Minggu, 29 Maret 2015




Aparat Pemeriksa dikumpulkan




Standar Biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-KL masih sering menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan belanja K/L. Permasalah yang timbul sering menjadi temuan aparat pemeriksa. Untuk mencari solusi permasalahan ini, Direktorat Jenderal Anggaran mengadakan Focus Group Discuss (FGD) dengan tema "Penyempurnaan Standar Biaya Dengan Aparat Pemeriksa". FGD di Hotel Lumire Jakarta Pusat selama dua hari, tanggal 28-29 Desember 2011. Sebanyak 72 K/L mengirimkan aparat pemeriksanya pada acara ini.

Penyamaan persepsi terhadap Standar Biaya sebagai benchmark standar audit bagi fungsional pengawas merupakan fokus kegiatan. Kepala Subdit Standar Biaya Direktorat Jenderal Anggaran, Langgeng Suwito mengatakan "Kegiatan ini hanya melibatkan unsur pengawas atau aparat pemeriksa di Kementerian Negara/Lembaga karena aparat pemeriksa di Kementerian Negara/Lembaga memiliki peran yang strategis untuk turut mengamankan, menjaga, mendorong agar pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang ada di Kementerian Negara/Lembaga dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 17 tahun 2003. APBN harus dikelola secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif dengan menjaga asas keberadilan sehingga dapat mencapai tujuan pelaksanaan APBN", sambung Langgeng Suwito.

Maksud dan tujuan dari FGD untuk menyampaikan informasi mengenai standar biaya yang telah ditetapkan dalam PMK nomor 84 tahun 2011 yang berlaku untuk tahun anggaran 2012. Disamping itu, persepsi yang sama harus dibangun antara pengguna standar biaya sebagai benchmark untuk dasar audit dan DJA yang menetapkan/ memformulasikan kebijakan standar biaya. Hal ini akan meminimalisir perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan anggaran. Selain itu, kegiatan ini juga mengharapkan dapat menjaring masukan dari K/L terkait rencana penyusunan Standar Biaya TA 2013.

Materi FGD yang paling menarik perhatian peserta adalah penjelasan standar biaya perjalanan dinas, pemeliharaan, penjelasan standar biaya pengadaan barang dan Jasa, penjelasan standar biaya honorarium dan petunjuk teknis pelaksanaan Standar Biaya Khusus.

"Setelah FGD ini akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut berupa proses learning and capacity building, serta langkah substantif yaitu pengembangan metode teknis untuk menghasilkan Standar Biaya yang lebih mewakili", pungkas Langgeng.
(FK-FA)


12/30/2011 3:24:45 PM




Liputan


Bedah Buku "Postur APBN Indonesia"



Pusat Layanan DJA Sebagai Help Desk SIMPONI



Undang-Undang APBNP Tahun Anggaran 2015



Artikel : What Is Risk Management?



Karakteristik Penganggaran BA BUN Dalam Mekanisme APBN



Buku Pokok-pokok Proses Penyusunan Anggaran Belanja K/L



Buku Postur APBN Indonesia



Budget Goes To Campus 2015



Peningkatan Kemampuan Akademis



Kajian Hukum Proses Perubahan APBN



Internalisasi Reviu Angka Dasar



Tutorial Aplikasi SIMPONI



Penelaahan RKA-K/L APBNP 2015 Dan Penghematan Perjalanan Dinas



Budget In Brief (English Version)



Mempermudah Pembayaran Penerimaan Negara, Menteri Keuangan Luncurkan MPN G2






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011