Sabtu, 19 April 2014

Kementerian Keuangan Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP Secara Online




Mendagri Pastikan Anggaran Pilkada Tetap Dari APBD




JAKARTA. Pemerintah memastikan biaya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tetap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, tidak ada biaya penyelenggaraan Pilkada yang mengucur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pasal 112 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan biaya pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dibebankan kepada APBD. "Jadi tanggungjawab pemerintah daerah," ujar Gamawan akhir pekan lalu.

Dengan demikian, jika biaya penyelenggaraan Pilkada mesti mengucur dari APBN, maka harus merevisi aturan tersebut dan memakan waktu cukup lama. Di sisi lain, kata Gamawan, Pilkada berbeda dengan pemilu legislatif yang dilakukan secara serentak.

Sebab, menurut Gamawan, dalam setahun bisa saja dilakukan sebanyak 50 pilkada, lalu tahun berikutnya 200 pilkada. "Repot juga mengalokasikan dana setiap tahunnya untuk pilkada yang berbeda-beda," kata Gamawan.

Selain itu, kalau mengandalkan APBN juga mesti memikirkan bagaimana mekanisme pencairannya, seperti melalui dana alokasi khusus (DAK) atau bantuan program oleh pemerintah pusat. "Jadi ide biaya pilkada dari APBN tidak mudah dilakukan," terang Gamawan.

Gamawan mengakui memang selama ini beberapa KPUD yang mengeluh kekurangan dana. Tapi, dana yang mengucur dari APBD selama ini masih sesuai dengan standar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dana pilkada.

Hans Henricus (http://www.kontan.co.id)

4/26/2010 10:31:33 AM




Liputan


Kemenkeu Terbitkan Payung Hukum Pembayaran PNBP secara Online



Perbaikan Kualitas Penganggaran Melalui Implementasi Standar Biaya



Program dan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2014 dan Realisasinya



Tim Baru Untuk Kinerja Lebih Baik



Mudahnya Pembayaran/Penyetoran PNBP secara Elektronik



Pembekalan Aplikasi Modul Custom Web (Revisi Anggaran)



Lebih Mudah, Murah dan Cepat



Hal-Hal Yang Baru dalam Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014



Sederhana Tapi Akuntabel



Sistem Baru Yang Memberikan Harapan Baru



Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2014



Menyongsong Sistem Baru untuk Penyetoran Penerimaan Negara



Momentum Perubahan untuk Mewujudkan Penganggaran yang Efisien



Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2014



Tambahan/Perubahan Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011