Klik di sini untuk mengunduh Bahan Materi Workshop Reviu RKA-KL dari RKA BUN kepada APIP K/L




Penjualan Karbon Dikaji Masuk PNBP




JAKARTA (SINDO)-Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan mengkaji kemungkinan masuknya pendapatan sekitar 20% dari penjualan karbon di wilayah konsesi hutan milik swasta dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dari penjualan karbon di areal konsesinya, swasta akan memperoleh sekitar 60% dan sisanya masuk dalam kas daerah,”kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian kehutanan Hadi Daryanto di Jakarta kemarin. Menteri keuangan, kata Hadi, telah meminta Kementerian Kehutanan untuk membuat draf teknis tentang perdagangan karbon.

Sementara itu, pihaknya juga telah membuat draf untuk membentuk badan registrasi nasional yang akan mencatat transaksi karbon. Berkaitan PNBP, Hadi mengakui bahwa memang belum ada peraturan pemerintah tentang PNBP karbon. Meski demikian, Kementerian Kehutanan sudah menyurati Kementerian Keuangan untuk menerapkan PNBP karbon, termasuk merevisi tarif jasa lingkungan, PSDH,dana reboisasi,dan IHPH.

Dia mengatakan, Indonesia ingin membentuk pasar karbon sendiri, namun aturan mengenai hal itu belum ada.Apalagi, keberadaan pasar ini sangat tergantung pada permintaan dan kebutuhan. Karena itu, kata Hadi, transaksi perdagangan karbon sampai saat ini masih mengacu pada pasar karbon sukarela di Chicago,Amerika Serikat (AS).

Salah satu contoh transaksi karbon yang sudah pernah terjadi adalah ketika perusahaan keuangan dunia Merrill Lynch membeli karbon dari Aceh melalui Carbon Conservation. Pada peluncuran cagar karbon di Semenanjung Kampar seluas 15.000 hektare di kawasan HTI yang dikelola PT Putra Riau Perkasa (PRP) di Riau,

Sustainability Managing Director Asia Pulp & Paper (APP) Aida Greenbury mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Carbon Conservatioan akan mendukung anak perusahaannya membangun cagar karbon ini menjadi proyek pertama di dunia yang didanai swasta. Beberapa kajian telah dilaksanakan atas Kampar Carbon Reserve dan hasilnya meyakinkan APP bahwa wilayah di daerah kubah gambut Semenanjung Kampar ini merupakan wilayah yang unik dan perlu dilestarikan. (ant)

www.seputar-indonesia.com

10/5/2010 3:17:57 PM




Liputan


Bimtek Penganggaran Kepada Satker Daerah



DJA Selenggarakan Bimtek Penganggaran BA BUN



Undang-Undang APBN 2017



BGTC 2016 : APBN Akurat Menuju Indonesia Sejahtera



DJA Menyapa: Sapa, Paham, Peduli



Fiscal Sustainibility and Infrastructure Financing Discussion Through PEMNA Forum



Layanan Revisi Anggaran Yang Terus Disempurnakan



DJA Selenggarakan Workshop Peran APIP dalam Penganggaran



Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-KL dan Standar Biaya TA 2017



Sidang Paripurna Penetapan APBN 2017



Cahaya Malam: Lentera Alokasi Anggaran Bencana Alam



Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Membahas RAPBN 2017



Tahun 2016, DJA Lakukan Penyempurnaan KPJM Cukup Signifikan



Pengganti PP Jenis Dan Tarif PNBP Kementerian Pertanian Mulai Berlaku



Perbaikan Kualitas KPJM Untuk Penganggaran Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011