PMK No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh disini




Anggaran Depnakertrans Terbesar untuk Transmigrasi




JAKARTA--MI: Transmigrasi menjadi fokus utama dalam program alokasi anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Ini terlihat dari besarnya anggaran yang dilokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada 2010, Depnakertrans mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2,86 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp646 miliar dialokasikan untuk Dirjen Pembinaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan sebanyak Rp584,174 miliar dialokasikan untuk Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT). "Persoalan pengangguran dan kemiskinan menjadikan relevan upaya pembangunan transmigrasi sebagai upaya pembangunan daerah," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, usai acara Penyerahan DIPA dn SK Pengelolaan di Lingkungan Depnakertrans 2010 di gedung Depnakertrans, Jumat (8/1).

Menurut Muhaimin, transmigrasi masih akan terus menjadi pilihan yang ideal dalam rangka peningkatan kualitas daerah. Selain itu, transmigrasi juga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dengan pemanfaatan potensi daerah yang bersangkutan. "Oleh karena itu, kami sangat senang karena program transmigrasi masih terus menerus menjadi pilihan ideal dan kami meminta bantuan seluruh stakeholder yang terkait, lintas departemen, dan pengusaha untuk terlibat dalam pembangunan terutama agro industri dalam penciptaan pertanian," ujarnya.

Selain transmigrasi, anggaran juga akan disalurkan ke Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas sebesar Rp625,28 miliar, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Rp444,963 miliar, Sekretariat Jenderal sebesar Rp239,95 miliar, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI JSK) Rp121,353 miliar, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Rp128, 124 miliar, Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi (Balitfo) Rp40,127 miliar, dan Itjen Rp37,454 miliar. Secara garis besar, peruntukan dana tersebut sebesar Rp253,692 miliar digunakan untuk belanja pegawai, Rp589,360 miliar digunakan sebagai belanja modal, Rp10,668 miliar untuk belanja bantuan nasional, dan jumlah terbesar yaitu Rp2 triliun digunakan untuk belanja barang.

"Tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan anggaran karena dokumen anggaran dan pengelola keuangan telah diserahkan," ujar Muhaimin. Arah dan alokasi belanja modal ditajamkan sesuai prioritas dengan tujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengirangin kemiskinan. Ia juga optimistis anggaran tersebut bakal terserap sempurna di tahun 2010. Tahun lalu, Depnakertrans mampu menyerap sekitar 97% dari keseluruhan dana anggaran. (DU/OL-04)

http://www.mediaindonesia.com/


08/01/2010 15:19:43




Liputan


DJA : Menuju Organisasi Modern



Dirjen Anggaran Lantik 44 Pejabat Eselon III dan IV



Dirjen Anggaran : Pola Belanja Menjadi Lebih Produktif



Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017



Realisasi PNBP Melampaui Target Dalam APBN-P 2016



Workshop Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017



DJA Selenggarakan Workshop Tingkatkan Skill Analis Anggaran



Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017



DJA Ajak Masyarakat Wujudkan Anggaran tanpa Pelanggaran



Penyerahan DIPA 2017 di Istana Negara



Buku Informasi APBN T. A. 2017



PNBP Awards, Apresiasi Bagi Pengelola PNBP 2016



Undang-Undang APBN 2017



Kemiskinan dan Ketimpangan dalam Skema Fiscal Incidence



Bimtek Penganggaran Kepada Satker Daerah






 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011