Pahami Anggaran Negerimu di APBN 2016: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas, --- UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN T.A. 2016




Mengamankan Pelaksanaan APBN 2012




Kebijakan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan Pemerintah. Kebijakan ini dilakukan untuk mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. Pemerintah memotong anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.18,91 triliun. Langkah ini diambil setelah sebelumnya dilakukan pembahasan secara intensif dalam rapat kabinet terbatas dengan Presiden dan Wakil Presiden. Besaran pemotongan anggaran belanja masing-masing K/L telah diusulkan Pemerintah kepada DPR RI melalui Nota Keuangan dan RAPBN-P Tahun Anggaran 2012.

Pemotongan anggaran belanja seluruh K/L dimaksudkan sebagai sharing the pain. Kriteria pemotongan adalah pemotongan hanya dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari rupiah murni (RM); besaran pemotongan belanja masing-masing K/L didasarkan atas kinerja daya serap anggaran selama 3 tahun terakhir (2009-2011); tidak mengurangi biaya tetap berupa belanja pegawai dan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor; tetap menjaga terpenuhinya kebutuhan belanja barang non operasional dan belanja modal dalam rangka pencapaian output/outcome dari program/kegiatan prioritas nasional; mengoptimalkan pagu belanja barang non operasional non prioritas dan belanja pegawai transito sebagai sumber pemenuhan pemotongan pagu K/L, meliputi: (i) belanja pegawai transito; (ii) belanja barang non operasional selain yang diperuntukkan bagi kegiatan prioritas nasional, yakni belanja barang non operasional lainnya; (iii) honorarium melekat pada output; (iv) belanja jasa konsultan; (v) belanja jasa profesi; (vi) belanja jasa lainnya; (vii) belanja perjalanan dinas lainnya dalam negeri; (viii) dan/atau belanja perjalanan dinas lainnya luar negeri.

Selanjutnya, Menteri Keuangan dalam surat yang disampaikan kepada seluruh K/L meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pemblokiran mandiri (self blocking) atas Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) masing-masing satuan kerja tidak mencairkan anggaran yang diblokir tersebut. Setelah RUU APBN-P ditetapkan, hasil self blocking tersebut segera disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan revisi pada SP RKA-K/L sesuai ketentuan yang berlaku.
(vd)

3/15/2012 4:39:49 PM




Liputan


Penandatanganan Kontrak Kinerja Pejabat Eselon II DJA



Realisasi APBNP Tahun Anggaran 2015



UNDIP Kunjungi DJA Pelajari APBN



UNDIP Kunjungi DJA Pelajari APBN



Financial Note and Revised Budget, Fiscal Date 2015



Nota Keuangan & Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016



Buku Informasi APBN 2016



Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi di DJA



Buku Informasi APBN 2016 : Untuk Pemahaman Lebih Luas dan Transparansi Anggaran



Penyerahan DIPA di Istana Negara



Buah Dari Gerakan Antikorupsi DJA



15 Desember 2015: Batas Akhir Revisi PNBP



Kemenkeu Selenggarakan Change Agent Sharing Session 2015



Mudahnya Penyetoran PNBP dari Luar Negeri



Sosialisasikan RUU PNBP, Kemenkeu Harapkan Dukungan dan Masukan






 





Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011