Klik di sini untuk mengunduh Materi Workshop Aplikasi Penataan ADIK TA 2017 (DJA, 11-13 Mei 2016)




Dirjen Anggaran : Usulan Anggaran K/L Tahun 2013, dalam Satu Pintu




Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan yang semakin terpadu dan terkoordinasi, pengajuan usulan anggaran Kementerian/Lembaga hendaknya dilakukan dalam satu pintu melalui pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bappenas, demikian ditekankan oleh Dirjen Anggaran pada acara Kick Off Trilateral Meeting RPP 2013 Bidang Infratruktur tanggal 5 April 2012 di Ruang Utari lantai 2 Hotel Bidakara.

Kick off trilateral meeting yang sebagian besar dihadiri para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perumahan Rakyat, TVRI, RRI, Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan dimaksudkan untuk mempertajam target dan prioritas kegiatan RKP 2013 serta kebijakan belanja Negara tahun 2013.

Dirjen Anggaran Herry Purnomo, dihadapan peserta kick off trilateral meeting yang disebutnya sebagai "komunitas infrastruktur" menggambarkan profil belanja Negara 2012 untuk alokasi belanja diskresi (tidak mengikat-red) sebesar 26,3%, sedangkan sebesar 73,7% dari belanja negara dalam APBN 2012 dialokasikan untuk belanja non-diskresi (mengikat-red).

Selanjutnya, ditekankan Dirjen Anggaran tentang kebijakan belanja pegawai yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renja K/L seperti alokasi untuk kenaikan gaji pokok dan pensiun, pemberian gaji dan pensiun ke-13, remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi, dan pengelolaan jumlah PNS mengacu pada prinsip zero growth. Lebih lanjut, dalam rangka efisiensi dan efektivitas alokasi dan penggunaan belanja barang diambil langkah pelaksanaan kebijakan flat policy belanja barang operasional dan efisiensi belanja perjalanan dinas. Untuk belanja modal perlu diperhatikan alokasi untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur dasar seperti infrastruktur energy, transportasi, irigasi, ketahanan pangan, perumahan, air bersih dan komunikasi. Juga diupayakan memperbesar peran belanja modal, terutama infrastruktur dalam mendukung MP3EI, peningkatan investasi pemerintah, minimum essential force (MEF), kegiatan multiyears contract, kegiatan terkait peningkatan adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim (climate change).

Dirjen Anggaran yang didampingi Direktur Anggaran I Parluhutan Hutahaean dan Direktur Anggaran III Sambas Mulyana, lebih jauh menekankan prioritas-prioritas pendanaan pada Kementerian/Lembaga. Untuk kementerian PU seperti pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa dalam rangka ketahanan pangan, penyelesaian pembangunan waduk Jatigede, penyediaan air baku, pengendalian banjir, penanganan pasca bencana, pembangunan jalan dalam rangka MP3EI, konektivitas nasional, kawasan perbatasan, Papua dan Papua Barat. Penanggulangan kemiskinan seperti Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Pembangunan Infrstruktur Perdesaan, Infrastruktur Ekonomi Wilayah, penyediaan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rusunawa (rumah susun sederhana sewa), peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan, dan kegiatan multiyears contrat. Pada Kementerian Perhubungan, diantaranya seperti pembangunan kapal penyeberangan perintis, kapal penumpang daerah perintis, pembangunan bandara, jalan kerata api baru. Kementerian ESDM berupa pengembangan/pembangunan infrastruktur gas dan energy alternatif, konversi BBM ke BBG, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan kegiatan multiyears contract.

Di akhir acara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Dedy S Priatna mengharapkan materi yang telah dibahas dalam kick off trilateral meeting dapat ditindaklanjuti dalam trilateral meeting sesuai jadwal yang telah disusun. (SAS)

4/16/2012 3:58:45 PM




Liputan


Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2016



Bantuan Pendidikan dan Bingkisan Hari Raya untuk Pegawai Tenaga Pendukung



Advertorial Rancangan APBN Perubahan 2016



FGD : Penyusunan RPP JKK dan JKM bagi PPBASN



RUU APBNP T.A. 2016 dan Nota Keuangan serta RAPBNP T.A. 2016



Kenali lebih Dekat Tugas dan Fungsi, Mahasiswa PKN STAN kunjungi DJA



RUU APBNP T.A. 2016 dan Nota Keuangan serta RAPBNP T.A. 2016



Apa Itu Review Baseline



Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-3/AG/2016



DJA Selenggarakan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai



Tingkatkan Pemahaman APBN, Universitas Trisakti Kunjungi DJA



Tingkatkan Pemahaman APBN, Universitas Trisakti Kunjungi DJA



Antusiasme SMK N 1 Cihampelas Pelajari Akuntansi Pemerintah



Pengukuhan Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan DJA



Sharing Session : Implikasi Sistem Riba Dalam Perekonomian






 





Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011