Minggu, 21 Desember 2014




Mendagri Pastikan Anggaran Pilkada Tetap Dari APBD




JAKARTA. Pemerintah memastikan biaya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tetap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, tidak ada biaya penyelenggaraan Pilkada yang mengucur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pasal 112 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan biaya pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dibebankan kepada APBD. "Jadi tanggungjawab pemerintah daerah," ujar Gamawan akhir pekan lalu.

Dengan demikian, jika biaya penyelenggaraan Pilkada mesti mengucur dari APBN, maka harus merevisi aturan tersebut dan memakan waktu cukup lama. Di sisi lain, kata Gamawan, Pilkada berbeda dengan pemilu legislatif yang dilakukan secara serentak.

Sebab, menurut Gamawan, dalam setahun bisa saja dilakukan sebanyak 50 pilkada, lalu tahun berikutnya 200 pilkada. "Repot juga mengalokasikan dana setiap tahunnya untuk pilkada yang berbeda-beda," kata Gamawan.

Selain itu, kalau mengandalkan APBN juga mesti memikirkan bagaimana mekanisme pencairannya, seperti melalui dana alokasi khusus (DAK) atau bantuan program oleh pemerintah pusat. "Jadi ide biaya pilkada dari APBN tidak mudah dilakukan," terang Gamawan.

Gamawan mengakui memang selama ini beberapa KPUD yang mengeluh kekurangan dana. Tapi, dana yang mengucur dari APBD selama ini masih sesuai dengan standar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dana pilkada.

Hans Henricus (http://www.kontan.co.id)

4/26/2010 10:31:33 AM




Liputan


Implementasi Sistem Penghargaan dan Sanksi Tahun 2014



Presiden Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2015



Nota Keuangan dan APBN tahun 2015



Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015



Perumusan Output Dan Outcome Untuk Penguatan Anggaran Berbasis Kinerja



Setoran PNBP Lebih Mudah dan Cepat via SIMPONI



Nota Keuangan dan APBNP 2014



Personality Seorang Pemimpin



Survey Kesehatan Organisasi Kemenkeu 2014



Budget In Brief APBN 2015



Undang-Undang APBN TA 2015



Peran Public Private Partnership dalam Pembangunan dalam Negeri



Wawancara Dengan Direktur Penyusunan APBN



APBN Masuk Kampus



Penyusunan RKA-K/L TA 2015 Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011