Klik di sini untuk mengunduh Bahan Materi Workshop Reviu RKA-KL dari RKA BUN kepada APIP K/L




Kuntoro : Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2011 Sangat Mengecewakan




Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Penyerapan Anggaran, Kuntoro Mangkusubroto menilai realisasi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2011 sangat mengecewakan. Pada akhir bulan November 2011 realisasi penyerapan hanya sebesar 69 persen. Namun pada akhir tahun mencapai 87 persen, berarti dalam satu bulan ada disburse senilai hampir Rp 270 triliun, yang berarti setara dengan seperempat APBN secara keseluruhan. Angka 87 persen itupun adalah angka terkecil dibandingkan dua tahun sebelumnya. Menurutnya penyerapan anggaran pada bulan Desember 2011 dengan nilai seperempat APBN tersebut sangat janggal dan harus diteliti kejelasan penyerapan anggaran tersebut.

Hal inilah yang men-trigger Presiden membentuk Tim Evaluasi ini untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran. Kuntoro menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan pada 20 Desember 2011 untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, memberikan reward and punishment, melaporkan penyerapan di bulan April, Agustus, dan November, umumkan ke Publik dibantu oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Penyerapan Anggaran.

Arahan tersebut disampaikan Kuntoro di hadapan perwakilan seluruh K/L dalam acara Pertemuan Konsolidasi Langkah Strategis Percepatan Penyerapan Anggaran 2012 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan di Ballroom Dhanapala pada Jum'at (13/01). Pertemuan mengusung tema "MENUJU OPTIMALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DEMI MENDORONG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN".

Selain Kuntoro, hadir pula Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawati, Direktur Jenderal Anggaran Herry Purnomo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Marwanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo.

Herry Purnomo menyatakan bahwa Pemerintah telah berupaya untuk mempercepat penyerapan pembukaan blokir anggaran K/L. Upaya pembukaan blokir merupakan sinergi internal K/L dan sinergi K/L dengan Kementerian Keuangan serta Pemerintah dengan DPR. Pembukaan blokir lebih banyak pada perencanaan anggaran. Menurut Herry, permasalahan blokir dikarenakan adanya proses di DPR yang membutuhkan waktu yang cukup lama , masalah ketidaklengkapan data dukung administratif, clearance untuk pengadaan tanah, reorganisasi pada K/L, dan instalasi pada Kementerian PU. "Semua permasalahan ini secara berangsur-angsur diselesaikan Pemerintah" sambung Herry.

Diakhir acara, Anny Ratnawati menyampaikan urgensi percepatan pelaksanaan anggaran Negara dan mendorong K/L untuk melakukan penyerapan anggaran yang lebih baik, meminta K/L untuk secepatnya menetapkan wakilnya sebagai penghubung dan ia juga meminta K/L untuk tidak memperlambat proses dalam pengadaan barang/jasa yang bersifat Multy Years Contract.
(GN)

1/13/2012 6:01:56 PM




Liputan


Bimtek Penganggaran Kepada Satker Daerah



DJA Selenggarakan Bimtek Penganggaran BA BUN



Undang-Undang APBN 2017



BGTC 2016 : APBN Akurat Menuju Indonesia Sejahtera



DJA Menyapa: Sapa, Paham, Peduli



Fiscal Sustainibility and Infrastructure Financing Discussion Through PEMNA Forum



Layanan Revisi Anggaran Yang Terus Disempurnakan



DJA Selenggarakan Workshop Peran APIP dalam Penganggaran



Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-KL dan Standar Biaya TA 2017



Sidang Paripurna Penetapan APBN 2017



Cahaya Malam: Lentera Alokasi Anggaran Bencana Alam



Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Membahas RAPBN 2017



Tahun 2016, DJA Lakukan Penyempurnaan KPJM Cukup Signifikan



Pengganti PP Jenis Dan Tarif PNBP Kementerian Pertanian Mulai Berlaku



Perbaikan Kualitas KPJM Untuk Penganggaran Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011