Pahami Anggaran Negerimu di APBN 2016: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas, --- UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN T.A. 2016




Mendagri Pastikan Anggaran Pilkada Tetap Dari APBD




JAKARTA. Pemerintah memastikan biaya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tetap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, tidak ada biaya penyelenggaraan Pilkada yang mengucur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pasal 112 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan biaya pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dibebankan kepada APBD. "Jadi tanggungjawab pemerintah daerah," ujar Gamawan akhir pekan lalu.

Dengan demikian, jika biaya penyelenggaraan Pilkada mesti mengucur dari APBN, maka harus merevisi aturan tersebut dan memakan waktu cukup lama. Di sisi lain, kata Gamawan, Pilkada berbeda dengan pemilu legislatif yang dilakukan secara serentak.

Sebab, menurut Gamawan, dalam setahun bisa saja dilakukan sebanyak 50 pilkada, lalu tahun berikutnya 200 pilkada. "Repot juga mengalokasikan dana setiap tahunnya untuk pilkada yang berbeda-beda," kata Gamawan.

Selain itu, kalau mengandalkan APBN juga mesti memikirkan bagaimana mekanisme pencairannya, seperti melalui dana alokasi khusus (DAK) atau bantuan program oleh pemerintah pusat. "Jadi ide biaya pilkada dari APBN tidak mudah dilakukan," terang Gamawan.

Gamawan mengakui memang selama ini beberapa KPUD yang mengeluh kekurangan dana. Tapi, dana yang mengucur dari APBD selama ini masih sesuai dengan standar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dana pilkada.

Hans Henricus (http://www.kontan.co.id)

4/26/2010 10:31:33 AM




Liputan


Penandatanganan Kontrak Kinerja Pejabat Eselon II DJA



Realisasi APBNP Tahun Anggaran 2015



UNDIP Kunjungi DJA Pelajari APBN



UNDIP Kunjungi DJA Pelajari APBN



Financial Note and Revised Budget, Fiscal Date 2015



Nota Keuangan & Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016



Buku Informasi APBN 2016



Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi di DJA



Buku Informasi APBN 2016 : Untuk Pemahaman Lebih Luas dan Transparansi Anggaran



Penyerahan DIPA di Istana Negara



Buah Dari Gerakan Antikorupsi DJA



15 Desember 2015: Batas Akhir Revisi PNBP



Kemenkeu Selenggarakan Change Agent Sharing Session 2015



Mudahnya Penyetoran PNBP dari Luar Negeri



Sosialisasikan RUU PNBP, Kemenkeu Harapkan Dukungan dan Masukan






 





Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011