PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Review Baseline: Menuju Penyusunan Pagu Indikatif yang Realistis




"Dengan dilakukannya review terhadap baseline, maka penetapan pagu indikatif menjadi lebih realistis, sehingga ketika kita mencari sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Negara/Lembaga menjadi lebih tepat", demikian harapan Direktur Anggaran II, Dwi Pujiastuti Handayani (akrab disapa Ani) dalam wawancara singkat setelah memberikan arahan dalam acara Bimbingan Teknis Review Baseline yang diselenggarakan di Jakarta, selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 7-9 Februari 2012.

"Peserta bimtek diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius karena selain diberikan paparan materi juga dilakukan latihan bagaimana melakukan review baseline", pesan singkat Ani dalam arahannya dihadapan kementerian negara/lembaga yang menjadi mitra kerjanya.

Selanjutnya, didampingi Kepala Subdirektorat Anggaran IIB, Aprildin selaku moderator, Kepala Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran, Made Arya Wijaya membawakan paparan materi tentang review baseline Tahun 2012. Baseline pada Tahun Anggaran 2012, yaitu :
  1. Baseline kebutuhan Biaya Operasional:
    1. Pembayaran gaji, tunjangan yang melekat dg gaji, honor tetap, tunjangan lain terkait dg belanja pegawai, lembur dan vakasi;
    2. Operasonal sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
  2. Baseline kebutuhan Biaya Non Operasional:
    1. Kegiatan/Output terkait pelaksanaan tugas fungsi unit;
    2. Kegiatan/Output terkait pelayanan kepada publik;
    3. Kegiatan/Output terkait pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan nasional;
    4. Kegiatan/Output terkait penugasan sesuai kebijakan Pemerintah.
Dengan dilakukan review baseline pada biaya operasional, dapat dilakukan perbaikan pola distribusi antar Program atau antar Unit/Satker dlm K/L yang bersangkutan. Sehingga apabila terjadi kekurangan alokasi pagu, sepanjang penyebabnya telah diidentifikasi dengan jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang benar, maka kebutuhan anggarannya harus dihitung menjadi baseline. Sedangkan dalam hal terdapat alokasi pagu yang berlebih, maka selisih lebihnya harus dikeluarkan dari penghitungan baseline. Untuk biaya non operasional, review baseline antara lain berguna dalam menilai "apakah suatu program/kegiatan/output sangat diperlukan untuk dilanjutkan", "apakah menghasilkan optimalisasi", dan "apakah sudah dikelola dengan metode yang tepat".

"Yang terpenting dalam melakukan review adalah tidak mencampur kebijakan existing dengan isu-isu kebijakan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang, tetapi hal tersebut dapat dijadikan inisiatif baru", pesan Made dalam menjawab pertanyaan dari salah satu peserta bimtek. Sesi latihan menjadi sesi penutup acara bimtek review baseline.
(FK & vd)

10/02/2012 16:58:59




Liputan


Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas



DJA Menyapa : Misi Pemerataan Edukasi APBN



APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global



DJA Perkuat Kerangka Transparansi Fiskal



Focus Group Discussion Kerja Sama DJA dengan BPJS Kesehatan



Kesinambungan Program Pensiun dan Layanan Kesehatan



Kerangka Jaminan Sosial Seharusnya Efektif



Perdalam Ilmu Penganggaran, Mahasiswa UNTAG Cirebon Kunjungi DJA



Perencanaan yang Baik, Pelaksanaan yan Akuntabel, Pelaporan yang WTP



Selalu Siap Untuk Melakukan Perubahan



Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi DJA



DJA : Menuju Organisasi Modern



Dirjen Anggaran Lantik 44 Pejabat Eselon III dan IV






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011