PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Kemenkeu: RAPBN 2011 Dalam Proses Finalisasi




Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dan DPR saat ini tengah dalam proses finalisasi pembahasan RAPBN 2011 untuk menjadi UU tentang APBN 2011.

"Upaya penghematan termasuk yang dibahas dalam RAPBN 2011," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Agus Supriyanto usai rapat pimpinan Kemenkeu di Gedung Kantor Pusat Ditjen Perbendahaan Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, penyusunan RAPBN 2011 dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga penyerapan anggaran pada 2011 diharapkan dapat lebih baik dibanding sebelumnya.

Menurut dia, penyerapan anggaran pada 2010 ini akan mencapai sekitar 95 persen hingga akhir tahun.

"Meskipun sampai saat ini penyerapan belum optimal, namun tidak berarti penyerapan akan rendah hingga akhir tahun. Bisa saja para pengusaha sudah menyelesaikan pekerjaan mereka namun belum melakukan penagihan dan baru dilakukan pada kuartal IV ini," katanya.

Terkait finalisasi RAPBN 2011, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu, Askolani menyebutkan, RAPBN 2011 dijadualkan akan diputuskan menjadi APBN 2011 dalam rapat paripurna DPR pada 26 Oktober 2010.

"Akan diketok menjadi APBN 2011 pada paripurna DPR tanggal 26 Oktober nanti," katanya.

Ia menyebutkan, RAPBN 2011 saat ini tengah dalam tahap finalisasi dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Panitia Kerja (Panja) di Banggar tengah melakukan finalisasi, panja asumsi dan penerimaan sudah menyelesaikan pembahasan, panja belanja negara dan belanja daerah tengah bekerja," katanya.

Ia menyebutkan, setelah pembahasan di panja selesai maka hasilnya akan dibahas dalam rapat pleno Banggar yang dihadiri Menteri Keuangan.

Pemerintah semula mengajukan asumsi dasar ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen, inflasi 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp9.300 per dolar AS, suku bunga SBI tiga bulan 6,5 persen, harga minyak 80 dolar AS per barel, dan liting minyak 970 ribu barel per hari.

Namun dalam pembahasan di Panja Banggar, terjadi kesepakatan mengubah asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi 6,4 persen dan nilai tukar rupiah sebesar Rp9.250 per dolar AS.

Sementara itu untuk postur anggaran, pemerintah mengajukan pendapatan negara dan hibah RAPBN 2011 sebesar Rp1.086,4 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.202,0 triliun sehingga defisit sebesar Rp115,7 triliun atau 1,7 persen dari PDB.

Alokasi belanja infrastruktur dalam RAPBN 2011 mencapai Rp139,4 triliun atau meningkat Rp29,3 triliun (26,6 persen) dari alokasi dalam APBNP 2010 sebesar Rp110,1 triliun. (*)

http://www.antaranews.com/

14/10/2010 10:09:20




Liputan


Daulat Rakyat atas APBN Semakin Cepat Melalui Teknologi Informasi



Batas Akhir Revisi Anggaran Usul Penggunaan Dana Keluaran (Output) Cadangan



Konsolidasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas



DJA Menyapa : Misi Pemerataan Edukasi APBN



APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global



DJA Perkuat Kerangka Transparansi Fiskal



Focus Group Discussion Kerja Sama DJA dengan BPJS Kesehatan



Kesinambungan Program Pensiun dan Layanan Kesehatan



Kerangka Jaminan Sosial Seharusnya Efektif



Perdalam Ilmu Penganggaran, Mahasiswa UNTAG Cirebon Kunjungi DJA



Perencanaan yang Baik, Pelaksanaan yan Akuntabel, Pelaporan yang WTP



Selalu Siap Untuk Melakukan Perubahan



Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi DJA



DJA : Menuju Organisasi Modern



Dirjen Anggaran Lantik 44 Pejabat Eselon III dan IV






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011