Jumat, 4 September 2015

Nota Keuangan dan RAPBN 2016, Rancangan Undang-Undang APBN 2016 , Pemandangan Umum DPR RI tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2016, serta Pedoman Pengerjaan Jawaban Pemerintah dan Himpunan RKA-K/L TA 2016




Efektifkan Anggaran Berbasis Kinerja




NERACA
Jakarta – Perkembangan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat pemerintah daerah belum mengalami perbaikan signifikan. Hal tersebut terlihat dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Pada tingkat pemerintah daerah, perkembangan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan agak sedikit tersendat,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2009 di Jakarta, Selasa (11/08).

Sri Mulyani mengatakan jumlah LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurun, sedangkan LKPD yang mendapat opini tidak baik atau tidak menyatakan pendapat (disclaimer) dan tidak wajar (adversed) justru semakin naik. “Ini agak berbahaya”, tandasnya.

Dengan adanya otonomi daerah yang membuat kewenangan pemda bertambah, lanjut Sri Mulyani, bukannya menstabilkan laporan keuangannya menjadi lebih baik, malah membuat penyelenggaraan keuangannya semakin memburuk.

Dari data BPK, LKPD yang mendapat opini WTP pada 2004 mencapai 21 daerah, namun jumlahnya menurun pada tahun 2008 menjadi 8 daerah. Sedangkan daerah yang dicap Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2004 mencapai 249 daerah dan 2007 angka tersebut merambat naik menjadi 283 lalu turun menjadi 137 berdasarkan evaluasi sementara tahun 2008.

Sementara LKPD yang memperoleh opini disclaimer pada 2004 tercatat 7 daerah dan naik menjadi 14 daerah di 2008, itupun perhitungannya belum selesai, tukas Sri Mulyani. Dan LKPD dengan opini tidak wajar pada 2004 sebanyak 10 daerah, naik menjadi 59 di 2007. “Dan terakhir berdasarkan data sementara 2008 turun menjadi 5 daerah,” imbuhnya.

“Saya bisa memahami situasi pemerintah daerah hari ini, karena ini seperti situasi pemerintah pusat waktu 2004 saat pertama kali kita susun laporan keuangan. Tetapi tetap harus ada perbaikan,” tegasnya.

Di luar LKPD, lanjut Sri Mulyani, sebagian LKKL (Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga) dan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) masih memperoleh opini disclaimer dari BPK. Namun, katanya, sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama selama 3 tahun terakhir ini.

Pada tahun 2008 jumlah LKKL yang mendapat opini paling baik yaitu WTP sebanyak 35 LKKL yang berarti naik lebih dari 2 kali lipat dari tahun 2007 sebanyak 16 LKKL. “Suatu pencapaian yang sangat baik, kualitasnya sudah semakin baik,” jelasnya.

Sri Mulyani menjelaskan beberapa Kementerian/Lembaga dengan alokasi anggaran yang besar, pendapatan negara terbesar, dan jumlah satuan kerja (satker) yang banyak, biasanya memang selalu dicap disclaimer. Pasalnya, banyak satker yang belum memahami bagaimana menyusun laporan keuangan dan adanya kompleksitas dari masa lalu.

Selain itu, ada juga kemajuan-kemajuan dalam LKPP selama 5 tahun yang bisa terlihat dari semakin menurunnya jumlah temuan BPK terhadap LKPP yang berpotensi merugikan negara, yakni dari 57 temuan pada 2004 menjadi 26 temuan pada 2008. Kemudian peningkatan jumlah kekayaan bersih pemerintah yang semula tahun 2004 minus Rp 497,15 triliun menjadi positif Rp 378,01 triliun pada 2008.

Selanjutnya, semakin menurunnya selisih pencatatan belanja negara antara K/L dan BUN (bendahara umum negara) serta pengelolaan utang yang membaik. Hal ini terutama terlihat dari penurunan rasio utang terhadap PDB sejak 2005. Anna


8/12/2009 3:22:09 PM




Liputan


Babak Baru Pembahasan Rancangan Undang-Undang PNBP



Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi DJA 2015



Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR RI Terhadap RUU APBN 2016



Pameran Foto, Poster, dan Tagline DJA Anti-Korupsi



Kompetisi Inovasi Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2015



Pemandangan Umum DPR RI Tentang Nota Keuangan dan RAPBN T.A. 2016



Peresmian Pojok Transformasi DJA



Overview Transformasi Kelembagaan DJA



Nota Keuangan dan RAPBN 2016



Artikel : Perbandingan Komponen dan Struktur Pajak



Koordinasi Gugus Tugas Pembangunan Kapasitas K/L di Bidang Penganggaran



DJA Luncurkan Buku Pedoman Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan APBN



Surat Menkeu Ingatkan Pengelolaan PNBP



Memahami Gratifikasi



Penyerahan Bingkisan Lebaran DJA 2015






 





Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011