Penjualan Karbon Dikaji Masuk PNBP




JAKARTA (SINDO)-Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan mengkaji kemungkinan masuknya pendapatan sekitar 20% dari penjualan karbon di wilayah konsesi hutan milik swasta dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dari penjualan karbon di areal konsesinya, swasta akan memperoleh sekitar 60% dan sisanya masuk dalam kas daerah,”kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian kehutanan Hadi Daryanto di Jakarta kemarin. Menteri keuangan, kata Hadi, telah meminta Kementerian Kehutanan untuk membuat draf teknis tentang perdagangan karbon.

Sementara itu, pihaknya juga telah membuat draf untuk membentuk badan registrasi nasional yang akan mencatat transaksi karbon. Berkaitan PNBP, Hadi mengakui bahwa memang belum ada peraturan pemerintah tentang PNBP karbon. Meski demikian, Kementerian Kehutanan sudah menyurati Kementerian Keuangan untuk menerapkan PNBP karbon, termasuk merevisi tarif jasa lingkungan, PSDH,dana reboisasi,dan IHPH.

Dia mengatakan, Indonesia ingin membentuk pasar karbon sendiri, namun aturan mengenai hal itu belum ada.Apalagi, keberadaan pasar ini sangat tergantung pada permintaan dan kebutuhan. Karena itu, kata Hadi, transaksi perdagangan karbon sampai saat ini masih mengacu pada pasar karbon sukarela di Chicago,Amerika Serikat (AS).

Salah satu contoh transaksi karbon yang sudah pernah terjadi adalah ketika perusahaan keuangan dunia Merrill Lynch membeli karbon dari Aceh melalui Carbon Conservation. Pada peluncuran cagar karbon di Semenanjung Kampar seluas 15.000 hektare di kawasan HTI yang dikelola PT Putra Riau Perkasa (PRP) di Riau,

Sustainability Managing Director Asia Pulp & Paper (APP) Aida Greenbury mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Carbon Conservatioan akan mendukung anak perusahaannya membangun cagar karbon ini menjadi proyek pertama di dunia yang didanai swasta. Beberapa kajian telah dilaksanakan atas Kampar Carbon Reserve dan hasilnya meyakinkan APP bahwa wilayah di daerah kubah gambut Semenanjung Kampar ini merupakan wilayah yang unik dan perlu dilestarikan. (ant)

www.seputar-indonesia.com

10/5/2010 3:17:57 PM




Liputan


Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas



Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Atas NK dan RAPBN 2017



Pedoman Pengerjaan Jawaban Atas Pandangan Umum NK dan RAPBN 2017



Advertorial RAPBN T.A. 2017



Pidato Presiden dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2017



Nota Keuangan dan RAPBN TA 2017



DJA Gelar Festival Poster, Film Pendek, dan Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2016



Revisi Anggaran Pada DJA Semakin Sederhana, Cepat dan Akurat



Seminar IMF - Central Bank Of Srilanka



Undang-Undang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016



Dari The 5th Asian Regional Roundtable



Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016



Penelaahan RKA-K/L APBN Perubahan Tahun 2016



DJA Sampaikan "ADIK" Dalam Seminar Internasional di Seoul, Korea



PEMNA Plenary Conference : Fiscal Transparency and Citizen Participation






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011