Selasa, 27 Januari 2015




Penjualan Karbon Dikaji Masuk PNBP




JAKARTA (SINDO)-Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan mengkaji kemungkinan masuknya pendapatan sekitar 20% dari penjualan karbon di wilayah konsesi hutan milik swasta dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dari penjualan karbon di areal konsesinya, swasta akan memperoleh sekitar 60% dan sisanya masuk dalam kas daerah,”kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian kehutanan Hadi Daryanto di Jakarta kemarin. Menteri keuangan, kata Hadi, telah meminta Kementerian Kehutanan untuk membuat draf teknis tentang perdagangan karbon.

Sementara itu, pihaknya juga telah membuat draf untuk membentuk badan registrasi nasional yang akan mencatat transaksi karbon. Berkaitan PNBP, Hadi mengakui bahwa memang belum ada peraturan pemerintah tentang PNBP karbon. Meski demikian, Kementerian Kehutanan sudah menyurati Kementerian Keuangan untuk menerapkan PNBP karbon, termasuk merevisi tarif jasa lingkungan, PSDH,dana reboisasi,dan IHPH.

Dia mengatakan, Indonesia ingin membentuk pasar karbon sendiri, namun aturan mengenai hal itu belum ada.Apalagi, keberadaan pasar ini sangat tergantung pada permintaan dan kebutuhan. Karena itu, kata Hadi, transaksi perdagangan karbon sampai saat ini masih mengacu pada pasar karbon sukarela di Chicago,Amerika Serikat (AS).

Salah satu contoh transaksi karbon yang sudah pernah terjadi adalah ketika perusahaan keuangan dunia Merrill Lynch membeli karbon dari Aceh melalui Carbon Conservation. Pada peluncuran cagar karbon di Semenanjung Kampar seluas 15.000 hektare di kawasan HTI yang dikelola PT Putra Riau Perkasa (PRP) di Riau,

Sustainability Managing Director Asia Pulp & Paper (APP) Aida Greenbury mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Carbon Conservatioan akan mendukung anak perusahaannya membangun cagar karbon ini menjadi proyek pertama di dunia yang didanai swasta. Beberapa kajian telah dilaksanakan atas Kampar Carbon Reserve dan hasilnya meyakinkan APP bahwa wilayah di daerah kubah gambut Semenanjung Kampar ini merupakan wilayah yang unik dan perlu dilestarikan. (ant)

www.seputar-indonesia.com

10/5/2010 3:17:57 PM




Liputan


Web Service Rampung, Integrasi SIMPONI-BARANTAN Sukses Dilakukan



Mekanisme Revisi Anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran



Nota Keuangan dan RAPBNP Tahun 2015



Konsep Logic model dalam Penataan ADIK



Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga



Nota Keuangan dan APBN Tahun 2015



Perkembangan Ekonomi Makro Dan Realisasi APBNP Tahun 2014



Peluncuran Quickwins Program Transformasi Kelembagaan Kemenkeu



Implementasi Sistem Penghargaan dan Sanksi Tahun 2014



Presiden Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2015



Nota Keuangan dan APBN tahun 2015



Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015



Perumusan Output Dan Outcome Untuk Penguatan Anggaran Berbasis Kinerja



Setoran PNBP Lebih Mudah dan Cepat via SIMPONI



Nota Keuangan dan APBNP 2014






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011