PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Aparat Pemeriksa dikumpulkan




Standar Biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-KL masih sering menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan belanja K/L. Permasalah yang timbul sering menjadi temuan aparat pemeriksa. Untuk mencari solusi permasalahan ini, Direktorat Jenderal Anggaran mengadakan Focus Group Discuss (FGD) dengan tema "Penyempurnaan Standar Biaya Dengan Aparat Pemeriksa". FGD di Hotel Lumire Jakarta Pusat selama dua hari, tanggal 28-29 Desember 2011. Sebanyak 72 K/L mengirimkan aparat pemeriksanya pada acara ini.

Penyamaan persepsi terhadap Standar Biaya sebagai benchmark standar audit bagi fungsional pengawas merupakan fokus kegiatan. Kepala Subdit Standar Biaya Direktorat Jenderal Anggaran, Langgeng Suwito mengatakan "Kegiatan ini hanya melibatkan unsur pengawas atau aparat pemeriksa di Kementerian Negara/Lembaga karena aparat pemeriksa di Kementerian Negara/Lembaga memiliki peran yang strategis untuk turut mengamankan, menjaga, mendorong agar pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang ada di Kementerian Negara/Lembaga dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 17 tahun 2003. APBN harus dikelola secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif dengan menjaga asas keberadilan sehingga dapat mencapai tujuan pelaksanaan APBN", sambung Langgeng Suwito.

Maksud dan tujuan dari FGD untuk menyampaikan informasi mengenai standar biaya yang telah ditetapkan dalam PMK nomor 84 tahun 2011 yang berlaku untuk tahun anggaran 2012. Disamping itu, persepsi yang sama harus dibangun antara pengguna standar biaya sebagai benchmark untuk dasar audit dan DJA yang menetapkan/ memformulasikan kebijakan standar biaya. Hal ini akan meminimalisir perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan anggaran. Selain itu, kegiatan ini juga mengharapkan dapat menjaring masukan dari K/L terkait rencana penyusunan Standar Biaya TA 2013.

Materi FGD yang paling menarik perhatian peserta adalah penjelasan standar biaya perjalanan dinas, pemeliharaan, penjelasan standar biaya pengadaan barang dan Jasa, penjelasan standar biaya honorarium dan petunjuk teknis pelaksanaan Standar Biaya Khusus.

"Setelah FGD ini akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut berupa proses learning and capacity building, serta langkah substantif yaitu pengembangan metode teknis untuk menghasilkan Standar Biaya yang lebih mewakili", pungkas Langgeng.
(FK-FA)


30/12/2011 15:24:45




Liputan


DJA : Menuju Organisasi Modern



Dirjen Anggaran Lantik 44 Pejabat Eselon III dan IV



Dirjen Anggaran : Pola Belanja Menjadi Lebih Produktif



Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017



Realisasi PNBP Melampaui Target Dalam APBN-P 2016



Workshop Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017



DJA Selenggarakan Workshop Tingkatkan Skill Analis Anggaran



Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017



DJA Ajak Masyarakat Wujudkan Anggaran tanpa Pelanggaran



Penyerahan DIPA 2017 di Istana Negara



Buku Informasi APBN T. A. 2017



PNBP Awards, Apresiasi Bagi Pengelola PNBP 2016



Undang-Undang APBN 2017



Kemiskinan dan Ketimpangan dalam Skema Fiscal Incidence



Bimtek Penganggaran Kepada Satker Daerah






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011