Selasa, 28 April 2015

Telah dirilis Perpres No. 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Klik di sini untuk download Perpres & Lampirannya




Kuntoro : Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2011 Sangat Mengecewakan




Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Penyerapan Anggaran, Kuntoro Mangkusubroto menilai realisasi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2011 sangat mengecewakan. Pada akhir bulan November 2011 realisasi penyerapan hanya sebesar 69 persen. Namun pada akhir tahun mencapai 87 persen, berarti dalam satu bulan ada disburse senilai hampir Rp 270 triliun, yang berarti setara dengan seperempat APBN secara keseluruhan. Angka 87 persen itupun adalah angka terkecil dibandingkan dua tahun sebelumnya. Menurutnya penyerapan anggaran pada bulan Desember 2011 dengan nilai seperempat APBN tersebut sangat janggal dan harus diteliti kejelasan penyerapan anggaran tersebut.

Hal inilah yang men-trigger Presiden membentuk Tim Evaluasi ini untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran. Kuntoro menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan pada 20 Desember 2011 untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, memberikan reward and punishment, melaporkan penyerapan di bulan April, Agustus, dan November, umumkan ke Publik dibantu oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Penyerapan Anggaran.

Arahan tersebut disampaikan Kuntoro di hadapan perwakilan seluruh K/L dalam acara Pertemuan Konsolidasi Langkah Strategis Percepatan Penyerapan Anggaran 2012 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan di Ballroom Dhanapala pada Jum'at (13/01). Pertemuan mengusung tema "MENUJU OPTIMALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DEMI MENDORONG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN".

Selain Kuntoro, hadir pula Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawati, Direktur Jenderal Anggaran Herry Purnomo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Marwanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo.

Herry Purnomo menyatakan bahwa Pemerintah telah berupaya untuk mempercepat penyerapan pembukaan blokir anggaran K/L. Upaya pembukaan blokir merupakan sinergi internal K/L dan sinergi K/L dengan Kementerian Keuangan serta Pemerintah dengan DPR. Pembukaan blokir lebih banyak pada perencanaan anggaran. Menurut Herry, permasalahan blokir dikarenakan adanya proses di DPR yang membutuhkan waktu yang cukup lama , masalah ketidaklengkapan data dukung administratif, clearance untuk pengadaan tanah, reorganisasi pada K/L, dan instalasi pada Kementerian PU. "Semua permasalahan ini secara berangsur-angsur diselesaikan Pemerintah" sambung Herry.

Diakhir acara, Anny Ratnawati menyampaikan urgensi percepatan pelaksanaan anggaran Negara dan mendorong K/L untuk melakukan penyerapan anggaran yang lebih baik, meminta K/L untuk secepatnya menetapkan wakilnya sebagai penghubung dan ia juga meminta K/L untuk tidak memperlambat proses dalam pengadaan barang/jasa yang bersifat Multy Years Contract.
(GN)

1/13/2012 6:01:56 PM




Liputan


Reformasi Sistem Penganggaran Ala BA BUN



DJA Selenggarakan Turnamen Futsal 2015



Kunjungan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Bahas Proses Penganggaran



Publikasi Paparan Sosialisasi Standar Biaya Tahun Anggaran 2016



Kenalkan Instansi Lebih Dalam di STAN Career Expo 2015



Undang-Undang APBNP Tahun Anggaran 2015



Budget In Brief APBNP 2015



3 April 2015: Batas Akhir Pengajuan Penggunaan Output Cadangan



Sosialisasi SIMPONI PNBP Minerba



Sosialisasi Standar Biaya TA 2016 Dalam Rangka Peningkatan Penganggaran



Beberapa Hal Baru Dalam Kebijakan Standar Biaya



Bedah Buku "Postur APBN Indonesia"



Pusat Layanan DJA Sebagai Help Desk SIMPONI



Undang-Undang APBNP Tahun Anggaran 2015



Artikel : What Is Risk Management?






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011