Bahan Workshop Penyesuaian Angka Dasar TA 2019 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2019 dapat di-unduh di sini




Mengamankan Pelaksanaan APBN 2012




Kebijakan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan Pemerintah. Kebijakan ini dilakukan untuk mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. Pemerintah memotong anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.18,91 triliun. Langkah ini diambil setelah sebelumnya dilakukan pembahasan secara intensif dalam rapat kabinet terbatas dengan Presiden dan Wakil Presiden. Besaran pemotongan anggaran belanja masing-masing K/L telah diusulkan Pemerintah kepada DPR RI melalui Nota Keuangan dan RAPBN-P Tahun Anggaran 2012.

Pemotongan anggaran belanja seluruh K/L dimaksudkan sebagai sharing the pain. Kriteria pemotongan adalah pemotongan hanya dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari rupiah murni (RM); besaran pemotongan belanja masing-masing K/L didasarkan atas kinerja daya serap anggaran selama 3 tahun terakhir (2009-2011); tidak mengurangi biaya tetap berupa belanja pegawai dan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor; tetap menjaga terpenuhinya kebutuhan belanja barang non operasional dan belanja modal dalam rangka pencapaian output/outcome dari program/kegiatan prioritas nasional; mengoptimalkan pagu belanja barang non operasional non prioritas dan belanja pegawai transito sebagai sumber pemenuhan pemotongan pagu K/L, meliputi: (i) belanja pegawai transito; (ii) belanja barang non operasional selain yang diperuntukkan bagi kegiatan prioritas nasional, yakni belanja barang non operasional lainnya; (iii) honorarium melekat pada output; (iv) belanja jasa konsultan; (v) belanja jasa profesi; (vi) belanja jasa lainnya; (vii) belanja perjalanan dinas lainnya dalam negeri; (viii) dan/atau belanja perjalanan dinas lainnya luar negeri.

Selanjutnya, Menteri Keuangan dalam surat yang disampaikan kepada seluruh K/L meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pemblokiran mandiri (self blocking) atas Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) masing-masing satuan kerja tidak mencairkan anggaran yang diblokir tersebut. Setelah RUU APBN-P ditetapkan, hasil self blocking tersebut segera disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan revisi pada SP RKA-K/L sesuai ketentuan yang berlaku.
(vd)

15/03/2012 16:39:49




Liputan


DJA Serahkan Bingkisan Idul Fitri 1439H



Peningkatan Pengawasan PNBP



Perubahan PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018



Esensi Pengaturan Dalam PMK NOMOR 190/PMK.02/2017



Peran Aktif DJA pada 2018 PEMNA Plenary Conference -Cambodia



Forum DJA Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Perbaikan Layanan DJA



Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM



Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Infrastruktur



SINERGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN SATKER



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran



BGTC Batam : APBN #UangKita dari kita untuk kita



Sosialisasi PMK Monev Penggunaan Dana BUN



Pembiayaan Anggaran, Bukan Sekedar Defisit dan Utang



Mahasiswa FISIP UMM Pelajari Proses Penyusunan APBN



ADBI Workshop 2018 : Designing Effective Social Health Security System






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011