Kamis, 3 September 2015

Nota Keuangan dan RAPBN 2016, Rancangan Undang-Undang APBN 2016 , Pemandangan Umum DPR RI tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2016, serta Pedoman Pengerjaan Jawaban Pemerintah dan Himpunan RKA-K/L TA 2016




Aparat Pemeriksa dikumpulkan




Standar Biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-KL masih sering menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan belanja K/L. Permasalah yang timbul sering menjadi temuan aparat pemeriksa. Untuk mencari solusi permasalahan ini, Direktorat Jenderal Anggaran mengadakan Focus Group Discuss (FGD) dengan tema "Penyempurnaan Standar Biaya Dengan Aparat Pemeriksa". FGD di Hotel Lumire Jakarta Pusat selama dua hari, tanggal 28-29 Desember 2011. Sebanyak 72 K/L mengirimkan aparat pemeriksanya pada acara ini.

Penyamaan persepsi terhadap Standar Biaya sebagai benchmark standar audit bagi fungsional pengawas merupakan fokus kegiatan. Kepala Subdit Standar Biaya Direktorat Jenderal Anggaran, Langgeng Suwito mengatakan "Kegiatan ini hanya melibatkan unsur pengawas atau aparat pemeriksa di Kementerian Negara/Lembaga karena aparat pemeriksa di Kementerian Negara/Lembaga memiliki peran yang strategis untuk turut mengamankan, menjaga, mendorong agar pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang ada di Kementerian Negara/Lembaga dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 17 tahun 2003. APBN harus dikelola secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif dengan menjaga asas keberadilan sehingga dapat mencapai tujuan pelaksanaan APBN", sambung Langgeng Suwito.

Maksud dan tujuan dari FGD untuk menyampaikan informasi mengenai standar biaya yang telah ditetapkan dalam PMK nomor 84 tahun 2011 yang berlaku untuk tahun anggaran 2012. Disamping itu, persepsi yang sama harus dibangun antara pengguna standar biaya sebagai benchmark untuk dasar audit dan DJA yang menetapkan/ memformulasikan kebijakan standar biaya. Hal ini akan meminimalisir perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan anggaran. Selain itu, kegiatan ini juga mengharapkan dapat menjaring masukan dari K/L terkait rencana penyusunan Standar Biaya TA 2013.

Materi FGD yang paling menarik perhatian peserta adalah penjelasan standar biaya perjalanan dinas, pemeliharaan, penjelasan standar biaya pengadaan barang dan Jasa, penjelasan standar biaya honorarium dan petunjuk teknis pelaksanaan Standar Biaya Khusus.

"Setelah FGD ini akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut berupa proses learning and capacity building, serta langkah substantif yaitu pengembangan metode teknis untuk menghasilkan Standar Biaya yang lebih mewakili", pungkas Langgeng.
(FK-FA)


12/30/2011 3:24:45 PM




Liputan


Babak Baru Pembahasan Rancangan Undang-Undang PNBP



Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi DJA 2015



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2016



Pameran Foto, Poster, dan Tagline DJA Anti-Korupsi



Kompetisi Inovasi Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2015



Pemandangan Umum DPR RI Tentang Nota Keuangan dan RAPBN T.A. 2016



Peresmian Pojok Transformasi DJA



Overview Transformasi Kelembagaan DJA



Nota Keuangan dan RAPBN 2016



Artikel : Perbandingan Komponen dan Struktur Pajak



Koordinasi Gugus Tugas Pembangunan Kapasitas K/L di Bidang Penganggaran



DJA Luncurkan Buku Pedoman Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan APBN



Surat Menkeu Ingatkan Pengelolaan PNBP



Memahami Gratifikasi



Penyerahan Bingkisan Lebaran DJA 2015






 





Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011