Klik di sini untuk mengunduh Bahan Materi Workshop Reviu RKA-KL dari RKA BUN kepada APIP K/L




Mendagri Pastikan Anggaran Pilkada Tetap Dari APBD




JAKARTA. Pemerintah memastikan biaya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tetap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, tidak ada biaya penyelenggaraan Pilkada yang mengucur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pasal 112 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan biaya pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dibebankan kepada APBD. "Jadi tanggungjawab pemerintah daerah," ujar Gamawan akhir pekan lalu.

Dengan demikian, jika biaya penyelenggaraan Pilkada mesti mengucur dari APBN, maka harus merevisi aturan tersebut dan memakan waktu cukup lama. Di sisi lain, kata Gamawan, Pilkada berbeda dengan pemilu legislatif yang dilakukan secara serentak.

Sebab, menurut Gamawan, dalam setahun bisa saja dilakukan sebanyak 50 pilkada, lalu tahun berikutnya 200 pilkada. "Repot juga mengalokasikan dana setiap tahunnya untuk pilkada yang berbeda-beda," kata Gamawan.

Selain itu, kalau mengandalkan APBN juga mesti memikirkan bagaimana mekanisme pencairannya, seperti melalui dana alokasi khusus (DAK) atau bantuan program oleh pemerintah pusat. "Jadi ide biaya pilkada dari APBN tidak mudah dilakukan," terang Gamawan.

Gamawan mengakui memang selama ini beberapa KPUD yang mengeluh kekurangan dana. Tapi, dana yang mengucur dari APBD selama ini masih sesuai dengan standar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dana pilkada.

Hans Henricus (http://www.kontan.co.id)

4/26/2010 10:31:33 AM




Liputan


Bimtek Penganggaran Kepada Satker Daerah



DJA Selenggarakan Bimtek Penganggaran BA BUN



Undang-Undang APBN 2017



BGTC 2016 : APBN Akurat Menuju Indonesia Sejahtera



DJA Menyapa: Sapa, Paham, Peduli



Fiscal Sustainibility and Infrastructure Financing Discussion Through PEMNA Forum



Layanan Revisi Anggaran Yang Terus Disempurnakan



DJA Selenggarakan Workshop Peran APIP dalam Penganggaran



Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-KL dan Standar Biaya TA 2017



Sidang Paripurna Penetapan APBN 2017



Cahaya Malam: Lentera Alokasi Anggaran Bencana Alam



Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah Membahas RAPBN 2017



Tahun 2016, DJA Lakukan Penyempurnaan KPJM Cukup Signifikan



Pengganti PP Jenis Dan Tarif PNBP Kementerian Pertanian Mulai Berlaku



Perbaikan Kualitas KPJM Untuk Penganggaran Yang Lebih Baik






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011