No. 90 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (3).

Dalam rangka penyusunan RKA-KL tahun 2013 diharapkan dapat mengurangi tanda bintang atau blokir pada dokumen DIPA dan RKA-KL. Dari hasil evaluasi selama ini penyebab bintang itu adalah masalah-masalah administratif yaitu TOR dan RAB yang belum lengkap, yang sebenarnya bisa diselesaikan sebelum dilakukannya pembahasan dengan komisi terkait di DPR, pembahasan dan penelaahan dengan Kementerian Keuangan dan juga Bappenas. Kemudian Interaksi K/L dengan komisi terkait di DPR juga diperlukan, diupayakan setelah dilakukan pembahasan dengan komisi di DPR agar langsung mendapatkan persetujuan.

Herry Purnomo mengharapkan agar segera setelah APBN disahkan, maka semua persetujuan DPR sudah harus diterima oleh DJA untuk mencegah terjadinya pembintangan di dokumen DIPA. Dan juga masalah administratif lainnya yaitu keputusan-keputusan dan aturan-aturan yang mendasari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Terkait pengalihan pengesahan DIPA, Herry menjelaskan bahwa tujuan pengalihan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada stakeholder dalam proses penyusunan dokumen penganggaran. Hal ini terkait keluhan dari stakeholder atau K/L yang merasa keberatan karena harus 2 kali mendatangi Kementerian Keuangan yaitu pertama ke Ditjen Anggaran, kemudian ke Ditjen Perbendaharaan untuk menyelesaikan 1 dokumen yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh 1 unit.

Keluhan tersebut juga berkaitan dengan penyelesaian revisi, bahwa revisi dari DJA sudah dikeluarkan berupa SP-RKAKL namun kemudian masih harus datang ke Ditjen Perbendaharaan untuk menyelesaikan pengesahan DIPAnya. Jadi dengan pengalihan ini maka akan terjadi pemotongan proses penyelesaian DIPA, sehingga K/L tidak perlu lagi mendatangi 2 unit di Kementerian Keuangan.
(RW)

23/07/2012 11:29:12




Liputan


Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara



Kemenkeu Menjawab Salah Info Soal RUU PNBP



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011