Klik di sini untuk mengunduh Materi Workshop Aplikasi Penataan ADIK TA 2017 (DJA, 11-13 Mei 2016)




Mendagri Pastikan Anggaran Pilkada Tetap Dari APBD




JAKARTA. Pemerintah memastikan biaya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tetap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, tidak ada biaya penyelenggaraan Pilkada yang mengucur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pasal 112 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan biaya pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dibebankan kepada APBD. "Jadi tanggungjawab pemerintah daerah," ujar Gamawan akhir pekan lalu.

Dengan demikian, jika biaya penyelenggaraan Pilkada mesti mengucur dari APBN, maka harus merevisi aturan tersebut dan memakan waktu cukup lama. Di sisi lain, kata Gamawan, Pilkada berbeda dengan pemilu legislatif yang dilakukan secara serentak.

Sebab, menurut Gamawan, dalam setahun bisa saja dilakukan sebanyak 50 pilkada, lalu tahun berikutnya 200 pilkada. "Repot juga mengalokasikan dana setiap tahunnya untuk pilkada yang berbeda-beda," kata Gamawan.

Selain itu, kalau mengandalkan APBN juga mesti memikirkan bagaimana mekanisme pencairannya, seperti melalui dana alokasi khusus (DAK) atau bantuan program oleh pemerintah pusat. "Jadi ide biaya pilkada dari APBN tidak mudah dilakukan," terang Gamawan.

Gamawan mengakui memang selama ini beberapa KPUD yang mengeluh kekurangan dana. Tapi, dana yang mengucur dari APBD selama ini masih sesuai dengan standar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dana pilkada.

Hans Henricus (http://www.kontan.co.id)

4/26/2010 10:31:33 AM




Liputan


Pengukuhan Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan DJA



Sharing Session : Implikasi Sistem Riba Dalam Perekonomian



DJA Selenggarakan Workshop Aplikasi Penataan ADIK TA 2017



DJA Menyapa Bone



Budaya Sadar Risiko Dalam Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenkeu



Sosialisasi PMK Manajemen Risiko



DJA Kembali Buka Pendaftaran Budget Learning Center



K/L Belajar Kebijakan Penganggaran di Budget Learning Centre DJA



DJA Sampaikan Kemajuan Reformasi Penganggaran di PEMNA



Dirjen Anggaran Lantik 7 Pejabat di Lingkungan DJA



Komitmen Untuk Peningkatan Transparansi Anggaran



SIMPONI Masuk Desa



Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Usulan Standar Biaya Keluaran (SBK) TA 2017



DJA Selenggarakan Reviu PNBP dan Pemberian Apresiasi Pengguna SIMPONI



Dirjen Anggaran Resmikan DJA Single Window






 





Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011