PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Mengamankan Pelaksanaan APBN 2012




Kebijakan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan Pemerintah. Kebijakan ini dilakukan untuk mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. Pemerintah memotong anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.18,91 triliun. Langkah ini diambil setelah sebelumnya dilakukan pembahasan secara intensif dalam rapat kabinet terbatas dengan Presiden dan Wakil Presiden. Besaran pemotongan anggaran belanja masing-masing K/L telah diusulkan Pemerintah kepada DPR RI melalui Nota Keuangan dan RAPBN-P Tahun Anggaran 2012.

Pemotongan anggaran belanja seluruh K/L dimaksudkan sebagai sharing the pain. Kriteria pemotongan adalah pemotongan hanya dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari rupiah murni (RM); besaran pemotongan belanja masing-masing K/L didasarkan atas kinerja daya serap anggaran selama 3 tahun terakhir (2009-2011); tidak mengurangi biaya tetap berupa belanja pegawai dan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor; tetap menjaga terpenuhinya kebutuhan belanja barang non operasional dan belanja modal dalam rangka pencapaian output/outcome dari program/kegiatan prioritas nasional; mengoptimalkan pagu belanja barang non operasional non prioritas dan belanja pegawai transito sebagai sumber pemenuhan pemotongan pagu K/L, meliputi: (i) belanja pegawai transito; (ii) belanja barang non operasional selain yang diperuntukkan bagi kegiatan prioritas nasional, yakni belanja barang non operasional lainnya; (iii) honorarium melekat pada output; (iv) belanja jasa konsultan; (v) belanja jasa profesi; (vi) belanja jasa lainnya; (vii) belanja perjalanan dinas lainnya dalam negeri; (viii) dan/atau belanja perjalanan dinas lainnya luar negeri.

Selanjutnya, Menteri Keuangan dalam surat yang disampaikan kepada seluruh K/L meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pemblokiran mandiri (self blocking) atas Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) masing-masing satuan kerja tidak mencairkan anggaran yang diblokir tersebut. Setelah RUU APBN-P ditetapkan, hasil self blocking tersebut segera disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan revisi pada SP RKA-K/L sesuai ketentuan yang berlaku.
(vd)

15/03/2012 16:39:49




Liputan


Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas



DJA Menyapa : Misi Pemerataan Edukasi APBN



APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global



DJA Perkuat Kerangka Transparansi Fiskal



Focus Group Discussion Kerja Sama DJA dengan BPJS Kesehatan



Kesinambungan Program Pensiun dan Layanan Kesehatan



Kerangka Jaminan Sosial Seharusnya Efektif



Perdalam Ilmu Penganggaran, Mahasiswa UNTAG Cirebon Kunjungi DJA



Perencanaan yang Baik, Pelaksanaan yan Akuntabel, Pelaporan yang WTP



Selalu Siap Untuk Melakukan Perubahan



Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi DJA



DJA : Menuju Organisasi Modern



Dirjen Anggaran Lantik 44 Pejabat Eselon III dan IV






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011