Bahan Sosialisasi Pokok-Pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA dapat diunduh disini




Review Baseline: Menuju Penyusunan Pagu Indikatif yang Realistis




"Dengan dilakukannya review terhadap baseline, maka penetapan pagu indikatif menjadi lebih realistis, sehingga ketika kita mencari sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Negara/Lembaga menjadi lebih tepat", demikian harapan Direktur Anggaran II, Dwi Pujiastuti Handayani (akrab disapa Ani) dalam wawancara singkat setelah memberikan arahan dalam acara Bimbingan Teknis Review Baseline yang diselenggarakan di Jakarta, selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 7-9 Februari 2012.

"Peserta bimtek diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius karena selain diberikan paparan materi juga dilakukan latihan bagaimana melakukan review baseline", pesan singkat Ani dalam arahannya dihadapan kementerian negara/lembaga yang menjadi mitra kerjanya.

Selanjutnya, didampingi Kepala Subdirektorat Anggaran IIB, Aprildin selaku moderator, Kepala Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran, Made Arya Wijaya membawakan paparan materi tentang review baseline Tahun 2012. Baseline pada Tahun Anggaran 2012, yaitu :
  1. Baseline kebutuhan Biaya Operasional:
    1. Pembayaran gaji, tunjangan yang melekat dg gaji, honor tetap, tunjangan lain terkait dg belanja pegawai, lembur dan vakasi;
    2. Operasonal sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
  2. Baseline kebutuhan Biaya Non Operasional:
    1. Kegiatan/Output terkait pelaksanaan tugas fungsi unit;
    2. Kegiatan/Output terkait pelayanan kepada publik;
    3. Kegiatan/Output terkait pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan nasional;
    4. Kegiatan/Output terkait penugasan sesuai kebijakan Pemerintah.
Dengan dilakukan review baseline pada biaya operasional, dapat dilakukan perbaikan pola distribusi antar Program atau antar Unit/Satker dlm K/L yang bersangkutan. Sehingga apabila terjadi kekurangan alokasi pagu, sepanjang penyebabnya telah diidentifikasi dengan jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang benar, maka kebutuhan anggarannya harus dihitung menjadi baseline. Sedangkan dalam hal terdapat alokasi pagu yang berlebih, maka selisih lebihnya harus dikeluarkan dari penghitungan baseline. Untuk biaya non operasional, review baseline antara lain berguna dalam menilai "apakah suatu program/kegiatan/output sangat diperlukan untuk dilanjutkan", "apakah menghasilkan optimalisasi", dan "apakah sudah dikelola dengan metode yang tepat".

"Yang terpenting dalam melakukan review adalah tidak mencampur kebijakan existing dengan isu-isu kebijakan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang, tetapi hal tersebut dapat dijadikan inisiatif baru", pesan Made dalam menjawab pertanyaan dari salah satu peserta bimtek. Sesi latihan menjadi sesi penutup acara bimtek review baseline.
(FK & vd)

10/02/2012 16:58:59




Liputan


Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/Negara



Kemenkeu Menjawab Salah Info Soal RUU PNBP



Upaya DJA Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



SMK Sangkuriang I Cimahi Pelajari Pengelolaan Anggaran Negara



Kerja Bersama Mewujudkan Penganggaran yang Efisien dan Efektif



STIMIK ESQ Perdalam Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara



Sosialisasi Implementasi Segmen Akun Baru Dalam BAS



Budget Goes To Campus PKN STAN



Dirjen Anggaran Terbitkan Peraturan Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP



Menuju Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas dan Berkeadilan



Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Bulan September 2017



Sinergi Mewujudkan Penganggaran Yang Kredibel



Sinergi Pengalokasian Anggaran Pusat (Dekon/TP) dan DAK



Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011