Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Mengamankan Pelaksanaan APBN 2012




Kebijakan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan Pemerintah. Kebijakan ini dilakukan untuk mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. Pemerintah memotong anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.18,91 triliun. Langkah ini diambil setelah sebelumnya dilakukan pembahasan secara intensif dalam rapat kabinet terbatas dengan Presiden dan Wakil Presiden. Besaran pemotongan anggaran belanja masing-masing K/L telah diusulkan Pemerintah kepada DPR RI melalui Nota Keuangan dan RAPBN-P Tahun Anggaran 2012.

Pemotongan anggaran belanja seluruh K/L dimaksudkan sebagai sharing the pain. Kriteria pemotongan adalah pemotongan hanya dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari rupiah murni (RM); besaran pemotongan belanja masing-masing K/L didasarkan atas kinerja daya serap anggaran selama 3 tahun terakhir (2009-2011); tidak mengurangi biaya tetap berupa belanja pegawai dan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor; tetap menjaga terpenuhinya kebutuhan belanja barang non operasional dan belanja modal dalam rangka pencapaian output/outcome dari program/kegiatan prioritas nasional; mengoptimalkan pagu belanja barang non operasional non prioritas dan belanja pegawai transito sebagai sumber pemenuhan pemotongan pagu K/L, meliputi: (i) belanja pegawai transito; (ii) belanja barang non operasional selain yang diperuntukkan bagi kegiatan prioritas nasional, yakni belanja barang non operasional lainnya; (iii) honorarium melekat pada output; (iv) belanja jasa konsultan; (v) belanja jasa profesi; (vi) belanja jasa lainnya; (vii) belanja perjalanan dinas lainnya dalam negeri; (viii) dan/atau belanja perjalanan dinas lainnya luar negeri.

Selanjutnya, Menteri Keuangan dalam surat yang disampaikan kepada seluruh K/L meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pemblokiran mandiri (self blocking) atas Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) masing-masing satuan kerja tidak mencairkan anggaran yang diblokir tersebut. Setelah RUU APBN-P ditetapkan, hasil self blocking tersebut segera disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan revisi pada SP RKA-K/L sesuai ketentuan yang berlaku.
(vd)

15/03/2012 16:39:49




Liputan


Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara



DJA Mendengar (Menuju Penganggaran yang Efektif dan Efisien)



Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2017



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2018



Konsolidasi Undang-Undang APBNP T.A. 2017



DJA Mendengar (Untuk Pelayanan SIMPONI Yang Lebih Baik)



Undang-Undang APBNP T.A. 2017



Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Atas NK dan RAPBN 2018



Pedoman Jawaban Pemandangan Umum RUU APBN TA 2018



Keterangan Pers RAPBN TAHUN 2018



Advertorial RAPBN TA 2018



Pidato Presiden dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2018



Nota Keuangan dan RAPBN 2018



SMKN 1 Cihampelas Belajar Pelaporan Keuangan Pemerintah



PEMBAHASAN PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN BPK






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011