Mendagri Pastikan Anggaran Pilkada Tetap Dari APBD




JAKARTA. Pemerintah memastikan biaya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tetap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, tidak ada biaya penyelenggaraan Pilkada yang mengucur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pasal 112 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan biaya pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dibebankan kepada APBD. "Jadi tanggungjawab pemerintah daerah," ujar Gamawan akhir pekan lalu.

Dengan demikian, jika biaya penyelenggaraan Pilkada mesti mengucur dari APBN, maka harus merevisi aturan tersebut dan memakan waktu cukup lama. Di sisi lain, kata Gamawan, Pilkada berbeda dengan pemilu legislatif yang dilakukan secara serentak.

Sebab, menurut Gamawan, dalam setahun bisa saja dilakukan sebanyak 50 pilkada, lalu tahun berikutnya 200 pilkada. "Repot juga mengalokasikan dana setiap tahunnya untuk pilkada yang berbeda-beda," kata Gamawan.

Selain itu, kalau mengandalkan APBN juga mesti memikirkan bagaimana mekanisme pencairannya, seperti melalui dana alokasi khusus (DAK) atau bantuan program oleh pemerintah pusat. "Jadi ide biaya pilkada dari APBN tidak mudah dilakukan," terang Gamawan.

Gamawan mengakui memang selama ini beberapa KPUD yang mengeluh kekurangan dana. Tapi, dana yang mengucur dari APBD selama ini masih sesuai dengan standar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dana pilkada.

Hans Henricus (http://www.kontan.co.id)

4/26/2010 10:31:33 AM




Liputan


Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas



Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Atas NK dan RAPBN 2017



Pedoman Pengerjaan Jawaban Atas Pandangan Umum NK dan RAPBN 2017



Advertorial RAPBN T.A. 2017



Pidato Presiden dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2017



Nota Keuangan dan RAPBN TA 2017



DJA Gelar Festival Poster, Film Pendek, dan Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2016



Revisi Anggaran Pada DJA Semakin Sederhana, Cepat dan Akurat



Seminar IMF - Central Bank Of Srilanka



Undang-Undang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016



Dari The 5th Asian Regional Roundtable



Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016



Penelaahan RKA-K/L APBN Perubahan Tahun 2016



DJA Sampaikan "ADIK" Dalam Seminar Internasional di Seoul, Korea



PEMNA Plenary Conference : Fiscal Transparency and Citizen Participation






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011